MA akan Klarifikasi ke Hakim yang Adili Tom Lembong

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Tiga hakim yang menangani kasus korupsi impor gula atas terdakwa Tom Lembong.
Tiga hakim yang menangani kasus korupsi impor gula atas terdakwa Tom Lembong.

i

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Mahkamah Agung akan menindaklanjuti laporan tersebut.

"Nanti kita tanggapi," kata Juru Bicara Mahkamah Agung (MA) Yanto saat dihubungi, Rabu (6/8/2025).

Yanto mengatakan pengaduan Tom Lembong sudah diterima. Namun kata dia, aduan tersebut masih dilacak karena dilaporkan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). "Sudah (diterima laporan), tapi baru dilacak karena melalui PTSP," ujarnya.

MA akan memanggil hakim yang mengadili Tom Lembong untuk diklarifikasi.

Atas laporan tersebut, Ketua Mahkamah Agung secepatnya akan mempelajari surat tersebut untuk mengetahui perlu atau ada tidaknya melakukan klarifikasi kepada pihak yang terkait dengan perkara tersebut, karena dugaan adanya perbuatan yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim," kata

Juru Bicara MA Yanto di Kantor MA, Jakarta Pusat, Rabu (6/8/2025).

Yanto menerangkan, pengaduan ini akan ditindaklanjuti oleh Badan Pengawasan MA melalui bagian umum dan Ketua MA. Dalam pemeriksaannya, MA akan sekaligus mengklarifikasi kepada pihak yang diadukan.

"Artinya kan pasti ditindak, pasti itu namanya akan klarifikasi, akan dipanggil, ya seperti itu," jelas dia.

Yanto mengatakan tindak lanjut oleh Bawas ini sesuai peraturan yang ada. Bawas merupakan kepanjangan tangan dari Ketua MA yang diberi wewenang itu.

"Dan juga kalau ditemukan penyimpangan diberi wewenang untuk memberi rekomendasi kepada pimpinan Mahkamah Agung. Dan rekomendasi itu, kan kalau kita, setiap 3 bulan boleh dibuka itu," ujarnya.

"Hakim-hakim yang kena sanksi itu kan banyak sekali. Ya, itu hasil pengawasan dan rekomendasi dari Bawas. kalau dia melanggar, baik itu melanggar hukum acara maupun melanggar etik itu pasti akan ditindak," imbuhnya.

MA menerangkan setiap laporan yang masuk akan diinformasikan ke publik. Dia menyebut publik juga akan mengetahui bila ada hakim yang dikenai sanksi.

"Bisa dilihat di Siwas itu. Berapa hakim. atau bisa dilihat di Siwas tahun 2024 berapa hakim yang kena sanksi. Bahkan ada yang keberhentian, ada yang diberhentikan tidak dengan hormat, dengan hormat. Ada yang nonpalu. itu boleh dicek di situ ya," ucap dia.

Yanto menuturkan, pelaporan ini merupakan hak bagi yang merasa dirugikan. MA menghormati aduan yang dilaporkan Tom Lembong.

"Cuman ya kita nanti kan akan klarifikasi, akan diperiksa. Kalau memang betul ada penyimpangan tentu akan ada penghukuman. Tapi kalau tentunya, kalau tidak ada penyimpangan ya tidak sempat. Ya, secepatnya akan diperiksa," ungkapnya.

 

Tom ingin Evaluasi Proses peradilan

Sebelumnya, Tom Lembong mendapatkan abolisi dari Presiden Prabowo Subianto. Dengan begitu, proses hukum Tom Lembong dihentikan. Tom Lembong sendiri telah resmi bebas dari Rutan Cipinang.

Tom Lembong, setelah bebas melaporkan majelis hakim yang menjatuhkan vonis 4,5 tahun penjara kepadanya ke Mahkamah Agung (MA). Pengacara Tom, Zaid Mushafi, mengatakan Tom ingin ada evaluasi terhadap proses peradilan yang dijalaninya.

