SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Judul headline harian kita edisi Jumat (21/9/2023), "Kemenkeu Ledek Janji Politik" , sengaja saya tonjolkan. Maksud saya mengingatkan elite politik yang akan kampamye pilpres 2024, juga diawasi bendahara negara.
Makanya jangan umbar-umbaran ngomong. Analisis politik saya ini gunakan metode bicara mudah. Ini mengajak publik suka masuk ke pola fikiran dangkalnya.
Ada humorisnya. Hal yang diluar nalar saya, Prabowo Subianto, politisi 3x ikut pilpres ikut mengumbar sejumlah janji. Salah satunya adalah makan gratis bagi seluruh pelajar Indonesia.
Janji tersebut terangkum dalam "Program Best Results Fast 2024-2029".
"Rencana kita memberi makan siang dan minum susu gratis untuk semua murid di sekolah, di pesantren, anak-anak balita, dan bantuan gizi untuk ibu hamil," ungkap Prabowo di hadapan kader Partai Bulan Bintang (PBB) dalam acara Konsolidasi Zona III di Hotel Pangeran Beach, Padang, Sumatera Barat (Sumbar), dikutip Minggu (10/9/2023).
Prabowo menegaskan dirinya sudah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan tersebut, termasuk di dalamnya berkomunikasi dan berdiskusi dengan sejumlah pakar.
"Nanti ada yang tanya, apakah bisa? Saudara-saudara, kita sudah hitung matematik. Sumber-sumbernya bisa, asal mau, mau gak berpihak kepada rakyat?" tanya Prabowo kepada seluruh hadirin yang hadir pada acara Konsolidasi PBB.
Janji Prabowo memberi makan gratis kepada seluruh siswa Indonesia bukanlah hal baru. Dalam debat dan kampanye pemilihan presiden (pilpres) 2019 lalu, Prabowo menjadikan program tersebut sebagai kampanye.
Prabowo belum menyebut berapa besaran anggarannya. Namun, berdasarkan hitungan tim CNBC Indonesia Research, program Prabowo setidaknya membutuhkan anggaran sekitar Rp 266 triliun.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan jumlah murid Indonesia dari Taman Kanak-Kanak (TK) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) mencapai 57.986.468 jiwa.
Mereka tersebar di berbagai sekolah yang berada di naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun Kementerian Agama.Prosentase terbesar ada di tingkat Sekolah Dasar (SD) atau selevelnya Madrasah Ibtidaiyah yakni 28, 3 juta.
Merujuk pada Kementerian Pendidikan, jumlah hari efektif sekolah untuk tahun ajaran 2023/2024 adalah 255 hari.
Prabowo menyebut ada program makan gratis dan susu gratis. Harga makan gratis kita anggap saja rata-rata Rp 15.000/anak sementara untuk susu sekitar Rp 3.000 per anak.
Menu makan siang sebesar Rp 15.000 bagi sebagian warga Indonesia tentu akan berbeda tergantung daerahnya. Untuk ukuran DKI Jakarta, uang sebesar Rp 15.000 tentu sangat kecil dan kemungkinan hanya mendapat nasi, satu jenis sayur serta ayam/ikan kecil.
Bagi daerah lain uang sebesar itu mungkin bisa lebih mewah. Kami menghitung susu harga Rp 3.000 dengan mempertimbangkan susu UHT ukuran terkecil yakni 125 ml dengan harga termurah. Harga susu bisa lebih mahal jika ukuran lebih besar serta tergantung merk.
Dengan mempertimbangkan jumlah murid (57,98 juta) dan jumlah hari sekolah (255 hari) maka anggaran untuk makan siang diperkirakan mencapai Rp 221,80 triliun.
Sementara itu, anggaran untuk membeli susu sekitar Rp 44,36 triliun. Jika ditotal maka anggarannya mencapai Rp 266, 16 triliun dalam setahun.
Anggaran tersebut belum menghitung program untuk makanan gratis balita dan bantuan untuk ibu hamil.
Data BPS menunjukkan jumlah balita di Indonesia mencapai 22.094.425 jiwa. Bila satu anak mendapatkan bantuan makan senilai Rp 10.000 per tahun maka anggaran yang dibutuhkan makan gratis setahun mencapai Rp 80,65 triliun.
