SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, telah membentuk unit baru, yakni Direktorat Tindak Pidana Pelayanan Perempuan dan Anak serta Pidana Perdagangan Orang (PPA-PPO). Komisi III DPR RI, Komnas Perempuan dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), mendukung pembentukan direktorat baru tersebut.
"Pembentukan Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak serta Tindak Pidana Perdagangan Anak (PPA-PPO) ini wajib kita dukung karena menjawab keresahan yang selama ini terjadi," kata Wakil Ketua Komisi III DPR, Pangeran Khairul Saleh, dalam keterangannya, Rabu (25/9/2024).
Direktorat Lindungi Perempuan- Anak
Direktorat PPA-PPO yang menjadi unit baru Bareskrim Polri disebut sebagai Komitmen Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam melindungi perempuan dan anak. Pangeran sepakat dengan aksi terkait pengarusutamaan isu perempuan dan anak yang dilakukan Polri itu.
"Ini-lah bukti negara hadir dalam menanggulangi problem yang semakin akut," sebutnya.
Menurut Pangeran, pembentukan unit baru di tubuh Bareskrim tersebut menegaskan komitmen Polri untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang dirasa makin mendesak melihat realitas saat ini.
"Baik atas terjadinya tindak kriminal yang semakin meningkat terhadap perempuan dan anak, maupun pengaduan yang banyak kami terima di Komisi III DPR, juga secara khusus dan langsung pengaduan ke Komnas Perempuan dan Anak," jelas Pangeran.
"Pembentukan unit ini harus dibarengi dengan penguatan strukturnya sampai di lapisan bawah," sambung Legislator dari Dapil Kalimantan Selatan I itu.
Pangeran memastikan pihaknya akan mendukung kinerja Direktorat PPA-PPO melalui fungsi dan kewenangan dewan.
"Kami tentunya akan mendukung penguatan anggaran atas terbentuknya direktorat-direktorat strategis di lingkungan kepolisian RI, seperti terbentuknya Direktorat Tindak Pidana Pelayanan Perempuan dan Anak serta Pidana Perdagangan Orang ini," papar Pangeran.
Angkat Sosok Jenderal Perempuan
Pangeran mengapresiasi kebijakan Polri yang mengangkat sosok jenderal perempuan sebagai Direktur PPA-PPO, yakni Brigjen Dessy Andriani.
"Tentunya ini merupakan angin segar dalam membangun komitmen emansipasi perempuan di jabatan level atas Polri," imbuhnya.
"Ini mengingat dalam catatan sejarah Korp Polisi Wanita (Polwan) dalam 76 tahun terakhir telah melahirkan 17 jenderal. Saat ini hanya ada tiga jenderal yang aktif. Satu diantaranya adalah Brigjen Pol Dra Dessy Andriani ini," tambah Pangeran.
Apresiasi Menteri PPPA
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga, mengapresiasi langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang membentuk Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak (PPA) dan Pidana Perdagangan Orang (PPO) Bareskrim Polri yang dipimpin oleh Brigjen Desy Andriani. Kementerian PPPA sangat menghargai langkah Jenderal Sigit.
"Kementerian PPPA sangat menghargai pembentukan Direktorat PPA dan PPO di Bareskrim Mabes Polri mengingat penanganan kasus perempuan dan anak memerlukan kecepatan, komprehensif dan berlandaskan kepentingan terbaik mereka," kata Bintang dalam siaran pers yang diterima, Selasa (24/9/2024).
Bintang berharap keberadaan Direktorat PPA dan PPO akan memperkuat penanganan setiap kasus tindak pidana PPA dan PPO untuk mewujudkan keadilan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dia juga berharap kepada petugas agar memiliki empati dan kepekaan terhadap trauma yang dialami korban sehingga tidak lagi ada korban yang kebingungan atau rasa takut untuk melapor.
"Kami yakin adanya Direktorat PPA dan PPO, setiap kasus akan ditangani dalam satu komando yang terpadu. Koordinasi yang lebih baik antara berbagai pihak akan mempercepat proses penanganan, sehingga korban tidak perlu menunggu terlalu lama untuk mendapatkan keadilan. Layanan yang komprehensif akan memastikan korban mendapatkan dukungan psikologis, medis, dan hukum yang mereka butuhkan untuk bangkit dan melanjutkan hidup," ucap Bintang.
Dir PPA-PPO Langkah Maju
Juga Komnas Perempuan menyambut baik pembentukan Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak dan Pidana Perdagangan Orang (Dir PPA-PPO) di Bareskrim Polri. Komnas Perempuan menilai pembentukan Dir PPA-PPO merupakan langkah maju yang diharapkan dapat mendorong pelayanan yang lebih optimal dalam penanganan kasus kekerasan perempuan.
"Mengingat jumlah pelaporan dan jenis kasus yang semakin kompleks, kehadiran Direktorat PPA-PPO merupakan kebutuhan yang genting. Karenanya, penunjukan Brigjen Desy Andriani sebagai direktur PPA-PPO merupakan langkah maju yang kita perlu apresiasi dan kita dukung agar segera strukturnya diperkuat hingga ke daerah," ujar Andy Yentriyani selaku Ketua Komnas Perempuan dalam keterangannya, Minggu (22/9/2024).
Rasa Keadilan Bagi Perempuan
Laporan yang masuk ke Komnas Perempuan dalam semester pertama tahun 2024, ada 2,343 kasus yang dilaporkan. Jumlah ini hampir sama dengan tahun sebelumnya, di mana sebanyak 4.374 kasus dilaporkan langsung ke Komnas Perempuan.
Sementara itu, berdasarkan situs Simfoni Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak (KPPPA), jumlah kasus yang dilaporkan ke pusat pelayanan terpadu di berbagai wilayah nusantara hingga tengah September 2024 telah mencapai 18.213 kasus.
"Melalui Direktorat ini, pihak Kepolisian akan lebih tanggap dan semakin mampu menghadirkan rasa keadilan bagi korban, utamanya perempuan korban kekerasan" ujar Andy.
Andy berharap kehadiran Dir PPA-PPO Hal dapat menjawab keterbatasan Unit PPA Bareskrim selama ini. Dia juga mendorong penguatan SMD di Dir PPA-PPO Bareskrim Polri. n jk/erc/rmc
Editor : Moch Ilham