"Kita ingin ada evaluasi, kita ingin ada proses apa namanya sebagai bentuk kritik ya dan dilakukan evaluasi agar ke depan tidak terjadi ini proses, karena siapapun bisa loh diperlakukan seperti ini. Nah, ini yang Pak Tom tidak ingin. Nah, dia merasa selama prosesnya dia dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai putusan dia di-backup sama masyarakat," kata Zaid Mushafi di Gedung Mahkamah Agung, Senin (4/8).

Selain melaporkan majelis hakim yang menangani perkaranya ke KY dan MA, Tom Lembong juga melaporkan tim penghitung kerugian negara ke Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) dan Ombudsman. n erc/rmc

Berita Terbaru

Takmir Masjid di Bayubang Lamongan Ajukan Pemindahan Gardu Trafo, PLN Patok Rp 80 Juta Menjadi Viral

Takmir Masjid di Bayubang Lamongan Ajukan Pemindahan Gardu Trafo, PLN Patok Rp 80 Juta Menjadi Viral

Kamis, 02 Apr 2026 20:15 WIB

Kamis, 02 Apr 2026 20:15 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Lamongan - Takmir Masjid At-Taqwa di Desa Bayubang Kecamatan Solokuro Lamongan Jawa Timur, dibuat murka oleh pelayanan PLN, lantaran…

Dampak Efesiensi, Pemkab Lamongan Pangkas Perjalanan Dinas Sampai 50 Persen

Dampak Efesiensi, Pemkab Lamongan Pangkas Perjalanan Dinas Sampai 50 Persen

Kamis, 02 Apr 2026 20:08 WIB

Kamis, 02 Apr 2026 20:08 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Lamongan - Sebagai langkah kongkrit dalam komitmen menjalankan instruksi Pemerintah Pusat untuk efesiensi energi, Pemkab Lamongan telah…

Tekankan Transparansi dan Akuntabilitas Pembangunan Infrastruktur, KSPI PT PLN Kunjungi GITET Surabaya Selatan

Tekankan Transparansi dan Akuntabilitas Pembangunan Infrastruktur, KSPI PT PLN Kunjungi GITET Surabaya Selatan

Kamis, 02 Apr 2026 18:47 WIB

Kamis, 02 Apr 2026 18:47 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – PT PLN (Persero) terus memperkuat komitmennya dalam menjalankan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang bersih dan t…

Permudah Pengajuan Klaim, BPjS Ketenagakerjaan Hadirkan Fitur Layanan 'Lapak Asik'

Permudah Pengajuan Klaim, BPjS Ketenagakerjaan Hadirkan Fitur Layanan 'Lapak Asik'

Kamis, 02 Apr 2026 17:15 WIB

Kamis, 02 Apr 2026 17:15 WIB

SURABAYA PAGI, Malang - BPJS Ketenagakerjaan menghadirkan fitur antrean online pada Layanan Tanpa Kontak Fisik atau Lapak Asik mulai 1 April 2026 guna …

Reklamasi Diduga Tanpa Kepastian Izin di Pesisir Gresik, Nelayan Kehilangan Ruang Hidup

Reklamasi Diduga Tanpa Kepastian Izin di Pesisir Gresik, Nelayan Kehilangan Ruang Hidup

Kamis, 02 Apr 2026 15:37 WIB

Kamis, 02 Apr 2026 15:37 WIB

SURABAYAPAGI.com, Gresik — Dugaan pencaplokan wilayah laut kembali mencuat di pesisir Desa Manyarejo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Kawasan yang b…

Sidang Perdana Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Ponpes Al Ibrohimi Gresik Digelar di Pengadilan Tipikor Surabaya

Sidang Perdana Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Ponpes Al Ibrohimi Gresik Digelar di Pengadilan Tipikor Surabaya

Kamis, 02 Apr 2026 15:34 WIB

Kamis, 02 Apr 2026 15:34 WIB

SURABAYAPAGI.com, Gresik — Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya mulai menyidangkan perkara dugaan korupsi dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa T…