Perbanyak Utang Beli Alat Perang, Dikhawatirkan untuk Elektoral

Momen Prabowo Subianto, sebagai Menteri Pertahanan, saat menyerahkan pesawat Super Hercules pada TNI AU, disaksikan Presiden Joko Widodo, pada Maret 2023 lalu.

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin saat melakukan dialog bersama kelompok petani di Soreang, Kabupaten Bandung, menyampaikan keheranannya negara lebih memilih berutang untuk membeli alat perang ketimbang alat pertanian.

"Kita nggak perang, kenapa kebanyakan utang beli alat perang? Lebih baik utang untuk beli alat pertanian. Buat apa kita utang ratusan triliun tapi tidak untuk sesuatu yang nyatanya tak dibutuhkan? Nyatanya kita butuh pangan," kata Cak Imin dalam acara Nitip Gus bersama kelompok petani di Kabupaten Bandung, Rabu (3/1/2024).

Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan, belanja modal Kementerian Pertahanan sepanjang 2023 mencapai Rp 70,9 triliun. Jumlah itu naik 36% dibandingkan tahun 2022 yang mencapai Rp 52,1 triliun.

"Paling banyak belanja modalnya Kementerian PUPR itu naik cukup tajam dari Rp 77,6 triliun ke Rp 103,6 triliun, naiknya 33,5% sendiri. Kedua yang tinggi Kementerian Pertahanan untuk belanja modal," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers realisasi APBN 2023 di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (2/1/2024).

Sri Mulyani pernah memaparkan untuk tahun 2020-2024, alokasi pinjaman luar negeri untuk alutsista disepakati US$ 20,75 miliar atau sekitar Rp 319,55 triliun (kurs Rp 15.400). Alokasi tersebut akan ditingkatkan menjadi US$ 25 miliar atau sekitar Rp 385 triliun.

Keterangan Menkeu

"Kemenhan ini ada alokasi yang cukup signifikan dari pinjaman luar negeri, untuk tahun 2020-2024 waktu itu sudah disetujui bapak presiden US$ 20,75 miliar untuk periode 2020-2024. Nah kemarin karena ada perubahan maka alokasi untuk 2024 menjadi US$ 25 miliar," sebut Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (29/11/2023).

Sri Mulyani mengatakan alokasi itu naik untuk merespons kebutuhan kondisi alutsista di tengah gonjang-ganjing geopolitik dunia.

"Kebutuhannya memang disampaikan Kemenhan untuk menanggapi kebutuhan sesuai kondisi alutsista dan kemudian ancaman serta peningkatan dinamika geopolitik dan geosecurity," ujar Sri Mulyani.

Khawatir untuk Kepentingan Elektoral

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak pemerintah menunda kenaikan alokasi pinjaman luar negeri untuk belanja alat utama sistem persenjataan (alutsista) oleh Kementerian Pertahanan.

Mereka menilai penambahan alokasi anggaran menjelang Pemilu 2024 "tidak didasarkan pada kebutuhan yang jelas" sehingga khawatir "disalahgunakan untuk kepentingan elektoral".

Apalagi, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto merupakan salah satu calon presiden yang berpasangan dengan putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka.

"Karena tidak ada transparansi [soal belanja alutsista] itu, muncul kerawanan terkait politik elektoral. Kepentingan ini bisa saja luas, apakah berupa konsolidasi internal dengan anggaran lebih ke militer, dan sebagainya. Itu yang harus dijawab [pemerintah]," kata pengamat militer dari Imparsial, Ghufron Mabruri kepada BBC News Indonesia, Minggu (3/12).

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah menyetujui penambahan alokasi pinjaman luar negeri untuk belanja alutsista dari US$20,75 miliar menjadi US$25 miliar. Kenaikan tersebut bersumber dari alokasi pendanaan pemerintah pada periode 2025 hingga 2029.

Media Reuters dan CNA

Media asing menyoroti pembelian 12 jet tempur RI Mirage 2000-5 buatan Prancis yang sebelumnya digunakan Qatar. Hal ini setidaknya dimuat Reuters dan dilansirChannel Newa Asia (CNA).

Pembelian disebut tetap dilakukan meski muncul kritik dari anggota DPR. Parlemen mengatakan pesawat tersebut sudah terlalu tua.

Pembelian jet tempur yang dilakukan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto sendiri itu bernilai US$792 juta atau hampir Rp12 triliun. Pembelian dilakukan melalui agensi perdagangan Excalibur International, unit perusahaan pertahanan Ceko Czechoslovak Group wa(CSG) pada Januari.

Pesawat sendiri akan dikirim ke Indonesia dalam waktu 24 bulan dari tanggal pembelian tersebut.

Menurut Juru Bicara Kementerian Pertahanan Edwin Adrian Sumantha, bukan tanpa alasan ini dilakukan.

"RI membutuhkan jet tempur yang dapat dikirimkan dengan cepat untuk menutupi penurunan kesiapan tempur armada TNI AU (Angkatan Udara)," tegasnya.

Melansir dari data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, impor senjata militer Indonesia mencapai 75 ton dengan nilai US$69,42 juta pada 2022. Angka ini naik 7,06% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebanyak 70 ton sebesar US$67,29 juta.

Jumlahnya Utang Rp 11,7 triliun

Sebelumnya, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu, Suahasil Nazara menyebut utang paling banyak pengguna pinjaman luar negeri adalah Kemenhan. "Jumlahnya sebesar Rp 11,7 triliun untuk pembiayaan alutsista,” kata Suahasil saat Rapat Panja A Defisit dan Pembiayaan RAPBN 2018 di Gedung DPR, Jakarta, Senin (25/9/2017).

Selain Kemenhan, Polri merupakan salah satu pengguna pinjaman luar negeri terbanyak, sebesar Rp 3,3 triliun untuk pembelian Alat Meterial Khusus (Alumatsus), yakni, helikopter, labfor Mabes Polri, peralatan Serse, Siskom di Indonesia bagian Timur di Papua, Papua Barat, Maluku dan Maluku Utara.

Lihat Pameran Alat Perang

Cak Imin lantas bercerita pernah mendatangi salah satu pameran alat perang di benua Eropa. Dia mengatakan alat perang yang ditampilkan dan dihancurkan lalu diganti menjadi alat pertanian.

"Jadi saya pernah suatu hari ke Eropa, di Eropa itu ada pameran, pamerannya itu menarik, pameran alat perang, diganti, dihancurin, jadi alat pertanian," katanya.

Reaksi TKN Prabowo-Gibran

Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming menilai Cak Imin tidak memahami situasi geopolitik dan geosrategi RI.

"Ya itu menunjukkan ketidakpahaman Pak Muhaimin soal geopolitik dan geostrategis," kata Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Habiburokhman, usai mendampingi Gibran Rakabuming menjalani klarifikasi di Bawaslu Jakpus, Rabu (3/1/2024).

Habiburokhman mengatakan alat utama sistem senjata (alutsista) tidak bisa dibeli dengan dalam waktu singkat. Menurutnya, alat perang perlu disiapkan dalam menjaga pertahanan negara.

"Jadi kalau kita perang, ya kan, kita perlu senjata. Beli senjata itu tidak seperti beli Indomie di minimarket. Ada duit belum tentu bisa beli," kata Habiburokhman.

"Dulu orang bilang nggak mungkin ada perang, Pak JK kalau nggak salah ngomong, 20-30 tahun nggak akan ada perang di dunia. Meletus Ukraina, meletus Hamas dan Israel," lanjutnya. n jk/erc/cr3/rmc

Editor : Moch Ilham