Kapolri Rangkul TNI, BIN, dan BAIS, Masyarakat Sipil Desak Prabowo, Bentuk Tim Gabungan Pencari Fakta Independen
SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menelusuri aktor pemicu kerusuhan di sejumlah titik Agustus lalu. Jenderal Sigit menggandeng TNI hingga Badan Intelijen Nasional (BIN) dalam mengungkap peristiwa itu.
Terpisah, Hendardi, Ketua Dewan Nasional SETARA Institute yang sering bergabung dengan masyarakat sipil mendesak Presiden RI Prabowo Subianto untuk segera membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta Independen (TGPF).
"Tim ini untuk menginvestigasi tindakan anarkis hingga penjarahan pada pekan terakhir Agustus lalu," kata
Hendardi melalui keterangan tertulis, yang dikutip Senin (8/9).
"Ya tentunya dengan kerja sama antara TNI, Polri, dan masyarakat serta tentunya dukungan doa dari ulama ini menjadi salah satu hal yang bisa mengakselerasi terciptanya situasi yang kondusif," kata Jenderal Sigit kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Minggu (7/9/2025).
Jenderal Sigit mengatakan Polri dan TNI akan terus bersama menjaga keamanan warga. Serta, tugas untuk mendalami peristiwa yang terjadi mulai dari fakta-fakta yang akan dilengkapi.
"Tentunya kami akan terus bersama menjaga sehingga semuanya betul-betul tetap terjaga. Kemudian tentunya kami memiliki tugas untuk kemudian mendalami peristiwa yang terjadi. Mulai dari fakta-fakta yang sudah kita dapatkan tentunya akan kita terus lengkapi," tuturnya.
Jenderal Sigit menyebut Polri akan bekerja sama dengan TNI dan BIN guna menuntaskan dan mengungkapkan aktor kericuhan hingga penjarahan yang terjadi beberapa waktu lalu.
"Kami bekerja sama nanti tentunya dengan teman-teman dari TNI, dari BAIS, dari BIN, dan seluruh elemen yang bisa menjadi sumber informasi untuk kemudian kita bisa menuntaskan. Jadi tentunya kami mendukung seluruh masukan informasi yang tentunya bisa membuat yang saat ini sedang kita laksanakan bisa betul-betul bisa menjadi terang," tuturnya.
Sigit menyampaikan yang paling utama yaitu menjaga masyarakat tetap kondusif. Sehingga aktivitas masyarakat dapat berjalan dengan normal.
"Dan yang paling utama bagaimana ke depan kita menjaga kondusifitas bangsa ini untuk terus bisa terjaga dengan baik. Karena dengan itulah Indonesia bisa melaksanakan pembangunan, bisa menyediakan terang yang baik," tutupnya.
Desak Prabowo Bentuk TGPF
Ketua Dewan Nasional SETARA Institute Hendardi mendesak Presiden RI Prabowo Subianto untuk segera membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta Independen (TGPF) untuk menginvestigasi tindakan anarkis hingga penjarahan pada pekan terakhir Agustus lalu.
Hendardi mengatakan huru-hara tersebut melahirkan tuntutan baru agar peristiwa sebenarnya dapat diusut tuntas.
Apalagi setelah jatuh korban. Anarkisme terjadi di mana-mana: kantor kepolisian dan fasilitas umum dibakar hingga ada penjarahan properti milik sejumlah anggota DPR dan salah seorang menteri.
Beda spekulasi antara Prabowo dan sejumlah warga mengenai latar belakang huru hara tersebut memerlukan pendalaman lebih lanjut.
"Dibutuhkan klarifikasi dan investigasi mendalam agar rangkaian kerusuhan itu terklarifikasi dengan terang-benderang; siapa dalang, bagaimana operasi berlangsung, apa tujuan politiknya, dan sebagainya. Jika tidak, maka publik akan terus diliputi kecemasan dan ketidakpastian, bahkan akan memantik kemarahan lanjutan eskalasi yang ada," ungkap Hendardi.
"Dalam konteks itu, Presiden Prabowo atau Pemerintah harus segera membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang kredibel untuk mengungkap fakta yang sebenarnya, menemukan pola gerakan, dan memisahkan penyampaian aspirasi demokratis dan kebebasan mengemukakan pendapat di muka umum yang dijamin oleh konstitusi negara dari agenda-agenda politik terselubung yang menungganginya," sambungnya.
Hendardi menuturkan setiap warga negara atau publik memiliki hak untuk tahu (rights to know).
Presiden, lanjut dia, mungkin saja sudah memiliki data dan analisis serta telah menyusun langkah-langkah antisipatif lanjutan berkenaan dengan dinamika eskalatif yang terjadi.
Akan tetapi, keterbukaan harus ditunaikan oleh pemerintah dan mekanisme partisipasi bermakna mesti dibuka seluas-luasnya dengan melibatkan para pakar, masyarakat sipil, akademisi, tokoh agama, pekerja media, aparat penegak hukum dan elemen sipil relevan lainnya.
"Oleh karena itu, potensi penanganan yang gebyah uyah atau salah sasaran harus diminimalisasi, bahkan dihentikan. TGPF dapat menjadi dasar untuk memastikan hak untuk tahu masyarakat atas peristiwa itu dan menciptakan rasa aman yang otentik," imbuhnya.
Perbaiki Tata Kelola
Hendardi, menambahkan pengungkapan data dan fakta merupakan mekanisme cooling down system dari kemarahan publik yang harus berjalan secara simultan dengan agenda-agenda mendasar yang harus dilakukan oleh Pemerintah dan para elite politik.
Hal itu bertujuan untuk memperbaiki tata kelola penyelenggaraan negara yang melahirkan kesenjangan dan jauh dari cita-cita ultima berbangsa dan bernegara Indonesia yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Terkungkung Kemunafikan Permanen
Senior PDIP, Hendrawan Supratikno, mengatakan kerusakan akibat kericuhan tersebut lebih besar ketimbang kericuhan pada tahun 1998.
"Sampai sekarang masyarakat terus bertanya-tanya, kekuatan dan kepentingan politik mana saja yang bermain, siapa sponsor dana pergerakan yang meluas ini, siapa yg memberi komando pergerakan yg mempertontonkan mobilitas terstruktur ini, termasuk yang bermain di dunia digital, dan mengapa semua ini terjadi? Dari skala kerusakan yang ditimbulkan, rangkaian demo akhir Agustus tersebut lebih besar dari 1998," ujar Hendrawan kepada wartawan, Minggu (7/9/2025).
Baginya, bangsa yang besar adalah bangsa yang secara jujur mau mengoreksi kesalahan yang dilakukannya. Tidak boleh terkungkung dalam kemunafikan permanen.
"Dalam sistem demokrasi, transparansi dan akuntabilitas memang harus terus dijaga. Pembentukan Tim Independen tersebut, jika bekerja dengan integritas tinggi, akan menjadi vitamin demokrasi dan lampu penerang nurani bangsa," imbuh Hendrawan.
"Peristiwa kali ini harus dijadikan momentum untuk kembali ke cita-cita proklamasi dan reformasi," tuturnya.
3.337 Massa Aksi Ditangkap
Berdasarkan data Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), terdapat 3.337 massa aksi di 20 kota ditangkap. Sebanyak 1.042 massa aksi dilarikan ke rumah sakit dan 10 orang meninggal dunia.
Sementara itu, dilansir dari pengaduan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau KontraS, hingga 6 September malam masih ada 8 orang yang masih hilang. n jk/erc/rmc
Editor : Moch Ilham
