Tim Hukum Jokowi, Nyatakan TPUA yang Minta Jokowi Buka ijazahnya untuk Pojokkan dan Diskreditkan
SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Polemik terkait keaslian ijazah S1 milik Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), hingga Kamis (15/5/2025) masih terus bergulir dan belum menemukan titik terang.
Langkah hukum, mulai dari gugatan hingga laporan polisi dari berbagai pihak juga telah dilakukan dan masih terus berproses.
Sejumlah pihak pun mulai ikut bersuara terkait polemik keaslian ijazah Jokowi tersebut. Termasuk, sorotan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Juga Ketua DPP PKB Daniel Johan. Praktis, urusan ijazahnya, hingga Kamis (15/5) Jokowi, dipepet PKB dan PDIP.
Saran Mega Tunjukkan Ijazahnya
Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri menyinggung soal polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan menyarankan untuk menunjukkan ijazahnya agar tak berkepanjangan. PKB setuju atas saran tersebut.
"Sebenarnya memang simple dan sesederhana itu, sehingga tidak menghabiskan energi yang tidak perlu dan berlarut-larut, tinggal tunjukkan keasliannya dan selesai," kata Ketua DPP PKB Daniel Johan kepada wartawan, Kamis (15/5/2025).
Daniel menyebut semestinya polemik ijazah tersebut tak berkepanjangan karena banyak permasalahan negara yang jauh lebih penting dan dibutuhkan masyarakat.
Polemik Panjang Justru Habiskan Energi
Menurutnya, polemik panjang ijazah tersebut justru menghabiskan energi.
"Banyak masalah penting dan urgent yang butuh perhatian dan energi kita," katanya.
Sebelumnya, Megawati menyinggung hebohnya tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Jokowi. Megawati menyarankan pemilik ijazah untuk menunjukkan ijazahnya agar tak menimbulkan polemik yang berkepanjangan.
Hal itu disampaikan Megawati saat memberikan sambutan dalam acara peluncuran buku 'Pengantar Pemahaman Konsepsi Dasar Sekitar Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI)' di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Jakarta Pusat, Rabu (14/5).
Mega mengungkit ramainya kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi. Mega mengatakan, jika ijazahnya benar, tunjukkan saja ke publik agar tidak menimbulkan polemik yang berkepanjangan.
"Yo orang banyak kok sekarang gonjang-ganjing urusan ijazah, bener opo nggak?" ujarnya.
"Ya kok susah amat ya, kan kalau di ijazah betul gitu, kasih aja, 'ini ijazah saya' gitu lho," lanjutnya.
Jokowi Tolak Tunjukkan Ijazahnya
Universitas Gadjah Mada (UGM) siap menghadapi gugatan yang dilayangkan Ir Komardin terkait ijazah Joko Widodo (Jokowi) di Pengadilan Negeri (PN) Sleman. UGM siap buka-bukan bukti di persidangan.
Mediasi gugatan perdata terkait keabsahan ijazah Presiden ketujuh RI, Joko Widodo kembali buntu. Muhammad Taufiq selaku pihak penggugat dan Jokowi sebagai tergugat gagal mencapai kata sepakat di mediasi perkara No: 99/Pdt.G/2025/PN Skt yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Surakarta, Rabu (14/5).
Mediasi ketiga ini dipimpin oleh oleh mediator non-hakim seorang guru besar Universitas Sebelas Maret (UNS), Prof. Adi Sulistyono. Taufiq selaku penggugat absen karena sedang mengajar di salah satu universitas di Semarang.
Jokowi lagi-lagi absen di sidang mediasi yang ketiga ini. Ia diwakili kuasa hukumnya, YB Irpan. Selain Jokowi, Rektor UGM, Ova Emilia berhalangan hadir. Sedangkan tergugat lainnya, KPU Surakarta, SMA Negeri 6 Surakarta, dihadiri oleh prinsipal masing-masing.
YB Irpan menegaskan pihaknya tidak akan memenuhi permintaan Taufiq, yaitu agar Jokowi menunjukkan ijazahnya kepada publik.
Tanggapan Kuasa Hukum Jokowi
Kuasa Hukum Presiden ke-7 Joko Widodo Rivai Kusumanegara, merespons pernyataan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri untuk menunjukkan ijazah publik. Rivai mengatakan polemik ijazah telah dipolisitir.
"Persoalan ini tidak sesimpel yang dipahami, namun sudah dipolitisir dan bertujuan menjatuhkan klien kami," kata Rivai kepada wartawan, Kamis (15/5/2025).
Rivai mengatakan pihaknya pun menyerahkan proses tersebut kepada penegak hukum.
Dia mengatakan saat ini Jokowi tak bisa langsung membuka ijazah tersebut, lantaran telah diserahkan ke Bareskrim Polri.
"Untuk itu, agar tidak membuat gaduh maka kami serahkan pada proses hukum dan kemarin juga ijazah aslinya sudah diserahkan pada Bareskrim," ujarnya.
Rivai mengatakan sejak awal pihaknya telah menduga jika permintaan Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) agar Jokowi membuka ijazahnya bukan untuk menguji kebenaran. Namun, kata dia, mereka berniat untuk memojokkan dan mendiskreditkan. n ad/bin/jk/rmc
Editor : Moch Ilham
