SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut data sensus pertanian dinilai tidak akurat lantaran masih banyaknya petani yang berhak justru tidak mendapatkan haknya menerima pupuk bersubsidi karena masalah data kurang lengkap atau tak terdata.
Pendataan sensus pertanian tersebut rutin dilakukan setiap 10 tahun sekali oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Sedangkan, data sensus pertanian terakhir di tahun 2013 sudah tidak akurat.
Baca Juga: Dipicu Harga Beras, BPS: Tren Inflasi Kota Madiun Alami Penurunan
Melihat fenomena kasus itu, Jokowi pun meminta seharusnya sensus pertanian ini bisa dipercepat menjadi 5 tahun sekali untuk menghasilkan data yang akurat untuk memutuskan kebijakan.
"Mestinya ini setiap 5 tahun lah, biayanya juga enggak banyak, berapa sih mungkin Rp 3 triliun, tapi penting bagaimana bisa saya memutuskan sebuah kebijakan kalau datanya enggak akurat yang paling terupdate terkini," ujar dia.
"Di lapangan banyak petani berteriak, Pak pupuk enggak ada. Mungkin suplainya kurang, mungkin distribusinya yang enggak betul, tapi kalau datanya akurat gampang sekali. Oh iya, bukan 9 juta ton tapi 13 juta ton, bisa rampung enggak ada keluhan," ungkapnya saat Peluncuran Sensus Pertanian 2023, Senin (15/05/2023).
Dengan demikian, Jokowi mendukung pelaksanaan Sensus Pertanian di tahun 2023 yang merupakan amanat UU No 16 tahun 1997 tentang Statistik. Adapun sensus ini telah dilaksanakan sejak tahun 1963.
Baca Juga: BPS: Produk China Dominasi Impor Nonmigas RI
"Saya mendukung sekali pelaksanaan Sensus Pertanian 2023 ini dan pelaksanaan terakhir 10 tahun yang lalu menurut saya juga kelamaan. Sudah berjalan berubah setiap tahun, keputusannya masih pakai data 10 tahun yang lalu," ujar dia.
Sementara itu, menurut Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengatakan pupuk bersubsidi yang dibutuhkan petani sebanyak 24 juta ton, sementara kemampuan keuangan negara selama ini hanya untuk 8-9 juta ton.
SYL memastikan tidak ada kelangkaan pasokan, melainkan ada beberapa hal yang perlu dibenahi pemerintah yakni pembenahan di sisi suplai, akurasi data, dan operasional penyaluran di lapangan.
Baca Juga: BPS: Impor Beras RI per Januari – Februari 2024 Tercatat 880,82 Ribu Ton
"Bukan kelangkaan, memang kita memiliki keterbatasan. Maka pupuk tidak boleh salah dalam mencoba mendorong ke masyarakat, by name by address kita miliki itu," katanya.
Diketahui, penyaluran subsidi pupuk tersebut diawasi melalui digitalisasi, contohnya pemerintah menggunakan sistem biometrik agar siapa saja yang menerima pupuk bersubsidi harus jelas. Selain itu, kisaran penyaluran pupuk subsidi tidak kurang dari 8 juta ton dengan keterbatasan anggaran yang ada. Pemerintah akan memastikan semua terkontrol dengan sistem digital mulai dari industri sampai ke distributor. dsy/kmp
Editor : Desy Ayu
