RUU Cipta Kerja Dianggap Pentingkan Aspek Ekonomi Semata

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Penghapusan ketentuan wajib AMDAL dalam melakukan usaha di Kawasan Ekonomi Khusus memunculkan ketidaksinkronan penataan kawasan antara pusat dan daerah.SP/SP
Penghapusan ketentuan wajib AMDAL dalam melakukan usaha di Kawasan Ekonomi Khusus memunculkan ketidaksinkronan penataan kawasan antara pusat dan daerah.SP/SP

i

Catatan Kritis RUU Cipta Kerja (3)

 Selain bidang-bidang yang telah dibahas dari dua seri sebelumnya, yang dituangkan dalam Catatan Kritis RUU Cipta Kerja yang dibuat oleh 10 akademisi dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, dimana lima diantaranya adalah seorang profesor dan guru besar Fakultas Hukum UGM Jogja.

Dalam RUU Cipta Kerja yang sudah digodok oleh DPR RI dan kini dipermasalahkan ratusan ribu buruh di Indonesia, diantaranya dalam beberapa bidang dibawah ini, termasuk soal bidang investasi dan Kawasan ekonominya, bidang pertanahan hingga penerapan sanksi yang dikritisi oleh 10 akademisi UGM Jogja.

 Bidang Penerapan Sanksi

Bidang penerapan sanksi ada 8 (delapan) poin yang dicermati. Adapun poin tersebut adalah: prinsip penormaan yang dilandaskan pada rubrica ets lex, ketidakkonsistenan ancaman sanksi pidana, ketidaksinkronan penulisan nominal, penghapusan sanksi pidana untuk perbuatan pidana lingkungan hidup, sanksi administrasi terkait persyaratan bangunan gedung, penggunaan stelsel pemidanaan yang tidak konsisten, perihal pertanggungjawaban korporasi, dan penegakkan hukum.

 Bidang Pertanahan dan yang terkait

Bidang ini termasuk di dalamnya Pengadaan Tanah, Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Bekelanjutan, Pertanahan dan bidang terkait lainnya. Berbagai masalah tentang hal tersebut, antara lain tidak memenuhi syarat formil dan materiil dalam penyusunan RUU Cipta Kerja berkenaan dengan asas keadilan, ketertiban dan kepastian hukum, dan penyusunannya terindikasi melanggar norma UU asalnya. Di samping permasalahan terkait 3 (tiga) bidang tersebut di atas, RUU Cipta Kerja juga merubah dan mencabut ketentuan esensial dalam UU sektoral, misalnya UU Perkebunan, UU Sistem Budidaya Pertanian, UU Minerba, UU Panas Bumi, UU Ketenagalistrikan, UU Perumahan dan Permukiman, dan UU Rumah Susun. Dampaknya adalah terabaikannya keadilan dan perlindungan hukum bagi Masyarakat Hukum Adat, petani, dan pihak-pihak terdampak lainnya.

 Bidang Investasi Pemerintah dan Percepatan Strategis Nasional

Ketentuan tentang Investasi Pemerintah dan Percepatan Proyek Strategis Nasional merupakan norma baru yang diperkenalkan oleh RUU Cipta Kerja. Dalam hal Proyek Strategis Nasional, pemerintah pusat atau pemerintah daerah bertanggung jawab dalam menyediakan lahan sehingga terdapat kesan bahwa pemerintah hanya mempertimbangkan aspek ekonomi sedangkan aspek lain, seperti sosial dan lingkungan, tidak menjadi perhatian.

 Bidang Kawasan Ekonomi

Hal yang disoroti dalam konteks Kawasan ekonomi salah satunya adalah penghapusan ketentuan wajib AMDAL dalam melakukan usaha di Kawasan Ekonomi Khusus dengan digantikan oleh “Persetujuan lingkungan”. Konsekuensinya, penyederhanaan ini berpotensi menimbulkan dampak bagi lingkungan hidup dan masyarakat di sekitar kawasan. Selain itu, penyederhanaan kriteria penentuan lokasi Kawasan Ekonomi Khusus dan penyederhanaan prosedur pengusulan yang tidak lagi dilakukan berjenjang sehingga dapat memunculkan ketidaksinkronan penataan kawasan antara pusat dan daerah. (bersambung)

