SURABAYAPAGI.com, Jakarta - Mahalnya harga beras di pasar modern dan tradisional membuat banyak masyarakat resah. Menindaklanjuti hal itu ditambah menjelang lebaran 2024, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyiapkan anggaran penyaluran bantuan beras senilai Rp 8 triliun pada kuartal I 2024 sebanyak 422 ribu ton.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, jika bantuan beras diberikan kepada 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM) selama 6 bulan atau hingga Juni 2024. Total anggaran yang diberikan adalah sebesar Rp 16 triliun.
Baca Juga: Menkeu Siapkan Strategi Jaga Nilai Tukar Rupiah
“(Anggaran bantuan beras) Rp 8 triliun untuk kuartal I (2024). Bantuan beras 6 bulan, ini anggaran 6 bulan, Rp 8 triliun ditambah Rp 8 triliun, jadinya Rp 16 triliun,” kata Sri Mulyani, Kamis (21/03/2024).
Pihaknya menjelaskan, pemerintah secara total mengalokasikan anggaran sebesar Rp 16 triliun tersebut untuk bantuan beras 10 kg.
Sebelumnya, diketahui bantuan beras mengalami lonjakan selama tiga tahun berturut-turut. Pada 2022, bantuan beras diberikan sebanyak 290,4 ribu ton.
Baca Juga: Menkeu Ingin Perkuat Keuangan Syariah
“Untuk 2023 terjadi kenaikan sangat tajam, bantuan beras 21,4 juta kelompok penerima selama 7 bulan,” ujar Sri Mulyani.
“Tahun 2024 ini ada bantuan beras 22 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk 6 bulan, dan realisasi untuk triwulan I 422 ribu. Ada kenaikan tahun 2022 dibandingkan tahun 2023, sebenarnya tidak terlalu besar,” tambahnya.
Baca Juga: Menkeu Rapat "Darurat" dengan Staf, saat Libur Lebaran
Namun, Sri Mulyani menegaskan belum ada realisasi bantuan langsung tunai (BLT) hingga saat ini. Sehingga belum ada pembagian dari Kementerian Sosial (Kemensos).
“BLT dari Kemensos belum terealisasi. Kami di 6 bulan ini tetap sesuai dengan keputusan kabinet, namun realisasi BLT belum dilakukan sampai hari ini,” tutur Sri Mulyani. jk-02/dsy
Editor : Desy Ayu
