SURABAYAPAGI.COM, Surabaya – Sejak Senin (14/12/2020) kemarin, isu pengganti Juliari Peter Batubara yang tak lain Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini terus mencuat. Apalagi, Juliari Batubara, saat menjadi Menteri Sosial, sering berkunjung ke Surabaya dan menemui Wali Kota Tri Rismaharini, untuk memberikan bantuan sosial ke beberapa warga kota Surabaya. Sebelum akhirnya kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu ditahan tersangkut kasus korupsi bantuan sosial (bansos) Covid-19. Bahkan, Wali Kota Risma dan PDIP Surabaya sendiri tak menampik dan menyerahkan keputusannya ke Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
Ketua DPC PDI-P Surabaya Adi Sutarwiyono sekaligus Ketua DPRD Kota Surabaya, menjawab normatif dan ngambang. Adi mengatakan misal Risma, jadi Mensos merupakan hak dan wewenang Presiden Joko Widodo. "Itu wewenang dan prerogatif Presiden," ucap Adi, kepada Surabaya Pagi, Senin (14/12/20).
Namun, Awi, sapaan Adi Sutarwiyono tak menampik, andai Risma terpilih menjadi Menteri Sosial, itu juga merupakan rekomendasi dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Pasalnya, Juliari Batubara, juga merupakan kader PDIP, yang juga menjabat wakil Bendahara Umum DPP PDIP. “Kalau benar, itu penugasan dari ketua umum. Apalagi Bu Risma juga kader,” lanjut Awi.
Pria yang juga menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Surabaya ini mengatakan pihaknya sebagai kader PDIP akan selalu mendukung keputusan Ketum PDIP dan Presiden. "Saya mendukung apa yang diputuskan presiden dan Ketua Umum Bu Mega," imbuhnya.
Yusuf Meyakini
Terpisah, Plt Ketua DPD PSI Surabaya, Yusuf Lakaseng meyakini, bahwa Tri Rismaharini, Wali Kota Surabaya, akan diminta oleh Presiden Joko Widodo untuk menjadi Menteri Sosial menggantikan Juliari Batubara.
"Saya mendapat informasi yang sangat valid bahwa kemungkinan besar memang Bu Risma yang di tunjuk pak Jokowi untuk menggantikan Juliari Batubara. Pak Jokowi sudah menelepon Bu Risma kok. Saya yakin. Kita tunggu saja," kata Yusuf Lakaseng, saat dikonfirmasi Surabaya Pagi, Senin (14/12/2020).
Menurutnya, Risma merupakan kader PDIP dan kepala daerah yang memiliki segudang prestasi. "Ibu Risma adalah kepala daerah yang berprestasi, yang kepemimpinannya itu melayani langsung ke masyarakat. Jadi pas khan, tugas sebagai Menteri sosial. Bu Risma ini seorang ibu dan perempuan, perempuan ini kan bekerja dan melayani dengan hati. Jadi cocok banget," terangnya.
Yusuf Lakaseng juga sangat setuju pilihan Risma jadi Mensos, sebab menurutnya tidak ada yang lebih pantas dari Tri Rismaharini untuk menjadi Menteri sosial. "Saya optimis ibu Risma yang bakal ditunjuk, mengingat Bu Risma sebentar lagi akan berakhir masa jabatannya menjadi wali kota Surabaya," tegasnya.
Kapabilitas Penuhi Syarat
Senada dengan Ketua Partainya, kader PSI yang juga anggota DPRD Komisi A Surabaya, Josiah Michael sangat mendukung Tri Rismaharini untuk maju menjadi Menteri Sosial. "Memang secara kapasitas, kapabilitas memang memenuhi syarat. Saya sangat mendukung hal itu, kalau perlu saya mendukung Bu Risma untuk maju menjadi Presiden Indonesia pada periode berikutnya," ucapnya.
Sedangkan, isu Risma akan dijadikan menjadi Menteri Sosial oleh Presiden Jokowi, juga direspon beberapa politisi dari Senayan. PKB melihat sosok Risma memiliki kemampuan mengemban jabatan Mensos. "Secara profil, Bu Risma memiliki kompetensi untuk itu. Saya yakin beliau mampu bekerja di bawah tekanan masalah terkait pandemi COVID," kata Waketum PKB, Faisol Riza.
Menurut Faisol, kriteria utama untuk mengisi jabatan Mensos ialah mampu melakukan mitigasi bencana dan masalah sosial. Terutama, sebut dia, di masa pandemi seperti saat ini.
"Kriteria utama yang, menurut saya, penting dijadikan tolok ukur adalah kemampuan melakukan mitigasi bencana dan masalah sosial, terutama mampu menjadikan pandemi ini sebagai tantangan yang harus diatasi secepatnya," ujarnya.
Meski demikian, Faisol tetap menyerahkan keputusannya ke Presiden Jokowi. Ketua Komisi VI DPR RI itu berharap Jokowi memutuskan dalam waktu dekat.
Demokrat juga Dukung
Partai Demokrat angkat bicara soal isu Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini ditawari posisi Menteri Sosial (Mensos) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Waketum Demokrat Marwan Cik Asan mengakui Risma memiliki reputasi yang baik. "Bagus saja, reputasi dan rekam jejak Bu Risma selama ini kan baik," kata Marwan.
Marwan mengingatkan urusan reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden. Hanya, anggota DPR RI itu mengingatkan akan tugas Mensos soal penanganan dampak pandemi virus Corona (COVID-19).
"Itu hak prerogatif presiden. Kami menghormati penuh kewenangan beliau, dan berharap semoga kinerja Mensos yang baru lebih baik, apalagi 2021 makin banyak dan luas program penanganan dampak COVID di Kemensos," tutur Marwan.
Demokrat, sebut Marwan, tak jadi masalah siapa pun Mensos-nya. Yang terpenting, profesional dalam menjalankan tugas. "Tidak harapan khusus. Yang penting yang bersangkutan profesional dalam menjalankan tugasnya, meskipun bisa jadi berlatar belakang politisi atau lainnya," sebut Marwan.
Gak ada Penawaran
Namun, Tri Rismaharini yang ditemui di Rumah Dinas Wali Kota Surabaya seusai penyerahan hadiah lomba karya jurnalistik mengaku belum mendapatkan tawaran Menteri Sosial tersebut dari Presiden Joko Widodo.
"Sopo sing ngomong rek?! Awakmu paling yo?! Gak onok rek! Tidak ada penawaran,” jawab Risma, di hadapan wartawan termasuk wartawan Surabaya Pagi.
Meski begitu, secara tersirat, Risma yang Senin (14/12/2020) itu mengenakan baju putih, menyerahkan kepada Ketua Umum PDIP Megawati. “Yah nanti kita lihat, Saya ngikut ibu Mega ajah rek. Saya tidak pernah (mencalonkan). Belum ada tawaran, ini pilkada belum selesai, nanti kalau sudah saja ya. Belum ada tawaran, karena belum selesai (Pilkadanya)," ucap Risma.
Disinggung mengenai tawaran tersebut, Risma mengaku bahwa akan melakukan istiqarah dulu. "Dilihat dulu lah, (sholat) istiqarah dulu. Tidak boleh sombong, yang bisa ngukur aku ya aku! Bukan orang lain," tandasnya. byt/er/cr2/rmc
Editor : Moch Ilham
