SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Judul utama harian kita edisi Jumat (31/10) "Minta Negara Rp 20 Triliun". Ada sub judul, Menteri HAM Natalius Pigai, dikritik Sana-sini, karena ia masih belum Bikin Program.
Meski demikian, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai, tetap mengikuti rapat perdana bersama Komisi XIII DPR RI Kamis (30/10).
Baca Juga: Pagi Sarapan Nasi Uduk, Siang Nasi Rp 10 Ribu
Rapat yang digelar di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta Pusat, itu dipimpin oleh Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya.
Pigai, mengatakan ingin anggaran Rp 20 triliun. Ini jika negara menyanggupi. Hal itu agar pekerjaan membangun di bidang HAM dapat maksimal.
"Kalau negara punya kemampuan, maunya di atas Rp 20 triliun. Pigai bisa bangun. Saya ini orang pekerja lapangan. Kalau negara punya anggaran, saya maunya Rp 20 triliun," sebutnya.
Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai ingin menambah pegawai di lingkungan Kementerian HAM. Ia butuh 2.166 orang, yakni dari 378 orang menjadi 2.544 orang, sehingga kenaikan jumlah pegawai itu membutuhkan sekitar Rp1 triliun untuk gaji dan tunjangan
Pigai, juga ingin mendirikan Universitas Hak Asasi Manusia (Unham) di Indonesia yang menjadi pertama dan satu-satunya di dunia.
Anggota Komisi XIII DPR dari fraksi PDIP Yasonna Laoly mengingatkan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai agar realistis dengan permintaan anggaran sebesar Rp 20 trilliun untuk kementeriannya.
Menurut Yasonna, APBN saat ini masih tertekan karena dampak dari situasi nasional dan global yang serba tidak pasti, apalagi jika perang terus berlanjut di sejumlah negara. Nah!
***
Menurut akal sehat saya, Natalius Pigai, seperti tidak paham Pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto akan menambah utang sebesar Rp 775,86 triliun. Tambahan utang ini tercantum dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 .
"Pembiayaan utang Rp 775,9 triliun akan dikelola secara hati-hati, prudent dan sustainable dengan pengendalian risiko dalam batas yang manageable," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR, dikutip Jumat, (20/9/2024).
Dikutip dari salinan RUU APBN 2025 yang telah disahkan, pembiayaan utang itu akan berasal dari beberapa sumber. Di antaranya dari Surat Berharga (Neto) sebesar Rp 642 triliun dan pinjaman (Neto) Rp 133 triliun.
Saat ini, postur APBN 2025 dirancang memiliki belanja sejumlah Rp 3.621 triliun dan pendapatan sebesar Rp 3.005 triliun. Defisit anggaran pada tahun 2025 dirancang sebesar 2,53% dari PDB atau senilai Rp 616 triliun.
Pemerintahan Prabowo akan melakukan strategi refinancing untuk membayar utang jatuh tempo tahun depan yang mencapai Rp 800 triliun.
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Suminto, mengatakan khusus untuk kebijakan refinancing atau rollover terhadap utang jatuh tempo itu akan bisa dilakukan karena stabilitas perekonomian Indonesia yang terus terjaga lima tahun terakhir.
Mengutip data profil jatuh tempo utang yang tercatat oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), utang jatuh tempo pada 2024 masih sebesar Rp 434,29 triliun, terdiri dari yang dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN) Rp 371,8 triliun, dan pinjaman Rp 62,49 triliun.
Sedangkan, pada 2025 melonjak menjadi Rp 800,33 triliun, terdiri dari SBN Rp 705,5 triliun dan pinjaman Rp 94,83 triliun. Pada 2026 naik menjadi Rp 803,19 triliun, terbagi menjadi SBN Rp 703 triliun dan pinjaman Rp 100,19 triliun, serta pada 2027 menjadi Rp 802,61 triliun, terdiri dari SBN Rp 695,5 triliun dan pinjaman Rp 107,11 triliun
Baca Juga: Kursus Kecantikan, Lakukan Treatment Derma Roller, Malpraktikkah?
Berdasarkan Buku Nota Keuangan II yang dirilis Kementerian Keuangan, dikutip Kamis (22/8), pembayaran bunga utang untuk utang dalam negeri dan luar negeri.
Pemerintahan Prabowo Subianto pada tahun pertama diperkirakan akan membayar Rp552,9 triliun untuk bunga utang yang tertuang di RAPBN 2025.
Bila dilihat secara rinci, pembayaran bunga utang terus mengalami kenaikan. Pada 2025 ini naik 10,8 persen dibandingkan outlook APBN 2024 yang sebesar Rp499 triliun.
Menurut situs https://www.cnbcindonesia.com, pada tahun depan pemerintahan Prabowo juga akan menarik utang sebesar Rp775,9 triliun yang terdiri dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp642,6 triliun dan pinjaman Rp133,3 triliun.
Pertanyaan saya, apa Natalius Pigai, tidak tahu grand desaign pemerintahan Prabowo?
***
Dalam Retreat Kabinet Merah Putih di Akademi Militer Magelang, jajaran kabinet senam pagi, latihan baris-berbaris, hingga pembekalan. Kegiatan ini bukan hanya menguji fisik, tetapi juga mempererat ikatan antar anggota kabinet, menyelaraskan visi, dan membentuk kekompakan sebagai satu tim.
Contoh, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo yang menilai kegiatan ini sebagai langkah efektif dalam menyamakan frekuensi kerja para menteri di kabinet.
Baca Juga: Polisi Rekayasa Kasus Dipecat, Diumumkan ke Publik, Presisi
Menpora Dito juga menekankan pentingnya hubungan kemanusiaan dan ikatan antar anggota kabinet. Menurutnya, pendekatan ini mempercepat sinergi untuk mewujudkan tujuan Presiden Prabowo dalam membentuk kabinet yang cepat dan efektif. Apakah Natalius Pigai, tidak menyerap makna Retreat seperti Menpora, sehingga berani usulkan anggaran segede itu?
***
Mungkin saat Jokowi, jadi presiden, Natalius Pigai, belum masuk anggota kabinet.
Catatan jurnalistik saya, tahun 2022, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pernah meluapkan kekesalannya terhadap para anggota kabinetnya, terutama ketika berbicara soal lonjakan harga barang-barang pokok dan juga energi.
Saat memberikan pengantar pada Sidang Kabinet di Istana Negara, Jakarta, Selasa (05/04/2022). Saat itu, Presiden bahkan menyinggung bahwa kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh para anggota kabinetnya tidak memiliki rasa empati, bahkan tidak ada rasa akan adanya krisis (sense of crisis) di tengah kesulitan rakyat saat ini.
Nah, usulan Natalius Pigai, ini apa telah berlandaskan rasa atas adanya krisis (sense of crisis) ?
Apakah Natalius Pigai usul anggaran Rp 20 triliun sudah sensitif terhadap kesulitan rakyat.? Rasanya ia seperti lupa jabatannya sekarang, Menteri Hak Asasi Manusia. ([email protected])
Editor : Moch Ilham