Harian Surabaya Pagi menerima kertas kebijakan “Catatan kritis dan rekomendasi terhadap RUU Cipta Kerja” yang ditulis lima profesor, tiga doktor dan dua ahli yaitu Prof. Dr. Sigit Riyanto, SH, LLM, Prof Dr. Maria S.W.Sumardjono SH., MCL. MPA, Prof. Dr. Eddy O.S. Hiariej SH., MHum, Prof. Dr. Sulistiowati SH, MHum, Prof. Dr. Ari Hernawan, SH., MHum, Dr. Zainal Arifin Mochtar, Dr Totok Dwi Diantoro, Dr Mailinda Eka Yuniza, I Gusti Agung Made Wardana, SH, LLM, PhD, dan Nabiyla Risfa Izzati SH, LLM, dengan editor Sri Wiyanti Eddyono SH, LLM (HR) Ph.D. Tulisan ilmiah ini akan ditulis secara berseri untuk pencerahan pembaca dari kalangan akademisi dari Universitas Gadjah Mada Yogjakarta. 

Berita Terbaru

KUR BNI Jember Bantu Usaha Kerajinan Kuningan Bondowoso Naik Kelas

KUR BNI Jember Bantu Usaha Kerajinan Kuningan Bondowoso Naik Kelas

Rabu, 18 Nov 2026 20:43 WIB

Rabu, 18 Nov 2026 20:43 WIB

SURABAYAPAGI.com, Jember - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI melalui Kantor Cabang Jember mendukung pengembangan usaha kerajinan kuningan milik…

Diduga Menipu Ratusan Juta, Kades di Madiun Dilaporkan Polisi

Diduga Menipu Ratusan Juta, Kades di Madiun Dilaporkan Polisi

Rabu, 18 Nov 2026 18:28 WIB

Rabu, 18 Nov 2026 18:28 WIB

‎SURABAYAPAGI.com, Madiun – Niat membantu seorang kepala desa mencarikan pinjaman uang justru membuat Suparno, warga Desa Munggut, Kecamatan Wungu, Kabupaten Ma…

Kasus Pengalihan Objek Jaminan Fidusia, Debitur MTF Ditetapkan Tersangka

Kasus Pengalihan Objek Jaminan Fidusia, Debitur MTF Ditetapkan Tersangka

Rabu, 18 Nov 2026 18:00 WIB

Rabu, 18 Nov 2026 18:00 WIB

SurabayaPagi, Mojokerto - PT Mandiri Tunas Finance (MTF) menegaskan komitmennya dalam menjaga kepatuhan terhadap perjanjian pembiayaan serta melindungi aset…

Roadshow Menuju Puncak Perayaan 8th Anniversary, Luminor Hotel Sidoarjo Gelar Donor Darah

Roadshow Menuju Puncak Perayaan 8th Anniversary, Luminor Hotel Sidoarjo Gelar Donor Darah

Rabu, 18 Nov 2026 17:02 WIB

Rabu, 18 Nov 2026 17:02 WIB

SURABAYAPAGI.com, Sidoarjo - Luminor Hotel Sidoarjo kembali menunjukkan kepedulian sosialnya bagi warga Kota Delta. Melalui rangkaian roadshow menuju puncak…

Antisiapsi Banjir, Sejumlah Saluran Irigasi di Lamongan Dinormalisasi

Antisiapsi Banjir, Sejumlah Saluran Irigasi di Lamongan Dinormalisasi

Rabu, 18 Nov 2026 17:00 WIB

Rabu, 18 Nov 2026 17:00 WIB

SURABAYAPAGI.com, Lamongan - Berbagai upaya tengah dipersiapkan oleh Pemkab Lamongan untuk mengantisipasi potensi banjir, sekaligus menjaga ketersediaan air…

Warga Bisa Hemat Pajak! Denda PBB Dihapus, BPHTB Diskon 25 Persen

Warga Bisa Hemat Pajak! Denda PBB Dihapus, BPHTB Diskon 25 Persen

Rabu, 18 Nov 2026 15:59 WIB

Rabu, 18 Nov 2026 15:59 WIB

SURABAYAPAGI.com, Mojokerto - Ada kabar baik bagi warga Kota Mojokerto. Pemerintah Kota Mojokerto memberikan program bebas denda pajak daerah hingga 31…