SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Prabowo Subianto (72 tahun) dan Gibran Rakabuming Raka (36 tahun) pasangan satu-satunya Pilpres 2024, tertua dan termuda.
Prabowo, mengatakan keputusan pemilihan Gibran sebagai cawapresnya sudah bulat. Dia bertekad akan berjuang untuk menang pada Pilpres 2024.
Baca Juga: Misteri Cak Imin, Tantang Khofifah
"Ini keputusan aklamasi bulat dan konsensus dan kita siap maju untuk Indonesia maju," jelas Ketua Umum partai Gerindra dalam deklarasi bersama parpol Koalisi Indonesia Maju.
Pasangan ini menarik. Prabowo Subianto adalah sosok yang tak asing dalam dunia politik Indonesia. Ia telah mencatatkan diri sebagai salah satu tokoh politik yang memiliki karier yang panjang dan pernah maju sebagai calon presiden atau capres dan calon wakil presiden (cawapres) sebanyak empat kali.
Kali ini ia merangkul Gibran Rakabuming Jadi Cawapresnya. Anak sulung Presiden Joko Widodo ini punya track record tiga tahun mengabdi sebagai Wali Kota Solo.
Tercatat Gibran merupakan kader PDIP sampai saat ini. Nama Gibran diusulkan menjadi cawapres dari Prabowo oleh Partai Golkar.
Rencananya, Prabowo - Gibran akan Daftar ke KPU di Hari Terakhir Pendaftaran Capres-Cawapres, Rabu Wage tanggal 25 Oktober 2023 esok.
Sementara, capres-cawapres, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Anies-Cak Imin) dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD sudah resmi mendaftarkan diri. Praktis tiga capres-cawapres akan bertarung dalam pemilihan presiden 2024.
***
Tercatat di KPU, masa kampanye pemilu berlangsung antara tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024.
Lalu pemungutan dan penghitungan suara tanggal 14 Februari 2024 – 15 Februari 2024. Dan penetapan hasil pemilu adalah 3 Hari setelah Pemberitahuan MK atau 3 Hari Setelah Putusan MK.
Tapi jika terjadi putaran kedua, masa kampanye dibuka pada 2-22 Juni 2024. Kemudian tanggal 23 Juni 2024 - 25 Juni 2024 sebagai masa tenang pilpres putaran kedua. Biaya putaran kedua, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengungkapkan, mencapai Rp 17 triliun. Pembiayaannya masuk pagu anggaran KPU Tahun 2024.
KPU menyebutkan ada 428.799 pemilih pemula. Sebagai pemilih pemula, mereka berarti untuk pertama kalinya mengikuti pencoblosan.
Pemilih pemula logika saya bisa belum tahu asas Pemilihan Umum yang menganut asas "LUBER" singkatan dari "Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia". Asas "Luber" sudah ada sejak zaman Orde Baru. · "Langsung" berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya secara langsung dan tidak boleh diwakilkan.
Praktis pemilihan umum 2024 tak cuma soal pergantian kepemimpinan nasional dan anggota legislatif, tetapi juga momentum menjadikan kehidupan dan masa depan bangsa yang lebih baik. Makanya pesta demokrasi melalui sistem pemilu harus menjunjung tinggi asas adil, jujur, dan efisien.
Disana ada sarana demokrasi. Ini untuk mewujudkan sistem pemerintahan negara yang berkedaulatan rakyat, dari rakyat, dijalankan sesuai dengan kehendak rakyat dan diabdikan untuk kesejahteraan rakyat.
***
Literasi yang saya baca, makna demokrasi sering disebut sebagai rule by the people. Pengertian demokrasi oleh Abraham Lincoln disebut sebagai pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
Kita tahu rakyat selaku mayoritas memiliki suara menentukan dalam proses perumusan kebijakan pemerintah melalui saluran-saluran yang tersedia. Rakyat juga tahu kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi.
Secara teori, sumber legitimasi kekuasaan tertinggi menurut para ahli tata negara dan hukum melalui doktrin, ajaran atau teori kedaulatan.
Dalam Filsafat Politik (2015) karya Budiono Kusumohamidjojo, para ahli tata negara, menjelaskan beberapa jenis teori kedaulatan, yaitu: Teori kedaulatan Tuhan, Teori kedaulatan raja, Teori kedaulatan negara, Teori kedaulatan hukum dan Teori kedaulatan rakyat.
Dikutip dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Legitimasi kekuasaan pemerintah adalah berasal dari rakyat.
Teori kedaulatan rakyat ini menganggap kehendak rakyat adalah satu-satunya sumber kekuasaan bagi pemerintah.
Rakyat memberikan kekuasaan pada para wakil rakyat yang menduduki lembaga legislatif maupun eksekutif. Tentu untuk melaksanakan keinginan rakyat, melindungi hak-hak rakyat serta memerintah berdasarkan hati nurani rakyat.
Pesan konstitusinya, rakyat berhak mengganti pemerintahan yang dipilih dan diangkatnya, bila pemerintah tersebut tidak melaksanakan kehendak rakyat. Rakyat disini bukan semata wakil rakyat. Bisa aktivis politik, sosial dan mahasiwa. Ingat tahun 1966 dan 1998.
Dalam praktik selama reformasi apakah kedaulatan rakyat telah menggambarkan kekuasaan tertinggi dalam negara berada ditangan rakyat yang berdaulat?.
Baca Juga: Hakim MK Nilai Sejak Pilpres KPU tak Serius
Ini penting, karena kedaulatan rakyat harus didasarkan pada kehendak rakyat dan kepentingan umum.
