KPK Selidiki Dugaan Penyimpangan Investasi PDAM Gresik

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Siti Aminatis Zariyah. SP/M.AIDID
Siti Aminatis Zariyah. SP/M.AIDID

i

SURABAYAPAGI.COM, Gresik - Direktur Utama PDAM Giri Tirta Gresik Siti Aminatus Zariyah membenarkan dirinya diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan tindak pidana  korupsi di dua perusahaan rekanan PDAM Gresik, PT Dewata Bangun Tirta (DBT) dan PT Drupadi Agung Lestari (DAL).

Menurut Siti Aminatus Zariyah, dirinya diperiksa KPK selama 5 jam sejak kemarin (30/3) di kantor BPK perwakilan Jawa Timur guna dimintai keterangan masalah administrasi di dua perusahaan rekanan PDAM itu.

"Saat diperiksa saya ditanya seputar penyusunan studi kelayakan atau feasibility study (FS). Pertanyaannya hanya seputar itu serta bagaimana masalah penyerapan anggarannya,” ujarnya kepada awak media, Rabu (31/3).

Risa, begitu biasa Siti Aminatus Zariyah disapa, menjelaskan, KPK juga turun ke lokasi. Yakni, di perusahaan rekanan PDAM PT DBT dan PT DAL tepatnya di Legundi dan Krikilan Driyorejo, Gresik. Semuanya itu, MoU-nya dilakukan oleh mantan Dirut PDAM Gresik, Muhammad yang kini menjabat sebagai anggota DPRD dari Fraksi PKB.

"Saat itu yang melakukan MoU bukan saya tapi Pak Muhammad,” paparnya.

Dua perusahaan rekanan PDAM Gresik tersebut berdasarkan informasi yang dihimpun melakukan MoU proyek instalasi pengolahan air di Legundi, Driyorejo dengan investasi Rp 46 miliar yang dilakukan rekanan pertama PT Dewata Bangun Tirta (DBT)

Rekanan kedua PT Drupadi Agung Lestari (DAL). Perusahaan ini membangun proyek rehabilitation operation transfer di Krikilan, Driyorejo dengan investasi sebesar Rp 86 miliar. 

Sementara itu, Ketua DPRD Gresik Much Abdul Qodir mengaku dirinya belum tahu apa-apa mengenai pemeriksaan KPK terhadap Dirut PDAM Gresik Siti Aminatus Zariyah maupun mantan Dirut PDAM Muhammad yang kini anggota FKB DPRD Gresik.

"Kalaupun informasinya benar, maka tentu kami akan mendukung setiap langkah KPK dalam pemberantasan korupsi," kata Qodir saat di kantornya, Rabu (41/3) sore.

Baik sebagai pimpinan DPRD maupun ketua DPC PKB Gresik, Qodir mengaku belum sekalipun dihubungi Muhammad terkait rencana kabar pemeriksaannya oleh KPK.

"Belum ada kabar apa-apa dari Pak Muhammad. Jadi saya pun tidak bisa ngomong apa-apa," pungkas Qodir. did

Berita Terbaru

KPBU APJ Dinilai Sukses, Bupati Madiun Bakal Tambah 4.000 Titik   ‎

KPBU APJ Dinilai Sukses, Bupati Madiun Bakal Tambah 4.000 Titik  ‎

Rabu, 01 Jul 2026 21:23 WIB

Rabu, 01 Jul 2026 21:23 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Pemerintah Kabupaten Madiun berencana menambah 4.000 titik Alat Penerangan Jalan (APJ) setelah proyek penerangan jalan dengan skema …

Penyidikan TP DPRD Ponorogo, Sejumlah Anggota Dewan Aktif Diperiksa

Penyidikan TP DPRD Ponorogo, Sejumlah Anggota Dewan Aktif Diperiksa

Rabu, 01 Jul 2026 18:18 WIB

Rabu, 01 Jul 2026 18:18 WIB

SURABAYA PAGI,Ponorogo- Kejaksaan Negeri (Kejari ) Ponorogo terus melakukan penanganan dugaan korupsi Tunjangan Perumahaan (TP) anggota Dewan Perwakilan Rakyat…

Kadin Jatim Soroti Aturan Kemasan Polos Rokok, Khawatir Tekan Ekosistem Tembakau

Kadin Jatim Soroti Aturan Kemasan Polos Rokok, Khawatir Tekan Ekosistem Tembakau

Rabu, 01 Jul 2026 17:26 WIB

Rabu, 01 Jul 2026 17:26 WIB

SurabayaPagi, Surabaya - Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jawa Timur menggelar Sarasehan Nasional untuk membahas rencana kebijakan standardisasi kemasan rokok…

Ungkap Kasus Besar hingga Kejahatan Internasional, Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya Diganjar 6 Penghargaan

Ungkap Kasus Besar hingga Kejahatan Internasional, Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya Diganjar 6 Penghargaan

Rabu, 01 Jul 2026 17:07 WIB

Rabu, 01 Jul 2026 17:07 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Momentum Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya, AKBP Dr. Edy Herwiyanto di ganjar enam penghargaan…

Anggota Komisi A Desak Wali Kota Tinjau Ulang Kebijakan Izin Suami Untuk ASN Perempuan

Anggota Komisi A Desak Wali Kota Tinjau Ulang Kebijakan Izin Suami Untuk ASN Perempuan

Rabu, 01 Jul 2026 16:53 WIB

Rabu, 01 Jul 2026 16:53 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Kebijakan Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi terkait kewajibkan Aparatur Sipil Negara (ASN) perempuan mengantongi izin tertulis dari…

Pemkab Mojokerto Kebut Pengerjaan 9 Proyek Pengairan Senilai Rp 5,4 M

Pemkab Mojokerto Kebut Pengerjaan 9 Proyek Pengairan Senilai Rp 5,4 M

Rabu, 01 Jul 2026 16:50 WIB

Rabu, 01 Jul 2026 16:50 WIB

SURABAYA PAGI.COM, Mojokerto - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto resmi memulai pembangunan 9 proyek infrastruktur pengairan dengan total senilai Rp 5,4…