SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Wakil rakyat yang sekarang apa hidupnya bisa tenang? Apa tidak terganggu saat nikmat gaji tinggi. Selain dapat tunjangan perumahan Rp 50 juta, setiap bulan.
Gaji dan tunjangan itu menimbulkan kecemburuan sosial. Masuk akal gedung DPR didemo bertubi tubi. Aksi ini diinisiasi oleh pihak yang menamakan diri "Revolusi Rakyat Indonesia”. Kelompok ini juga mengajak berbagai elemen masyarakat, mulai dari buruh, petani, hingga mahasiswa, untuk turun ke jalan.
Para pelajar juga ikuti para mahasiswa hingga driver ojol.
Ternyata, keresahan rakyat juga diungkapkan selebritas Indonesia.
Jumat (29/8) artis Kiky Saputri membuat pernyataan terbuka mencolek Komandan Korps Brimob Polri Imam Widodo dan Pimpinan DPR Puan Maharani.
"Yth. Komandan Korps Brimob Polri Imam Widodo
Tolong segera ditindak lanjuti kejadian yang menewaskan 1 manusia akibat kelalaian anggota Bapak. Kalau bisa malam ini juga segera melakukan permohonan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia," tulisnya.
"Yth. Pimpinan DPR Ibu Puan Maharani beserta jajarannya.
Tolong segera beri jawaban dari segala keresahan dan tuntutan yang sudah disuarakan. Bukankah wakil rakyat harusnya mendengarkan suara rakyat?" sambung Kiky Saputri.
Kiki lukiskan negeri yang gelap, satu nyawa terhenti atas matinya nurani penguasa.
Siangnya, ribuan buruh protes wakil rakyat digaji tinggi. Selain mendapat tunjangan perumahan Rp 50 juta, setiap bulan. Siangnya disusul mahasiswa dan kelompok profesional.
Demo ini, semalam menurut koresponden Surabaya Pagi diwarnai bentrok di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat, antara massa dengan aparat, Kamis (28/8) malam. Bentrok serupa juga terjadi di Jalan Asia-Afrika, Senayan, Jakarta.
Massa berhadap-hadapan dengan aparat dengan pakaian pelindung dan tameng di Pejompongan. Letusan mercon atau petasan serta batu dan tembakan gas air mata saling bersahutan dalam bentrokan ini.
Letusan petasan dan tembakan gas air mata ini terus terjadi hingga pukul 17.46 WIB. Massa yang didominasi pelajar itu terus memberikan perlawanan kepada petugas kepolisian yang membangun barikade di depan gedung BNI Pejompongan.
Di kawasan ini, driver ojol tewas terlindas mobil rantis Brimob.
Personel kepolisian terus bertahan dan berusaha memukul mundur pelajar ke arah kota secara perlahan.
Di bagian belakang barikade, petugas kepolisan bermotor dengan senjata gas air mata bersiap melakukan penyisiran di depan barikade yang dibangun.
Hingga semalam, belum ada wakil rakyat yang menemui aspirasi rakyatnya. Ada apa? Apakah wakil rakyat nikmati "liburnya" menghindari bertemu dengan rakyat yang protes atas tunjangan rumah Rp 50 juta, satu bulannya.
***
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengatakan, para pegawai di DPR diimbau untuk work from home (WFH) pada Kamis (28/8/2025) . Pasalnya, ada demo buruh yang dipusatkan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada 28 Agustus.
Sahroni menjelaskan, mereka tidak ingin ada orang-orang di DPR yang kesusahan pergi dari 'rumah rakyat' tersebut.
Kesulitan itu sempat terjadi ketika demo di DPR ricuh pada Senin lalu. "Karena kan kita enggak mau gini, ada hal-hal mungkin orang sudah masuk, susah keluar kayak kemarin. Pulang ribet, ke mana-mana susah. Makanya diimbau untuk WFH," imbuhnya.
Apakah suara Ahmad Sahroni, mewakili wakil rakyat yang saat Demo tak satu pun menyerap aspirasi pendemo. Walahualam.
