Demokrat Ditangan AHY Ingin di Pemerintahan

author surabayapagi.com

- Pewarta

Senin, 15 Jan 2024 20:49 WIB

Demokrat Ditangan AHY Ingin di Pemerintahan

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) baru mengumpulkan para kader tingkat DPP, DPD, hingga DPC untuk melakukan konsolidasi menjelang pemilu. AHY mengatakan pihaknya akan berjuang habis-habisan memenangkan pasangan calon (paslon) nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming sekaligus mendongkrak suara partai.

Konsolidasi menjelang Pemilu 2024di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (14/1/2024) ini memunculkan reaksi dari beberapa kader yang belum cekout dari hotel Sultan, Senin siang (15/1/2024).

Baca Juga: Vinanda Datang Pertama di Undangan Pendaftaran Bacawali Demokrat Kota Kediri

Ada kader yang terngiang pernyataan AHY, "jangan sampai kita menyesal, karena waktu tidak akan kembali."

Pernyataan AHY ini dibahas terkait posisi Demokrat setelah gabung dengan Koalisi Indonesia Maju, belum mendapat porsi seperti Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Padahal Demokrat sama-sama partai politik kelas atas. "Yang nyesel kayaknya AHY," ledek pria yang memakai kalung emas putih di lehernya.

Ada kader yang tak yakin pidato AHY, kali ini digubris kader di deerah. Termasuk caleg calegnya. Mereka anggap AHY belum seperti SBY, ayahnya.

 

Elektabilitas Demokrat Mandeg 4%

Sejumlah survei menunjukkan elektabilitas Demokrat mandeg di angka 4%. Seperti hasil Survei Centre for Strategic and International Studies (CSIS) merilis hasil survei elektabilitas partai politik pada Rabu (27/12/2023). Hasilnya, Gerindra menempel PDIP sementara Demokrat ada di posisi delapan dengan angka 4,8%.

Demikian juga survei Indikator Politik Indonesia menghasilkan suara serupa. Survei yang dirilis pada Selasa (26/12/2023) menunjukkan PDIP teratas sedangkan Demokrat ada di posisi delapan dengan tingkat elektabilitas 4,4%.

Survei Litbang Kompas juga tak jauh. Dikutip dari Harian Kompas yang terbit Selasa (12/12/2023), Partai Demokrat mengalami penurunan. Tingkat keterpilihan Partai pemenang Pemilu 2009 menurun hingga 2,5 persen.

Dengan perubahan suara ini dapat menggambarkan dampak aksi keluarnya Demokrat dari Koalisi Perubahan yang resmi diputuskan pada 1 September 2023.

Sebelumnya, Demokrat resmi menyatakan batal mendukung Anies di Pilpres 2024 setelah menggelar rapat Majelis Tinggi Partai (MTP) yang dipimpin Ketua MTP, SBY. Rapat ini digelar setelah Anies dan NasDem secara sepihak menjalin kerja sama dengan PKB dan mau diduetkan dengan Cak Imin.

 

AHY Siap Kawal Perjuangan

Setelah itu Partai Demokrat bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju setelah keluar dari oposisi, koalisi perubahan. Hal ini menunjukkan dukungannya pada Prabowo dengan cawapres Gibran Rakabuming Raka

"Demokrat benar-benar siap mengawal perjuangan yang telah kami jalankan selama ini," kata AHY usai konsolidasi di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (14/1/2024).

"Satu bulan terakhir, 30 hari terakhir ini kami akan gaspol habi-habisan berbuat secara total karena tidak ada lagi waktu. Tadi saya sampaikan jangan sampai kita menyesal karena waktu tidak akan kembali," katanya.

AHY mengatakan para ketua dari berbagai tingkatan akan menjadi tonggak penting pemenangan di lapangan.

 

Bisa Kembali ke Pemerintahan

AHY berharap Demokrat bisa kembali ke pemerintahan. Oleh karenanya, AHY, pun kini memilih mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024.

Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan partainya tetap memperjuangkan perubahan dan perbaikan seraya melanjutkan hal yang baik.

AHY dalam pidatonya mengatakan bahwa menerima pertanyaan dari masyarakat saat berkunjung ke beragam daerah. Menurutnya, masyarakat bertanya apakah Demokrat masih tetap memperjuangkan agenda perubahan dan perbaikan usai mendukung calon presiden Prabowo Subianto.

 

Agenda Perubahan dan Perbaikan

"Muncul pertanyaan dari masyarakat, apakah Demokrat masih bisa memperjuangkan agenda perubahan dan perbaikan. Seraya melanjutkan yang sudah baik. Sementara tidak ada kader Demokrat yang menjadi calon presiden dan calon wakil presiden," kata AYH, dalam pidatonya, Jumat (12/1).

