Pilkada 2024, Dikawal 1,5 Juta TNI-Polri

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Kapolri dan Panglima TNI saat sidak kesiapan pengamanan Pilkada serentak pada 27 November 2024.
Kapolri dan Panglima TNI saat sidak kesiapan pengamanan Pilkada serentak pada 27 November 2024.

i

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Pemungutan suara Pilkada Serentak 2024 tinggal menghitung hari. Skema pengamanan telah disiapkan dengan menyebar jutaan personel gabungan ke sejumlah wilayah di Indonesia. Personel terdiri dari TNI, Polri, dan unsur Pemerintah Daerah (Pemda).

Adapun puncak kontestasi Pilkada 2024 bakal digelar pada Rabu (25/11/2024). Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan sebanyak 1.433.441 disiagakan untuk mengawal keamanan pesta politik tersebut.

"Total personel gabungan pengamanan Pilkada sebanyak 1.433.441 personel," kata Sandi Nugroho dalam keterangannya, Senin (25/11/2024).

Sandi mengatakan penyebaran personel ini dilakukan mulau dari tingkat pusat hingga ke daerah-daerah. Adapun total ada sebanyak 545 daerah dengan rincian 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota yang akan menggelar Pilkada serentak.

"Baik yang ada di pusat maupun di daerah. Baik pasukan ataupun personel yang ada di daerah yang itu back up kemana saja dan apa saja yang dikerjakan sudah disiapkan," ucap Sandi.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta kepada jajarannya untuk mengamankan jalannya Pilkada Serentak pada 27 November 2024 khususnya untuk wilayah yang rawan konflik hingga bencana.

Sigit menyebut pihaknya bersama instansi terkait sudah memetakan sejumlah wilayah yang dianggap rawan tersebut yang salah satunya di wilayah timur Indonesia.

"Di wilayah di Papua dan juga di wilayah yang paslonnya hanya dua dan juga wilayah-wilayah yang memiliki calon hanya satu orang. Tentu ini menjadi perhatian-perhatian lebih," ungkap Jenderal Sigit.

"Di samping itu juga wilayah-wilayah terjauh, terluar, yang secara geografi tentunya akan mengalami sedikit kesulitan dengan distribusi logistik dan juga tentunya pengawasan dari pengawas pemilu," lanjut dia. Jk/erk/rmc

Berita Terbaru

Dindik Pacitan Mulai Evaluasi dan Petakan Penurunan Siswa Baru Sekolah Negeri

Dindik Pacitan Mulai Evaluasi dan Petakan Penurunan Siswa Baru Sekolah Negeri

Kamis, 16 Jul 2026 11:49 WIB

Kamis, 16 Jul 2026 11:49 WIB

SURABAYAPAGI.com, Pacitan - Menanggapi fenomena penurunan jumlah siswa baru di sejumlah sekolah negeri, khususnya pada tingkat SD, guna mengevaluasi…

Tingkatkan Kuota Paspor hingga 75 Persen, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar Catatkan 210 Pemohon per Hari

Tingkatkan Kuota Paspor hingga 75 Persen, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar Catatkan 210 Pemohon per Hari

Kamis, 16 Jul 2026 11:38 WIB

Kamis, 16 Jul 2026 11:38 WIB

SURABAYAPAGI.com, Blitar - Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar meningkatkan kuota pelayanan permohonan paspor harian sebesar 75 persen, yang sebelumnya 120…

Tingkatkan Efektifitas Masalah Hukum, KAI Daop 7 Madiun Jalin Kerjasama dengan Kejari Kota Madiun

Tingkatkan Efektifitas Masalah Hukum, KAI Daop 7 Madiun Jalin Kerjasama dengan Kejari Kota Madiun

Kamis, 16 Jul 2026 11:35 WIB

Kamis, 16 Jul 2026 11:35 WIB

SURABAYAPAGI.com, Blitar - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 7 Madiun resmi jalin Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait Penanganan Masalah Hukum Bidang…

Cegah ‘Overload’ TPA Supit Urang, Pemkot Malang Optimalisasi Pengolahan Hulu

Cegah ‘Overload’ TPA Supit Urang, Pemkot Malang Optimalisasi Pengolahan Hulu

Kamis, 16 Jul 2026 11:14 WIB

Kamis, 16 Jul 2026 11:14 WIB

SURABAYAPAGI.com, Malang - Sebagai langkah strategis dalam mengantisipasi terjadinya overload atau kelebihan akibat beban sampah yang diolah di TPA Supit…

Tahun 2026, Pemkot Malang Upayakan 109 PPPK Paruh Waktu Jadi Penuh Waktu

Tahun 2026, Pemkot Malang Upayakan 109 PPPK Paruh Waktu Jadi Penuh Waktu

Kamis, 16 Jul 2026 11:06 WIB

Kamis, 16 Jul 2026 11:06 WIB

SURABAYAPAGI.com, Malang - Menindaklanjuti masih banyak pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu di lingkup Kota Malang, Jawa Timur, saat…

Kualitas Demokrasi Jawa Timur 4 Besar Nasional, Komisi A Dorong Penegakan dan Sosialisasi Perda ke Masyarakat

Kualitas Demokrasi Jawa Timur 4 Besar Nasional, Komisi A Dorong Penegakan dan Sosialisasi Perda ke Masyarakat

Kamis, 16 Jul 2026 11:03 WIB

Kamis, 16 Jul 2026 11:03 WIB

SURABAYAPAGI.COM, SURABAYA – Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) untuk Provinsi Jawa Timur menunjukkan capaian yang sangat positif. Berdasarkan rilis terbaru dari …