SURABAYAPAGI, Surabaya - Kementerian Keuangan Wilayah Jawa Timur menggelar Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2024, di GKN Surabaya 1, pada Jumat, (15/12/2023).
Kegiatan tersebut dihadiri berbagai pihak diantaranya, Taukhid selaku Kepala perwakilan Kemenkeu Jawa Timur, Wildan, Kepala Bagian Umum Kanwil DJKN Jatim, dan Heru Susilo, Kepala Bidang Kehumasan Kanwil DJP Jatim 2.
Baca Juga: USTDA Hibahkan Rp 31,3 Miliar, Fokus di Pengembangan Teknologi IKN
Tampak pula dalam acara tersebut, Hadiningrat, Kepala Bidang DP3 kanwil DJP Jatim 3, Bakhroni, Kepala Bidang fasilitas dan Kepabean Kanwil DJBC Jawa Timur 2, serta Taufikurrohman widyaiswaru, BPK Malang.
Dalam sambutannya, Taukhid, memberikan gambaran mengenai Proyeksi Perekonomian Tahun 2024. Serta gambaran komprehensif tentang langkah-langkah ekonomi yang akan diambil di tahun mendatang. Dengan harapan besar tersemat dalam kerjasama bersama untuk mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat.
Lebih lanjut, Taukhid menyebut, jika proyeksi perekonomian global pada tahun depan, diperkirakan membaik. Dimana, pertumbuhan ekonomi global sebesar 3,0 persen. Sedangkan, untuk negara-negara berkembang di Asia juga diproyeksikan tumbuh sebesar 5,0 persen.
"Nanti, diperkiraan perekonomian Indonesia paling tidak akan tumbuh sebesar 5,2 persen, dengan fokus pada penurunan kemiskinan, pengangguran terbuka, perbaikan rasio gini, indeks pembangunan manusia, nilai tukar petani (NTP), maupun nilai tukar nelayan," jelas Taukhid, Surabaya, Jumat, (15/12/2023).
Sementara itu, untuk Menyongsong APBN 2024, menurutnya, fokus kebijakan belanja negara ditujukan untuk menghasilkan output maupun outcome yang optimal dalam menstimulasi dan meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat. Serta melalui percepatan transformasi ekonomi.
Baca Juga: OIKN Prediksi 10 Tahun Kedepan Pembangunan IKN Tak Perlu APBN
"Salah satu tujuan utamanya adalah penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, pengendalian inflasi, dan peningkatan investasi," paparnya.
Tak luput juga, adanya penguatan spending better menjadi landasan kebijakan, dengan mendorong efisiensi kebutuhan dasar, fokus pada prioritas pembangunan, dan berorientasi pada hasil.
Dalam upayanya, Taukhid menyebut, perlu adanya mendorong subsidi tepat sasaran dan efektivitas program perlinsos menjadi bagian integral dalam mencapai tujuan ini.
Baca Juga: Jalan Buntu Upaya Damai, Pelajar SD di Jombang yang Retina Matanya Rusak Terlempar Kayu
"Bisa melalui dengan peningkatan akurasi data, perbaikan mekanisme penyaluran, dan sinergi program sebagai langkah strategis," terang alumunus Universitas Gadjah Mada (UGM), Magister Manajemen, itu.
Ia juga memamparkan dengan komitmen kuat untuk menguatkan sinergi dan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah, diharapakan mampu diimplementasi dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal regional serta mampu membawa dampak positif.
Diantaranya dengan, pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan baik antar-golongan maupun antar-daerah.Ain
Editor : Mariana Setiawati
