SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mulai ketar-ketir terhadap pertumbuhan ekonomi untuk kuartal III ini. Ia perkirakan bisa turun sekitar 4 persen
Prakiraan Menkeu ini jika restriksi atau pembatasan kegiatan masyarakat berlangsung lama. Bila demikian, pertumbuhan ekonomi diperkirakan turun.
Menurut dia, potensi ini harus diwaspadai semua pihak. "Apabila restriksinya (pembatasan) cukup panjang karena (kasus) Covid-19 masih sangat tinggi maka pertumbuhan ekonomi untuk kuartal III bisa turun sekitar 4 persen. Ini yang harus kita waspadai," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers daring lewat YouTube Sekretariat Presiden, Senin (5/7/2051).
Sebaliknya, jika sejak kuartal II tahun 2021 kondisi penularan Covid-19 bisa dikendalikan dan pengetatan mulai dikurangi, maka ekonomi diperkirakan mampu bertumbuh hingga 5 persen mendekati kuartal III.
Oleh karenanya, lanjut Sri Mulyani, imunitas yang bisa dimunculkan di masyarakat melalui vaksinasi Covid-19 menjadi syarat yang penting.
Semester 1 Membaik
"Dan juga pelaksanaan protokol kesehatan. Sehingga, kondisi dari Covid-19 tetap bisa dikendalikan namun pemulihan ekonomi juga tetap bisa dipertahankan," ungkapnya.
"Akselerasi vaksinasi ini menjadi syarat yang sangat penting. Dan OKI, kenaikan jumlah yang divaksin untuk bisa mencapai bahkan 2 juta per hari atau bahkan kalau kita ingin selesaikan sebelum akhir tahun ini maka diperlukan vaksinasi hingga 3 juta per hari pada periode Oktober-November yang akan datang," tegas Sri Mulyani.
Menkeu menjelaskan pada semester I tahun 2021 perekonomian Indonesia sudah terlihat menunjukkan pemulihan yang cukup baik.
Namun, pada kuartal I tahun 2021, pertumbuhan ekonomi sempat minus 0,7. Kondisi ini diperkirakan bisa terakselerasi di kuartal II.
"Sehingga keseluruhan semester I itu pertumbuhannya di 3,1-3,3 persen. (Terdiri dari) kuartal I minu 0,7 dan kuartal II kita proyeksikan pertumbuhan ada di sekitar 7 persen. Sehingga realisasi semester I di 3,1-3,3 persen," paparnya.
"Untuk semester II akan sangat tergantung kepada kondisi Covid-19 yang sekarang ini kita hadapi. Terutama berapa lama kenaikan Covid-19 dan pengetatan harus dilakukan," tambah Sri Mulyani.
Tambah Rp 193 Triliun
Sementara dalam pelaksanaan PPKM Darurat ini, Menkeu menambah Rp193,93 triliun. “Kenaikan signifikan itu antara lain untuk membiayai program pemeriksaan, pelacakan, dan perawatan sebanyak 230 ribuan pasien Covid-19, untuk membayar insentif tenaga medis dan kesehatan, santunan kematian, membeli obat-obatan, dan alat pelindung diri,” ujarnya.
Tambahan anggaran itu, kata Menkeu, juga termasuk untuk pengadaan 53,9 juta dosis Vaksin Covid-19, membayar iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk 19 juta penduduk, dan insentif perpajakan sektor kesehatan.
Lebih lanjut, Sri Mulyani menyebut pemerintah sudah menyiapkan anggaran Rp6,1 triliun untuk program bantuan sosial bulan Juli-Agustus 2021 dengan target 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Selain itu, Menkeu juga menyiapkan anggaran Rp7,58 triliun untuk menanggung biaya program diskon listrik bagi sekitar 32,6 juta pelanggan sampai bulan September 2021. n erc/jk/cr2/rmc
Editor : Moch Ilham
