SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Buntut putusan praperadilan yang menerima permohonan Praperadilan diajukan oleh Daffa Adwidya Ariska, pelaku penganiayaan siswa Poltek Pelayaran beberapa waktu lalu. Kejaksaan Negeri Tanjung Perak lebih memilih menunggu penetapan PN Surabaya.
Sebelumnya, praperadilan Daffa Adwidya Ariska terkait penetapan tersangka oleh Polrestabes Surabaya dikabulkan oleh PN Surabaya.
Kasi intelijen Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya, Jimmy Sandra mengatakan, bahwa terkait adanya putusan praperadilan, kami disini menyatakan sikap pasif dan kami masih menunggu penetapan dari PN Surabaya, apakah sidang dilanjutkan atau bagaimana kita masih menunggu.
"Kita tunggu dulu, penetapan dari Hakim. Apapun putusannya, kami akan siap melaksanakan putusan Hakim tersebut," kata Sandra, Senin (22/5/2023).
Masih kata Sandra, bahwa terkait adanya permintaan dari Penasehat Hukum Daffa, untuk mengeluarkan dari tahanan. Kami tegaskan itu bukan kewenangan kita lagi. Karena sebagai Jaksa Penuntut Umum (JPU) sudah melakukan tugasnya, dimana saat itu tersangka dan barang bukti sudah diserahkan dari pihak Kepolisian dan perkara tersebut sudah dinyatakan lengkap sehingga kami kirim ke Pengadilan, 9 Mei 2023 lalu. Disini kami tidak punya kewenangan untuk mengeluarkan tahanan tersebut. Dikarena dalam praperadlian kami tidak termasuk para pihak.
"Dalam putusan praperadilan tidak ada perintah kejaksaan untuk mengeluarkan tahanan, hanya ditunjukan pihak kepada pihak kepolisian dan tahanan tersebut sudah masuk kewenangan dari Pengadilan atau Majelis Hakim," katanya.
Sidang 25 Mei 2023
Ia menambahkan, bahwa untuk itu, kita tunggu sidangnya saja yang akan dilakukan, 25 Mei 2023 nanti, dengan agenda pembacaan dakwaan.
Sementara Pihak PN Surabaya terkait adanya dua penetapan yang berbeda yakni terkait putusan praperadilan dan adanya Jadwal sidang pembacaan surat dakwaan terhadap Daffa, belum memberikan pernyataan resmi.
Minta Kepastian Hukum
Terpisah, Penasehat Hukum Daffa, Rio D Heryawan S.H., M.H, mengatakan, pada intinya kami meminta kepastian hukum terhadap Daffa. Dimana Daffa masih ditahan, meskipun sudah ada putusan Praperadilan. "Kami meminta kepastian Hukum terhadap Daffa," kata Rio.
Untuk diketahui perkara ini berawal adanya peristiwa penganiayaan terhadap siswa taruna Politeknik Pelayaran oleh seniornya yang mengakibatkan korban meninggal dunia (MD). Dari kasus tersebut pihak Polrestabes Surabaya menetapkan dua orang tersangka yakni Alfrad Jeles R. Payono dan Daffa Adwidya Ariska, kemudian berkas perkara tersebut dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Tanjung Perak.
Namun atas penetapan tersangka terhadap Daffa oleh Polrestabes Surabaya, Daffa melalui Penasehat Hukumnya, Rio Heryawan S.H., M.H., mengajukan permohonan praperadilan di PN Surabaya.
Dalam putusan Praperadilan tersebut, pada pokoknya Hakim Tunggal Khuswanto menyatakan, bahwa permohonan praperadilan sebagian, menyatakan penetapan tersangka atas nama pemohon yang dikeluarkan oleh termohon berdasarkan surat Nomer: S-Tap/55/III/Res.I.72023/Satreskrim, tertanggal 8 Maret 2023, tidak sah. Memerintahkan termohon untuk mengeluarkan pemohon dari Rumah Tahanan Negara (Rutan) Polrestabes Surabaya dan membebankan biaya perkara kepada termohon.
Seperti diketahui Muhammad Rio Ferdinan Anwar (20), mahasiswa Politeknik Pelayaran Surabaya tewas usai dianiaya oleh seniornya. Korban dianiaya di dalam salah satu kamar mandi asrama Poltekpel Surabaya.
Akibat penganiayaan tersebut korban mengalami luka pada beberapa bagian tubuh diantaranya bibir robek, bengkak, memar di seluruh badan, leher, pipi. Luka tersebut diketahui setelah Tim DVI Polda Jatim dan Inafis Polrestabes Surabaya membongkar makam korban untuk dilakukan otopsi. bd/ham/rmc
Editor : Moch Ilham