AHY menyatakan bahwa agenda perubahan dan perbaikan masih dilakukan meski Demokrat saat ini berkoalisi dengan partai pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia pun menyinggung semua koalisi capres ada partai pendukung pemerintah Jokowi.

Baca Juga: Ganjar tak Hadir, Sinyal Kuat PDIP Oposisi

"Jawabannya tetap bisa dilaksanakan, karena faktanya, hampir di semua koalisi ada unsur pemerintahan, dan unsur di luar pemerintahan, artinya posisi kita sama saja," ucapnya.

 

Prabowo Sepakat Wadahi Aspirasi

AHY menekankan bahwa dia telah bicara dengan Prabowo Subianto capres yang diusungnya, soal agenda perubahan dan perbaikan itu. Prabowo kata AHY, telah bersepakat mewadahi aspirasi dari PD tersebut.

"Pada prinsipnya Bapak Prabowo mewadahi pemikiran Partai Demorkat untuk melakukan agenda perubahan dan perbaikan seraya melanjutnya yang hal-hal yang telah baik," lanjut AHY.

 

Ketidakjelasan Arah Partai

Dukungan terhadap Partai Demokrat mengalami penurunan tajam setelah mencapai puncak pada pemilu 2009 saat mereka meraih kemenangan pada Pemilihan Presiden (Pilpres) sekaligus Pemilu Legislatif (Pileg).

Banyak faktor yang menjadi penyebab partai ini mengalami penurunan elektabilitas, seperti hilangnya coattail effect Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), banyaknya kasus korupsi, dan ketidakjelasan arah partai.

Kali ini, Demokrat memilih untuk bergabung Koalisi Indonesia Maju dan mendukung Prabowo Subianto. Lantas, bagaimana prospek Demokrat ke depan?

Pada Pemilihan Umum Legislatif 2014, Demokrat menempati peringkat keempat di bawah PDI Perjuangan, Golkar, dan Gerindra. Data resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunjukkan bahwa Demokrat meraih sekitar 12 juta suara atau 10,19 persen.

Penurunan ini disebabkan oleh absennya figur kepemimpinan yang kuat dalam Partai Demokrat. Partai yang identik dengan warna biru ini selama ini mengandalkan sosok karismatik untuk meningkatkan kinerja pemilihan.

Satu-satunya sosok berpengaruh adalah SBY, yang menjabat sebagai ketua partai dan Presiden Indonesia dari 2004 hingga 2009.

Kehadiran karismatik SBY memiliki dampak yang signifikan pada kinerja partai dalam pemilu 2004 dan 2009, menciptakan "efek ekor jas" (coattail effect) yang mengumpulkan suara yang cukup besar.

Baca Juga: Demokrat Buka Penjaringan Bacawali Kota Kediri, Nama Vinanda Masuk Dalam Daftar

 

Ingat Kampanye Pemilu 2019

Namun, selama kampanye pemilu 2019, SBY tampak absen dari keterlibatan langsung di lapangan, terutama karena istrinya, Ani Yudhoyono, sedang berjuang melawan kanker dan menjalani perawatan di Singapura.

Keterlibatan yang berkurang dari SBY dalam kampanye membuat pemilih mencari alternatif, memperburuk penurunan suara partai. Selain itu, ketiadaan pengganti yang tangguh layaknya SBY melemahkan posisi partai.

Hal ini terlihat juga dari perolehan suara partai Demokrat pada Pileg 2019 yang kembali mengalami penurunan suara menjadi 10 juta suara atau 7,77%.

 

Ketidakkonsistenan Demokrat

Faktor lain membuat suara pendukungnya terus turun adalah ketidakkonsistenan sikap selama pemerintahan Joko Widodo.

Sejak awal pemerintahan Jokowi, Partai Demokrat memilih untuk bersikap netral dan tidak mendukung pihak manapun. Namun, netralitas ini dianggap sebagai pedang bermata dua, karena mungkin telah merugikan kepentingan partai.

Ketidakjelasan sikap Partai Demokrat menjadi lebih nyata selama pemilihan presiden 2019 ketika partai tersebut menyatakan dukungan untuk kubu oposisi yang dipimpin oleh Prabowo-Sandiaga Uno.

Namun, pernyataan partai sering dianggap ambigu, dengan contoh seperti Wakil Sekretaris Jenderal Partai Andi Arief.

Ia menyebut Prabowo sebagai jenderal kardus, dan kritik SBY selama kampanye akbar Prabowo di GBK yang bersifat eksklusif. (CNBC Indonesia, RESEARCH, 05 January 2024)

Sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono bertekad tidak hanya ingin mempertahankan perolehan kursi parlemen saat ini, melainkan ingin meningkatkan jumlahnya baik di DPR, DPRD provinsi, hingga DPRD kabupaten dan kota. n erc/jk/rmc

Editor : Moch Ilham

BERITA TERBARU