SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Saya masih ingat pertanyaan dosen sosiologi "apa yang menjadi fokus utama kajian ilmu politik?". Jawabannya sederhana. Pertama, upaya untuk memperoleh kekuasaan. Kedua, usaha mempertahankan kekuasaan. Ketiga, penggunaan kekuasaan. Dan keempat, menghambat penggunaan kekuasaan.
Mata batin saya menyebut Jokowi ingin mempertahankan kekuasaannya. Ini beda saat ia baru mau dilantik jadi presiden kedua tahun 2019 lalu.
Beberapa bulan sebelum pelantikan, Jokowi berkali-kali menyatakan bahwa dia akan memimpin Indonesia pada periode kedua dengan tanpa beban.
Maksudnya, Jokowi memahami bahwa dia tidak memiliki beban untuk menjaga popularitas karena tidak bisa mencalonkan diri sebagai presiden pada periode selanjutnya.
"Lima tahun ke depan, mohon maaf, saya sudah enggak ada beban. Saya sudah enggak bisa nyalon lagi. Jadi apa pun yang terbaik untuk negara akan saya lakukan," kata Jokowi,
saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) di Hotel Shangri-La, Jakarta, pada 9 Mei 2019.
Tapi saat memasuki tahun kelima periode kedua, Jokowi cawe-cawe duetkan Prabowo-Ganjar Pranowo.
Ayah Gibran dan Kaesang, kayaknya ada beban. Mata hati saya menyebut Jokowi seperti ingin mempertahankan kekuasaannya.
Apakah Jokowi sadar agak mencla mencle? Ya ilmu politik tidak mengajarkan matematika?
Pembelajaran dan tugas-tugas di jurusan politik memang tak melibatkan Matematika, melainkan berkutat pada analisis kasus, diskusi kelas, dan penulisan makalah. Wajar Jokowi, bicara lima tahun menjabat presiden dan sebelumnya.
Catatan jurnalistik saya Jokowi, pernah bahas duet Prabowo Subianto-Ganjar Pranowo.
***
Berdasarkan bahasan saya dan Litbang Surabaya Pagi, Presiden Joko Widodo tampaknya ingin mempertahankan kekuasaanya untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju pada 2045. Minimal 4 periode presiden.
Secara makro, itu ambisi Jokowi. Secara mikro, impian ayah Gibran dan Kaesang itu tidak realistis. Mengapa? Presiden pilihan rakyat tahun 2024, 2029,2034,2039 sampai 2045, ibarat masih terbungkus karung. Apakah kucing- kucing dalam karung itu satu visi dengan program Jokowi? Belum tentu.
Saya teringat petuah Minang, berubah atau tidaknya nasib awak secara bersama-sama, sangat bergantung pada 'kapasitas pikiran dan hati serta perbuatan para wakil rakyat kita. Makin cerdas dan makin hebat, serta makin 'berperasaan'nya para wakil rakyat kepada rakyat, maka besar harapan akan makin colok kehidupan bersama. Apakah caleg caleg 2024, ngerti pikiran makro Jokowi? Belum tentu.
Menurut Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Indonesia bisa menjadi negara maju lebih cepat pada 2038. Namun ada syaratnya.
Syarat untuk Indonesia bisa menjadi negara maju lebih cepat pada 2038, adalah dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari 5% (saat ini) menjadi 7%. Dan pertumbuhan ekonomi tersebut harus konsisten dipertahankan hingga 2038 mendatang.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti dalam dalam Economic Update 2023, dikutip Jumat (14/7/2023).
Saat ini, Indonesia baru ditetapkan menjadi negara berpenghasilan menengah atas atau upper middle income country oleh Bank Dunia pada 1 Juli 2023.
Bank Dunia menyebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia melanjutkan pemulihan yang kuat pasca pandemi, dengan PDB riil meningkat mencapai 5,3% pada 2022. Hal ini membuat pendapatan per kapita Indonesia sebesar US$ 4.580, naik dari tahun 2021 yang sebesar US$ 4.140.
Sementara, agar Indonesia naik kelas menjadi negara berpendapatan tinggi atau negara maju, pendapatan per kapita harus dimiliki Indonesia sebesar US$ 13.845 ke atas.
Untuk bisa naik lagi menjadi negara berpendapatan tinggi alias negara maju, maka pendapatan per kapita Indonesia harus naik tiga kali lipat. Bappenas mengklaim telah menyiapkan jurus jitu untuk bisa membawa Indonesia menjadi negara maju.
"Kata kunci yang harus kita lakukan adalah transformasi secara total, yaitu transformasi kita hanya dilakukan hanya dg transformasi ekonomi, tapi transformasi secara menyeluruh baik transportasi sosial, ekonomi, tata kelola, dan menyiapkan landasan transformasi," ujarnya.