Jika ditotal dengan program makan gratis untuk seluruh pelajar maka angkanya membengkak menjadi Rp 346,81 triliun. Angkanya bsisa membengkak lagi jika ditambah dengan program untuk ibu hamil dan menyusui. Dari mana saja anggaran segede itu ndan. Pasti dari APBD .
***
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menanggapi pernyataan Wakil Sekjen PKB Syaiful Huda yang mengumbar janji Bahan Bakar Minyak (BBM) gratis bila pasangan Anies Baswedan-Cak Imin menang Pilpres 2024.
Bacawapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) tersebut mengatakan ada kesalahpahaman terkait pernyataan Syaiful Huda.
"Oh iya itu disalahpahami ya, subsidi transportasi tidak boleh dihentikan terutama akses kepada pekerjaan," kata Cak Imin kepada para wartawan setelah menghadiri acara "Halaqoh para ajengan dan habaib di Soreang, Bandung, Jumat.
Subsidi tersebut, diperuntukkan kepada rakyat yang bekerja di level bawah dan tidak mendapatkan transportasi publik memadai. Alergikah Cak Imin sedot APBN?
Presiden Joko Widodo enggak. Saat awal sosialisasi IKN, tahun 2019, Jokowi mengatakan akan menggunakan 20 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membangun Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di Otorita Ibu Kota Nusantara atau IKN. Kawasan inti tersebut antara lain gedung kementerian dan Istana.
Sedangkan untuk bangunan dan infrastruktur lainnya, pemerintah akan mencari sumber pendanaan lain untuk membangun IKN. Pendaan yang dimaksud yakni bersumber dari kerja sama badan usaha swasta maupun BUMN alias skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan investasi langsung.
Terus anggarannya dari mana? Untuk kawasan inti yang di situ ada Istana dan gedung-gedung kementerian memang itu semua dari APBN, perkiraannya, adalah 20 persen dari total anggaran yang dibutuhkan .
Anggaran yang 80 persen dari KPBU, baik PPP (Public-Private Partnership), maupun dari investasi langsung oleh investor.
Padahal presiden Jokowi sebelumnya sudah berkomitmen untuk tidak akan membebani dana APBN. Pasalnya, pembangunan IKN dinilai akan membutuhkan pendanaan hingga hampir setengah kuadriliun atau Rp 466 triliun.
Ada juga skema pembiayaan KPBU dan kerja sama lain yang mengikuti business model dan financial model yang tidak merugikan APBN.
Khusus tahun 2022, dana lebih banyak bersumber dari APBN. Menurut Suharso, besarannya sekitar 53 persen dari total seluruh pendanaan IKN di tahun 2022.
Pemerintah Alokasikan Anggaran IKN Rp 40,6 Triliun pada 2024. Anggaran IKN masuk dalam anggaran infrastruktur sebesar Rp 422,7 triliiun
Menindaklanjuti RPJMN 2020-2024 mengenai rencana proyek IKN, dalam UU IKN, disebutkan bahwa sumber pendanaan pembangunan IKN akan terdiri dari APBN dan non APBN. Nah, ujung ujungnya uang rakyat.
Kini koalisi partai politik pendukung pemerintah makin kuat, bisa jadi memicu maksimalisasi anggaran (budget maximizer) pada APBN. Maklum, tidak ada checks and balances di parlemen.
Apalagi pemerintahan sekarang ini terlalu kuat. Karena 80�ri partai-partai itu dikuasai pemerintah sehingga tidak ada checks and balances di DPR, hanya media.
Soal BBM, misalnya. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai keputusan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sering berlarut-larut disebabkan perhitungan politis .
Saya masih ingat kasus korupsi yang menjerat anggota Komisi XI DPR Amin Santono. Ia diduga menerima suap terkait dua anggaran proyek di Sumedang yang telah dianggarkan dalam APBN-P. Ini salah satunya disebabkan tidak transparannya pembahasan anggaran di Badan Anggaran (Banggar) yang membuka cela terjadinya korupsi. Kita tunggu apakah Prabowo atau Cak Imin. ([email protected])
Editor : Moch Ilham
