Mulai Tanggal 11 Februari kemarin hingga 13 Februari esok adalah masa tenang sebelum pencoblosan pada hari Rabu, 14 Februari.
Pada masa tenang itu, Apa ada jaminan pasangan calon maupun tim suksesnya bisa menaati aturan KPU?
Juga adakah ekses bagi-bagi bansos oleh presiden Jokowi ke praktik politik uang yang dilakukan terselubung dan sembunyi sembunyi pada masa tenang saat ini?
Pengalaman pilpres sebelumnya politik uang pernah terjadi.
Dengan praktik bagi bagi beras dan BLT saat kampanye, bisa berkecenderungan politik uang terjadi. Bawaslu punya tugas menyasar potensi pemberi uang kepada pemilih, kepada penyelengara, pemberian uang melalui RT-RW. Termasuk modus pemberian janji seperti barang.
Kecurigaan publik terhadap perilaku curang dan tanpa etika saya catat menjadi keresaham dari kelompok guru besar (guber) hingga sejumlah mahasiswa.
Keresahan mahasiswa pun sama yang di rasakan para guru besar, terjadu di beberapa kota pulau jawa dan luar jawa.
Praktik yang diresahkan mahasiswa dan guber, saya catat bukan semata soal kedewasaan berdemokras atas tujuan Pemilu. Tapi kecurigaan kecurangan dalam mencari pemimpin masa depan yang lebih baik.
Pertanyaannya, dugaan atas kecurangan kecurangan selama masa kampanye, apa cukup ditangani melalui program cooling system Polri?
Catatan jurnalistik saya, panasnya suasana politik bukan sekedar persaingan antar paslon tapi dugaan berbagai kecurangan.
***
Dr Nic Cheeseman, profesor dalam bidang demokrasi di Universitas Birmingham di Inggris, mengatakan manipulasi pemilih bisa terjadi kapan saja dalam rentang waktu proses pemilu.
“Hanya amatir yang mencurangi pemilu pada hari pemilu. Para profesional memanipulasi pemilu setahun sebelumnya,” kata Dr Cheeseman.
Teknik yang digunakan untuk memanipulasi pemilu mencakup penggunaan pihak berwenang oleh pemerintah yang berkuasa untuk mengintimidasi oposisi, menyensor media agar oposisi tak bisa mengamplifikasi pesannya, dan menyiasati proses pendaftaran pemilu untuk menguntungkan partai berkuasa. (BBC World Service, 9 Februari 2024).
***
Jelang minggu tenang telah terjadi aksi para mahasiswa mengkritisi sikap politik Presiden Joko Widodo yang dinilai membuat kegaduhan menjelang Pemilu 2024.
Ada aksi long march dari Kampus Universitas Trisakti menuju kawasan Harmoni yang berdekatan dengan Istana Negara, Jakarta, Rabu (7/2/2024).
Para mahasiswa menilai Presiden tidak etis dan tidak netral terkait keberpihakannya terhadap salah satu pasangan calon presiden-wakil presiden.
Catatan jurnalistik saya, ada aroma kegelisahan dari sejumlah guber dan mahasiswa. Kegelisahan atas bangsanya yang kian goncang dengan berbagai kasus kecurangan.
Nah, mahasiswa sebagai generasi yang tak pernah mati, kini pun bereaksi. Mereka menunjukan kampus tetap berfungsi utuh untuk melahirkan watak keilmuan dan perubahan.
Adanya long march dan mimbar bebas menurut akal sehat saya, ingin menunjukan keberadaan kampus sebagai corong suara kebenaran . Aksi aksi mahasiswa dan guber seperti dipicu semangat "matinya kampus adalah juga matinya kebenaran".
Saya terkesan aksi di jalanan mahasiswa kali ini tak ubahnya menyuarakan aspirasi mahasiswa dan masyarakat di era 1997, saat krisis moneter.
Akal sehat saya bilang aksi mahasiswa ini bentuk pressure group. Pertanyaanya seberapa manjur aksi kali ini bisa menjadi penekan penguasa?.
Menekan dalam dimensi mengawasi jalannya kekuasan di pemerintahan Jokowi. Maklum, mahasiswa dikenal tidak memiliki kepentingan dalam urusan kekuasaan, tetapi berpihak dan membela kepentingan rakyat.
Saya juga kaget saat melakukan aksinya, ada mahasiswa yang membentang spanduk bertuliskan 'Politik Gentong Babi Ala Jokowi'. Spanduk ini dipasang saat demo di Patung Kuda, Jakarta.
Spanduk berisi foto Presiden Jokowi tengah menggendong gentong berisi babi.
Koordinator Wilayah Jateng dan DIY BEM SI Bagus Hadikusuma, menjelaskan istilah politik gentong babi itu merupakan simbol penguasa yang menghibahkan anggaran untuk mempersonifikasi diri mereka sendiri. Tuntutan mahasiswa adalah pemakzulan Presiden RI Joko Widodo.
Terbaru, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM KM) Universitas Gadjah Mada (UGM) 2023, Gielbran Mohammad Noor, mengatakan, mahasiswa akan menggelar aksi besar sebelum hari H pemungutan suara Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 pada 14 Februari lusa.
Aksi tersebut sebagai ungkapan keresahan mahasiswa terhadap situasi demokrasi Indonesia yang dinilai sudah di ujung tanduk.
Ini dilakukan setelah seruan kritik dan petisi dari sivitas akademika berbagai perguruan tinggi untuk Presiden Joko Widodo seolah dikaburkan oleh pemerintah.
Selain itu, ia prihatin adanya tekanan kepada para rektor sejumlah perguruan tinggi untuk memberikan video testimoni yang memuji pemerintahan Presiden Jokowi.
"Untungnya masih banyak rektor yang waras. Masih banyak rektor yang menolak untuk membuat video tersebut dan justru meramaikan itu di media sosial. Saya sangat senang pada kesempatan hari ini, tidak hanya anak muda yang bergerak," kata Gielbran.
Ia kagum, dalam aksi di minggu tenang banyak golongan yang ikut bergerak. Ada masyarakat umum, sivitas akademika, dan mahasiswa. Mereka menilai demokrasi di Indonesia kini benar-benar di ujung tanduk. Apa iya. Wait and see. ([email protected])
Editor : Moch Ilham