Apalagi, Indonesia disebut-sebut tengah menikmati bonus demografi, dimana jumlah penduduk usia produktif lebih banyak daripada usia tidak produktif.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2022, rasio ketergantungan atau dependency ratio kependudukan Indonesia sebesar 44,67%, atau ad 44-55 orang non-produktif di setiap 100 penduduk.
Jokowi, mesti menghitung tim pemerintahan tidak selalu sama.
***
Saya pernah membaca suatu survei. Periset menduetkan pasangan Prabowo-Ganjar. Pasangan nasionalis ini mendapatkan dukungan sebesar 64,6 persen, sementara Anies-Cak Imin hanya mendapat 16,6 persen dukungan. Ini survei yang baru saja selesai dari LSI Denny JA bulan September 2023.
"Hasilnya, Prabowo dan Ganjar memperoleh dukungan 64,9 persen, sementara Anies dan Muhaimin dukungannya 16,6 persen," ujar Denny.
Menurutnya, kemenangan tersebut adalah kemenangan telak dengan angka selisih 40 persen. Angka tersebut tertinggi dalam sejarah pemilu langsung di Indonesia.
"Maka kemenangan Prabowo dan Ganjar telak telak sekali di atas 40 persen inilah kemenangan tertinggi dalam sejarah pemilu langsung di Indonesia," lanjutnya.
Sementara itu, jika keadaan dibalik dengan Ganjar sebagai capres, Prabowo sebagai cawapres, Cak Imin sebagai capres dan Anies sebagai cawapres.
Hasil survei menunjukan dukungan sebesar 60 persen untuk pasangan Ganjar-Prabowo, dan 20,6 persen untuk Cak Imin-Anies. Kemenangan telak untuk pasangan Ganjar-Prabowo, meskipun selisih di bawah 40 persen.
Survei ini dirilis. Insya Allah, Megawati dan Prabowo, membacanya.
***
Sampai awal Oktober 2023, bongkar pasang calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2024 (capres-cawapres 2024) terus dinamis. Terbaru, dunia politik Indonesia dihebohkan dengan bongkar pasang capres-cawapres. Capres Anies Baswedan, yang diusung Partai Nasdem, mulai menggandeng Muhaimin Iskandar, Ketua Umum DPP PKB. Dengan munculnya hal tersebut, diprediksi pasangan capres-cawapres akan ada dua pasangan.
Tapi, PDIP sudah menegaskan menutup peluang Ganjar Pranowo menjadi cawapres. Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri pun bingung ada wacana duet Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Partai Gerindra menghormati keputusan itu.
Dengan realita, baik Prabowo maupun Ganjar, masih berkukuh maju capres, terlihat elite parpol makin bingung mencari sosok capres-cawapres yang tepat. Ada kecenderungan bongkar pasang. Jalinan koalisi juga tak ada yang pasti dan paten. Apapun bisa terjadi.
Padahal, saat ini sudah memasuki tahun politik. "Suasana sudah hangat-hangat kuku. Setiap ditanya cawapres jawabannya belum ada arahan 'Pak Lurah',” kata Jokowi dalam pidatonya di Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2023 di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD, Jakarta, Rabu 16 Agustus 2023.
Kekuasaan apa yang dapat dicontoh dari sosok Presiden Jokowi. Apa kesabaran, ojok kesusunya, ojok grusa grusu atau suka cawe-cawe.
Ribut ribut bakal hanya dua capres, tampaknya impossible. Bila hanya dua capres, pilpres 2024 bisa satu putaran. Tapi sampai awal Oktober masih tiga caprs. Berarti pilpres 2024 bisa dua putaran.
Dengan keras kepalanya Megawati, Ganjar tak mungkin bisa digiring ke kandang kuda di Hambalag.
Megawati dalam Rakernas PDIP belum lama ini malah meneguhkan bahwa pilihan Ganjar, sebagai Capres PDIP tahun 2024 adalah keputusan partai, bukan pilihan perorangan.
Perhitungan saya, anggap Jokowi ikut melunakan hati Megawati, 99% anak Soekarno tetap pada pendiriannya, "ini keputusan partai". Kecuali Jokowi, menawarkan Prabowo Subianto, "rela" jadi Cawapres Ganjar.
Dengan dinamika politik sampai awal Oktoer 2023, Jokowi harus menunggu satu dari dua gacoannya menang dalam "All Jokowi Final". Saran positif saya, Pak Jokowi, mbok balik ke janjimu tahun 2019, yaitu tahun 2024 lengser tanpa memiliki beban untuk menjaga popularitas. SBY mengistilahkan mandito ratu dan Soeharto, lengser keprabon madep pandito ratu. Pesan orang Solo dan Jogja, setiap pemimpin atau penguasa yang sudah mengakhiri masa kekuasaannya, lebih banyak beribadah mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Setujukah Pak Jokowi. ([email protected])
Editor : Moch Ilham
