SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate dan Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar, terus disorot. Terutama oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Kini Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ikut-ikutan.
PDIP mendesak untuk perombakan kabinet, terutama terhadap menteri dari partai NasDem.
Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali menyebut desakan dari PDIP membuat kegaduhan soal wacana reshuffle.
Saat ini Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi ikut bicara. Viva menyatakan Presiden Jokowi memiliki hak penuh untuk mengganti menterinya.
"Presiden tentu memiliki pertimbangan yang khusus dan detail yang berkaitan dengan kinerja menteri yang berdampak kepada kinerja pemerintahan, dan juga karena pertimbangan politik agar dapat menjalankan tugas melayani masyarakat, bangsa dan negara dengan baik," kata Viva dikonfirmasi, Jumat (6/1/2023).
Hak Prerogatif Presiden
Menurut Viva pergantian menteri sah-sah saja lantaran Presiden Jokowi memiliki hak prerogatif. Ia kemudian mengungkit menteri dari PAN Asman Abnur yang putuskan mengundurkan diri dari jabatannya pada 2029 karena tak sejalan dengan koalisi pemerintah.
"Contohnya PAN. Sewaktu Asman Abnur yang kader PAN sebagai Menteri PAN-RB mengundurkan diri dari kabinet, karena menjelang Pemilu 2019 PAN berbeda sikap politik dengan partai koalisi pemerintah dalam hal pasangan calon di pilpres," tutur Viva.
"Pak Asman mundur dari menteri. Bukan soal kinerja, tetapi soal etika dan fatsun politik. Karena dari sisi kinerja, Pak Asman dinilai sangat baik dalam merealisasikan program reformasi birokrasi," sambungnya.
Viva mengatakan setiap periode pemerintahan tentunya memiliki dinamika yang berbeda. Ia memastikan PAN akan mendukung setiap kebijakan pemerintah Jokowi.
"Meskipun begitu, setiap fase pemerintahan tentu mengalami pernak-pernik dan konfigurasi politik yang berbeda-beda. Dalam hal ini, PAN tetap akan menghormati dan mendukung setiap kebijakan presiden Jokowi dalam meningkatkan kinerja pemerintah," katanya.
Tak Harus Dengar Pengamat
Demikian juga Ketua DPP PPP Achmad Baidowi. Awiek panggilan Achmad Baidowi menilai justru Jokowi layak mengevaluasi menteri berdasarkan kinerja menteri.
"Baperan dari mana? Presiden Jokowi dalam melakukan evaluasi terhadap kabinetnya, pengalaman yang ada selalu berdasarkan kinerja. Meskipun koalisi di partai politik tidak ada jaminan menteri kami itu akan langgeng kalau kinerjanya tidak bagus," kata Awiek saat dihubungi, Jumat (6/1/2023).
Awiek menyebut tak hanya PPP yang berpandangan demikian, menteri dari partai lain pun bisa diganti jika dinilai tak menunjukkan performa bagus. Terlebih, menurut Awiek, urusan reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi.
"Jadi nggak ada yang soal baper-baperan itu, nggak ada. Kalau kinerjanya nggak bagus ngapain dipertahankan gitu. Dan itu semuanya hak prerogatif dari Presiden Jokowi atas nama konstitusi," lanjutnya.
"Kalau ternyata beliau sudah melihat bahwa kabinet ini a, b, c, d itu tidak performa harus diganti. Ya itu tidak mendengarkan suara pengamat, suara partai saja bisa beliau abaikan atas nama konstitusi, apalagi suara-suara dari luar. Makannya baperan dari hal apa?," sambung Awiek. n jk/erk/cr3/rmc
Editor : Moch Ilham
