SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas, meminta kepada seluruh jajaran Kementerian Agama, khususnya Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) untuk membahas enam hal dalam meningkatkan kualitas haji tahun 2025. Saat membuka Rakernas Evaluasi Penyelenggaraan Haji di Jakarta, Rabu (7/8/2024) malam, Gus Yaqut
tidak membahas panitia khusus angket pengawasan haji, atau Pansus Angket Haji
Baca Juga: Kemenag, Diobok-obok Pansus Haji
soal pembagian kuota tambahan haji. Padahal pansus ini undang polemik antara PBNU dengan PKB.
Dari enam bahasan, Gus Yaqut, juga meminta forum Rakernas membahas skema pembiayaan haji.
Baca Juga: Biaya Haji Reguler akan Makin Mahal
"MUI baru saja mengeluarkan fatwa terkait biaya haji. Isu ini perlu menjadi perhatian bersama dengan BPKH, bagaimana kira-kira skema penerapannya," ujar dia.
Kemenag sudah menggulirkan skema biaya haji berkeadilan. Gus Yaqut menyampaikan, Muzakarah Perhajian di Pesantren Salafiyah Syafiiyah Sukorejo Situbondo pernah merekomendasikan untuk keberlangsungan penyelenggaraan ibadah haji ke depan dan pemenuhan syarat istitha'ah, maka perlu penyesuaian biaya perjalanan ibadah haji (Bipih).
Baca Juga: Haji Tahun 2025, Ujian Orang Serakah Berbisnis Jasa
Menag juga minta peserta Rakernas membahas upaya peningkatan sukses Armuzna dengan skema Murur. Untuk haji tahun 2025, menurut Gus Yaqut, skema Murur harus dipersiapkan sejak awal penyelenggaraan.
Dalam pembukaan Rekerrnas Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 2024, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas didampingi Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi. Rakernas ini berlangsung 7-10 Agustus 2024 di Jakarta. n jk/erc/rmc
Editor : Moch Ilham
