ANALISA BERITA

DPR Gegabah Sahkan Perppu Cipta Kerja

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Wirya Adiwena, Deputi Direktur Amnesty Indonesia
Wirya Adiwena, Deputi Direktur Amnesty Indonesia

i

 SURABAYAPAGI, Jakarta - Amnesty Internasional Indonesia menilai pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Cipta Kerja menjadi undang-undang (UU) oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan bentuk pengingkaran terhadap aspirasi publik.

Tak semestinya DPR, sebagai lembaga perwakilan rakyat mengabaikan fakta penolakan keras terhadap UU Cipta Kerja. Langkah DPR (mengesahkan Perppu Cipta Kerja) gegabah

UU Cipta Kerja sejak awal pembentukannya pun sudah bermasalah. UU Cipta Kerja juga mendapatkan penolakan keras dari berbagai kalangan di masyarakat.

Penolakan tersebut bukan cuma isi dalam beleid tersebut, yang dinilai banyak merugikan masyarakat, terutama kelas pekerja, dan buruh. Tetapi juga dinilai cacat formal sebagai produk undang-undang.

Hal tersebut semakin kuat ketika Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan UU Cipta Kerja merupakan produk legislasi yang inkonstitusional sehingga mewajibkan pemerintah, dan bersama-sama DPR untuk memperbaiki beleid tersebut.

Akan tetapi, pemerintah malah melawan putusan MK tersebut, dengan menerbitkan Perppu Cipta Kerja. Semakin fatal bentuk pengingkaran terhadap konstitusi tersebut, ketika DPR juga turut mengesahkan Perppu Cipta Kerja menjadi UU.

Sejak awal UU Cipta Kerja dan Perppu Cipta Kerja ini sudah bermasalah. Dengan penerbitan dan pengesahan Perppu Cipta Kerja menjadi UU Cipta Kerja, pemerintah dan DPR sama-sama telah tidak mengindahkan putusan Mahkamah Konstitusi.

Latar belakang penggunaan Perppu untuk membangkangi putusan MK semakin menambah cacat konstitusional pemerintahan saat ini dalam menyikapi protes publik atas keberadaan UU Cipta Kerja.

Karena tidak ada unsur kedaruratan dalam penerbitan Perppu tersebut seperti yang diklaim pemerintah selama ini dalam penerbitan Perppu.

(Lewat keterangannya dalam siaran pers Amnesty Indonesia yang diterima di Jakarta, Kamis (23 Maret 2023).

Berita Terbaru

Dpr Sahkan Ruu Perampasan Aset, Icw Curiga

Dpr Sahkan Ruu Perampasan Aset, Icw Curiga

Jumat, 20 Nov 2026 07:31 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 07:31 WIB

SURABAYAPAGI.com, Jakarta — Ketentuan peningkatan harta kekayaan secara tidak wajar atau illicit enrichment tidak dimasukkan dalam Undang-Undang (UU) P…

Jumat Berkah: Hasbunallah Wa Ni’mal Wakil

Jumat Berkah: Hasbunallah Wa Ni’mal Wakil

Jumat, 20 Nov 2026 07:28 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 07:28 WIB

“Cukuplah Allah bagi kami, dan Dia adalah sebaik-baik Pelindung.” Ada di ayat apa saja? Ayat pokoknya: QS. Ali Imran : 173 Ayat yang semakna: QS. At-Taubah …

Urus Izin Tambang, Siapkan Pelicin hingga Rp 300 Juta

Urus Izin Tambang, Siapkan Pelicin hingga Rp 300 Juta

Jumat, 20 Nov 2026 07:26 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 07:26 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Praktik dugaan pungutan liar (pungli) dalam pengurusan perizinan di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa…

Gaya Hidup Hedon Istri Bos Danantara jadi Rasan-rasan Warganet

Gaya Hidup Hedon Istri Bos Danantara jadi Rasan-rasan Warganet

Jumat, 20 Nov 2026 07:23 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 07:23 WIB

SURABAYAPAGI.com, Jakarta – Gaya hidup keluarga pejabat kembali menjadi perbincangan publik. Kali ini, sorotan mengarah kepada istri Rosan Perkasa Roeslani, C…

Sengketa Lahan 16 Hektare, Jusuf Kalla Klaim Menang Lawan James Riady

Sengketa Lahan 16 Hektare, Jusuf Kalla Klaim Menang Lawan James Riady

Jumat, 20 Nov 2026 07:20 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 07:20 WIB

SURABAYAPAGI.com, Jakarta - Pengadilan Negeri (PN) Makassar menolak gugatan PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD) dalam perkara sengketa lahan seluas…

Tak Ingin Tersisih, Pemkab Madiun Dorong Investor Gandeng Pelaku UMKM 

Tak Ingin Tersisih, Pemkab Madiun Dorong Investor Gandeng Pelaku UMKM 

Kamis, 19 Nov 2026 22:16 WIB

Kamis, 19 Nov 2026 22:16 WIB

‎‎SURABAYAPAGI.com, Madiun - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun tidak ingin kehadiran investor dan perusahaan besar justru membuat pelaku Usaha mikro, kecil, …