Sudahkah? Pada masa Orde Baru, partai politik masih menjadi “mesin” politik penguasa sehingga partai politik lebih diarahkan pada kepentingan pelanggengan kekuasaan penguasa (status quo).
Padahal, fungsi partai politik terhadap negara antara lain adalah menciptakan pemerintahan yang efektif. Sekaligus menciptakan partisipasi politik terhadap pemerintahan yang berkuasa.
Kini ada sejumlah partai politik yang ikut dalam pemilu menyebabkan koalisi yang dibangun untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden terlalu “gemuk”. Ini karena melibatkan banyak parpol. Gemuknya koalisi ini bisa mengakibatkan pemerintahan hasil koalisi tidak dapat berjalan efektif karena harus mempertimbangkan banyak kepentingan.
Maklum, secara konseptual, partai politik dapat menjadi pengawas jalannya pemerintahan dan memperjuangkan kepentingan rakyat.
Pesan konstitusinya, dalam sistem politik, partai politik memiliki peran yang sangat penting dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. Sekaligus kebijakan politik yang akan dijalankan oleh pemerintah. Oleh karena itu, partai politik harus memperhatikan fungsi dan perannya dalam sistem politik untuk dapat memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat dan negara.
***
Saat ini, pembangunan dipadang oleh banyak pengamat telah berorientasi Indonesia sentris. Ini upaya pemerintahan Presiden Joko Widodo, dalam menjaga kedaulatan negara. Mengingat pemerataan pembangunan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Misal pendapat Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM) Kaelan MS. Ia melihat pembangunan yang merata era Jokowi, sangat erat kaitannya dengan upaya menjaga persatuan bangsa Indonesia yang majemuk. Pertanyaannya, siapa dari tiga pasangan capres-cawapres yang akan melanjutkan kebijakan kebijakan pembangunan era Jokowi?
Saat jelang pedaftaran ke KPU, sudah ada janji-janji kampanye capres dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto.
Prabowo menyatakan akan melanjutkan program Presiden Joko Widodo yang pro rakyat, seperti Program Keluarga Harapan, kartu sembako dan sejenisnya. Prabowo juga berjanji memberikan makan gratis kepada murid sekolah dan ibu hamil.
Bakal calon presiden Prabowo Subianto menyampaikan beberapa janji yang akan dilaksanakannya jika ia terpilih menjadi presiden Indonesia di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Janji Prabowo tersebut terangkum dalam “Program Best Results Fast 2024-2029”. Hal ini disampaikan bacapres dari Partai Gerindra tersebut dalam acara Konsolidasi Zona III Pemenangan Pemilihan Legislatif Partai Bulan Bintang dan Pemenangan Prabowo Subianto di Padang, Sumatera Barat, 9 September 2023.
Baca Juga: Gerakan Buruh, Jaringan dan Aspirasi Politiknya
Ada 5 ragam janji itu mulai dari ketahanan energi, lumbung pangan, hingga perbaikan gizi untuk anak-anak dan ibu hamil.
Hal yang belum dibeberkan Prabowo dari mana sumber biaya untuk pelaksanaan janji itu? Sebab kalau tidak, justru akan menjadi blunder karena pengusaha akan khawatir pajaknya bakal dinaikkan.
Bergeser ke capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan, sejauh ini mantan Gubernur DKI Jakarta itu belum memaparkan secara konkret program kerja yang ingin dijalankan. Anies lebih banyak mengkritik kebijakan Pemerintah Jokowi.
Ganjar sudah berbicara menaikkan gaji guru menjadi Rp 30 juta. Ini disampaikan dalam sebuah program bincang-bincang di YouTube. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengaku prihatin dengan kesejahteraan para guru saat ini. Dia miris dengan gaji guru yang pas-pasan.
Sama dengan Prabowo, Ganjar belum sinkronkan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Apa kuat?
Inilah praktik demokrasi yang menunjukan bentuk kepemerintahan yang melibatkan rakyat.
Rakyat dalam negara demokrasi boleh ikut berpartisipasi aktif, baik dalam perumusan keputusan, kebijakan, pembuatan hukum serta memilih wakilnya sendiri di dalam kepemerintahan (kontestasi politik).
Mengacu catatan jurnalistik saya, ada kekhawatiran janji capres cenderung omong kosong.
Saya tiga kali ikut pemilihan umum mendengar capres-cawapres berorasi modal janji belaka. Usai jadi tidak ada buktinya.
Misal konsep sembilan agenda prioritas dalam kampanye sebagai presiden dan wakil presiden, dalam Nawacita.
Jokowi dituding dalam melaukan perubahan UU KPK untuk memperkuat, bukan memperlemah.
Menuntasan Kasus HAM Masa Lalu.
Juga kinerja pemerintah dalam memberantas KKN relatif melemah. Salah satunya tercermin dari Survei Nasional Kompas pada Oktober 2021 yang menunjukan apresiasi publik terhadap kinerja pemerintah dalam memberantas KKN turun di angka 57,8 persen dibandingkan survei sebelumnya pada April 2021 yang berada di angka 63,6 persen.
Ini contoh ketika capres sebelum pemilihan berlangsung melakukan kampanye secara intens, seperti memaparkan visi dan misinya sampai mengumbar janji manis tapi tak direalisasikan. Ya itu janj kampanye, agar masyarakat tertarik dengan apa yang dijanjikannya.
Saya sempat bertanya ke beberapa milineal di PTC Mall, agar janji politik capres-cawapres kali ini jangan hanya angan-angan semata untuk merayu pemilih milenial. ([email protected])
Editor : Moch Ilham
