Jelang Ramadhan, Pemkot Malang Antisipasi Stok dan Harga Bahan Pokok

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
HLM TPID Kota Malang di Hotel Grand Mercure Kota Malang, Senin (13/3/2023). Foto: Pemkot Malang.
HLM TPID Kota Malang di Hotel Grand Mercure Kota Malang, Senin (13/3/2023). Foto: Pemkot Malang.

i

SURABAYAPAGI.COM, Malang - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) tengah melakukan sejumlah upaya untuk mengantisipasi terjadinya kelangkaan stok dan fluktuasi harga bahan pangan pokok yang biasanya terjadi menjelang bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri.

Salah satunya dengan melakukan monitoring ke pusat pusat perbelanjaan hingga ke sejumlah pasar. Bahkan, operasi pasar juga dilakukan sebagai salah satu upaya pengendalian.

Selain itu, Pemkot Malang menggelar High Level Meeting (HLM) TPID Kota Malang guna membahas permasalahan tersebut di Hotel Grand Mercure Kota Malang pada Senin (13/3/2023). Kegiatan tersebut dihadiri sekitar 50 orang yang berasal dari pihak seperti Perum Bulog, Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

“Isu strategis setelah pandemi dan menjelang puasa Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri adalah terkait inflasi daerah. Semua bahan pokok harus terkendali dan daya beli terjangkau,” kata Wali Kota Malang Sutiaji.

Menurut Sutiaji, fluktuasi harga kemungkinan terjadi karena adanya kebutuhan orang yang meningkat. Meskipun bulan puasa, namun permintaan masyarakat juga masih meningkat.

Ia memberi contoh seperti saat ini, dimana Bulan Ramadan kurang beberapa hari lagi yang diindikasi akan terjadi panic buying di kalangan masyarakat. Mulai dari bahan pangan minyak goreng, beras, gula, daging sapi dan ayam.

“Paling harus diantisipasi adalah kelangkaan bahan kebutuhan masyarakat. Bagaimana hal itu tidak terjadi, dan TPID harus dapat mengendalikan inflasi. Selain itu, distribusi dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok harus dijaga. Jika memang dibutuhkan harus menggelar operasi pasar, maka segera dilaksanakan,” terangnya. mlg

Berita Terbaru

Pansus BUMD DPRD Jatim Bakal Jalan-Jalan ke Luar Negeri Bulan Depan

Pansus BUMD DPRD Jatim Bakal Jalan-Jalan ke Luar Negeri Bulan Depan

Rabu, 25 Feb 2026 21:32 WIB

Rabu, 25 Feb 2026 21:32 WIB

Surabaya, Surabayapagi.com - Dokumen resmi hasil Rapat Badan Musyawarah (Banmus) tertanggal 23 Februari 2026, tercantum agenda kegiatan Perjalanan ke Luar…

Surabaya Raih Predikat Kota Terbaik Pertama dalam Pengelolaan Sampah se-Indonesia Tahun 2025

Surabaya Raih Predikat Kota Terbaik Pertama dalam Pengelolaan Sampah se-Indonesia Tahun 2025

Rabu, 25 Feb 2026 20:06 WIB

Rabu, 25 Feb 2026 20:06 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Kota Surabaya kembali menorehkan prestasi sebagai salah satu daerah dengan kinerja lingkungan terbaik di Indonesia. Berdasarkan…

Dorong Ekonomi Lokal, JConnect Ramadan Vaganza 2026 Resmi Dibuka di Balai Kota Surabaya

Dorong Ekonomi Lokal, JConnect Ramadan Vaganza 2026 Resmi Dibuka di Balai Kota Surabaya

Rabu, 25 Feb 2026 19:51 WIB

Rabu, 25 Feb 2026 19:51 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Halaman Balai Kota Surabaya kembali semarak dengan dibukanya gelaran JConnect Ramadan Vaganza 2026, Rabu (25/2). Event yang…

Hakim Khawatir Orang Atasnamakan Majelis

Hakim Khawatir Orang Atasnamakan Majelis

Rabu, 25 Feb 2026 19:40 WIB

Rabu, 25 Feb 2026 19:40 WIB

Jelang Vonis Kamis Hari Ini, dalam Perkara Dugaan Korupsi Minyak Mentah yang Rugikan Negara Rp 285 triliun      SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Hakim Ketua pe…

Tiga Partai dan Akademisi Setuju Batas Parlemen dihapus

Tiga Partai dan Akademisi Setuju Batas Parlemen dihapus

Rabu, 25 Feb 2026 19:37 WIB

Rabu, 25 Feb 2026 19:37 WIB

Hasil Pemilu 2024, Ada 50 juta hingga 60 juta Suara Rakyat Terbuang Sia-sia Akibat Parliamentary Threshold 4%     SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Putusan MK a…

Pasal Praktik Nepotisme Presiden atau Wapres, Digugat ke MK

Pasal Praktik Nepotisme Presiden atau Wapres, Digugat ke MK

Rabu, 25 Feb 2026 19:34 WIB

Rabu, 25 Feb 2026 19:34 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Pemohon sebagai pemilih berpotensi tidak memiliki kesempatan memilih calon presiden pilihan sendiri secara bebas jika ada keluarga…