Terpisah, Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, menyebut bahwa DPR sebenarnya siap menampung aspirasi massa aksi yang melakukan demonstrasi di depan Gedung DPR RI pada Senin (25/8/2025). Namun, hal itu tidak terlaksana karena tidak ada perwakilan massa yang resmi ditunjuk untuk menyampaikan aspirasi.
Secara otomatis kalau BAM kan stand by di sini. Untuk mereka meng-accept semua apa yang menjadi aspirasi-aspirasi,” ujar Cucun.
Meski demikian, Cucun menegaskan DPR tetap menyerap kritik dan masukan dari masyarakat. Ia menyebut bahwa DPR juga terus melakukan evaluasi terkait hal itu.
“Kalau misalkan ada aspirasinya, tuntutannya terkait hal-hal yang hal itu.
“Kalau misalkan ada aspirasinya, tuntutannya terkait hal-hal yang sekarang karena perkembangan di media sosial itu dari akun ke akun, dari akun ke akun. Kita semua, bukan hanya dalam aspirasi, pembuatan undang-undang saja, kita dengarkan semua,” katanya.
“Jadi masukkan semua, itu yang dikatakan meaningful public participation juga kita dengarkan,” lanjut Cucun.
Selain soal aspirasi, Cucun juga menyoroti pentingnya menjaga kondusivitas dalam penyampaian pendapat di muka umum.
Hingga Kamis siang, belum tampak dari 580 anggota DPR datang berkantor. Hal ini menimbulkan kesan para wakil rakyat tidak ingin mengambil risiko bertemu dengan rakyat, yakni para buruh yang berdemo menuntut, antara lain, kenaikan upah dan hapus outsourcing. Mahasiswa hingga pelajar yang protes tunjungan perumahan wakil rakyat yang menggiutkan.
***
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai keputusan DPR 'meliburkan' kegiatan saat ada demonstrasi di luar Gedung DPR menjadi ironi.
"Ngaku wakil rakyat, didatangi rakyat malah menghindar. Bagaimana mau dipercaya DPR kita ini?" ujar Lucius kepada Publicanews, Kamis (28/8).
Lucius menegaskan menghindari pendemo adalah modal politik buruk, karena DPR seperti mengabaikan rakyat sendiri. Seharusnya DPR juga menanggapi berbagai kriti dan aksi yang muncul.
"Mestinya DPR harus membaca gerakan ini sebagai gerakan rakyat sesungguhnya. Inilah saatnya DPR mempertanggungjawankan, menjelaskan apa yang mereka kerjakan, dan apa yang harus mereka kerjakan kedepannya," katanya.
Sikap DPR yang 'meliburkan diri' saat didatangi massa buruh, dianggap makin mengesankan anggota Dewan periode 2024-2029 saat ini tidak siap menerima aspirasi langsung dari rakyat.
Benarkan cara wakil rakyat "libur" saat rakyat berdemo, praktik politik buruk?
Inikah sebuah praktik tak elol?
Pertanyaannya dengan dugaan praktik politik buruk oleh anggota legislatif, bisakah konstituen atau masyarakat menggugat janji politik mereka ke ranah hukum jika janjinya tidak dilaksanakan?
Dugaan praktik politik buruk oleh anggota legislatif mengingatkan janji politik yang disampaikan pada masa kampanye pemilihan umum lalu.
Nalar saya kampanye pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab.
Lalu, bisakah janji politik digugat secara hukum jika tidak dilaksanakan? Sepanjang penelusuran saya, tidak ada aturan yang mengatur bahwa janji politik dapat digugat.
Secara politik, sebagai wakil rakyat, anggota lembaga legislatif melekat tugas menyuarakan kepentingan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kepentingan publik. Nah, kali ini saat rakyat menyampaikan ketidak setujuan terhadap tunjangan perumahan dengan protes menurut akal sehat saya
aspirasi melalui unjuk rasa atau demonstrasi. Satu driver ojol tewas, saat wakil rakyat "libur". Oh wakil rakyat periode 2024-2029. Sejarah mencatat peristiwa ini. Dan itu akan bisa diikuti anak cucu kita melalui jejak digital. ([email protected])
Editor : Moch Ilham
