SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Beberapa anggota DPR menilai Menhut Raja Juli Antoni, melempar tanggung jawab sehingga membebankannya ke pundak Presiden Prabowo Subianto.
Anggota Komisi IV DPR RI Usman Husin, meminta Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni untuk mundur dari jabatannya sebagai Menteri Kehutanan.
Hingga Jumat (5/12) ada satu LSM yang juga mendesak politisi asal Riau itu mundur.
LSM itu bernama Forum Komunikasi Kader Konservasi Indonesia (FK3I) Pusat Bogor.
Organisasi ini menyelenggarakan berbagai kegiatan konservasi, termasuk pendidikan kader konservasi, dan menggalang solidaritas untuk korban bencana alam.
Dua Sudah Legislator Mendesak
Dalam rapat kerja antara kementerian kehutanan dan komisi IV DPR RI, Kamis (4/12/2025),.
Anggota Komisi IV DPR RI, Usman Husin, menyarankan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni untuk mundur dari posisinya jika tak mampu mengatasi persoalan hutan yang ada di Indonesia. Usman mengatakan Raja Juli Tak paham soal kehutanan.
Hal tersebut disampaikan Usman dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (4/12/2025).
Pada hari yang sama, anggota Komisi IV DPR asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Rahmat Saleh, menyindir Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni harusnya mundur dari kursi pemerintahan Prabowo Subianto karena dinilai gagal mengatasi banjir.
Sindiran itu disampaikan Rahmat dalam rapat kerja antara Komisi IV DPR dan Menhut Raja Juli membahas bencana ekologis banjir bandang dan tanah longsor di Pulau Sumatera, Kamis (4/12).
Awalnya Rahmat mengungkit pejabat negara setingkat menteri di Filipina yang mengundurkan diri berkaitan dengan bencana banjir
Desakan tersebut muncul sebagai buntut dari kerusakan hutan yang diduga menjadi salah satu penyebab bencana banjir dan longsor di Sumatra dan sekitarnya. Meskipun begitu, Hanif menyatakan bahwa saat ini bukan waktunya untuk saling menyalahkan.
Sebelumnya, Rapat Kerja Komisi IV DPR RI bersama Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni diwarnai kritik keras terkait penanganan bencana banjir dan longsor di Sumatera.
Opsi Mundur Tanggung Jawab Moral
Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PKS, Rahmat Saleh, menyinggung soal opsi pengunduran diri pejabat publik sebagai bentuk tanggung jawab moral atas bencana besar yang terjadi.
Rahmat menyoroti tingginya angka korban jiwa akibat bencana tersebut.
Ia menegaskan bahwa situasi ini tidak bisa dianggap remeh.
"Bapak Menteri yang saya hormati, satu nyawa sangat berharga. Sekarang hampir 765 meninggal per kemarin, 650 belum kita temukan. Ini bencana besar bukan main-main," tegas Rahmat dengan nada serius.
Juli tak Paham Kehutanan
Usman mengatakan semestinya izin pelepasan kawasan hutan di Pulau Sumatera dihentikan total. "Pak Menteri lihat nggak bencana Sumatera, seharusnya izin semua disetop. Pak Menteri harus jelaskan berapa tahun harus penanaman ulang dan seperti apa sebenarnya Ibu Ketua, pohon yang diameter dua meter bisa tumbuh kembali sehingga inilah tanggung jawab Pak Menteri. Pak Menteri tidak boleh lempar ke yang terdahulu," kata Usman dalam rapat.
Ia lantas menyarankan Raja Juli untuk mundur dari posisi sebagai Menteri Kehutanan. Legislator PKB ini menilai Raja Juli tak paham soal kehutanan.
"Kalau Pak Menteri punya hati nurani apa yang disampaikan kan Wakil Ketua, Pak Ahmad Yohan, yang tadi Pak Menteri katakan melalui ayat hadis akhirnya terjadi," kata Usman.
"Sehingga mohon izin teman-teman Komisi IV, saya keras karena saya paling hatinya kasih sehingga saya saran Pak Menteri, kalau Pak Menteri nggak mampu, mundur aja. Pak Menteri nggak paham tentang kehutanan," tegasnya.
Ia menyinggung kabar Kemenhut mengeluarkan izin di Tapanuli Selatan untuk pelepasan kawasan hutan. Usman lantas mempertanyakan kapan daerah yang gundul di Sumatera ditanami pohon-pohon lagi.
"Kenapa saya katakan gitu? saya contoh di Tapanuli Selatan bulan Oktober Pak Menteri keluarkan izin, Bupati sudah katakan syukur-syukur izin ditutup. Ternyata Oktober, 30 November izinnya keluar sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Menteri tidak sejalan semua Pak," kata Usman.
"Jadi seolah-olahnya kita nih ya bisa diakal-akalin semua Ini ruangan yang terhormat. Saya minta Pak Menteri sekali lagi tolong fokus tiga provinsi ini kapan bisa tanam kembali pohon untuk bisa hidup yang gundul itu,"tambahnya.
Ungkit Arahan Presiden Prabowo
Sebelumnya Menteri Perhutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengungkit arahan Presiden Prabowo Subianto terkait penjagaan kawasan hutan. Raja Juli mengatakan dirinya tak pernah sekalipun mengeluarkan izin penebangan kawasan hutan selama menjadi menteri.
"Kami berharap kerjasama dengan Polri bisa sesegera mungkin mengungkap dari mana asal muasal kayu tersebut dan tentu apabila ada unsur pidananya, akan kita tegakkan bersama-sama," tuturnya.
Raja Juli Antoni menyebut telah mengambil sampel kayu-kayu gelondongan yang terbawa arus banjir di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh.
Pihaknya memanfaatkan teknologi Alat Identifikasi Kayu Otomatis (AIKO) untuk mendalami anatomi dari kayu-kayu tersebut.
"Sudah (sampel kayu diambil)," kata Raja Juli dalam keterangannya, Kamis (5/12/2025).
Kami tadi ada teknologi sederhana yang terbiasa sebenarnya teman-teman lakukan namanya AIKO, jadi dengan AIKO ini kita akan mengetahui anatomi kayu," imbuhnya.
Ia menyebut, dengan teknologi tersebut akan teridentifikasi apakah kayu ditebang, atau didorong alat berat.
"Kalau ada cacat di kayu, jadi misalkan apakah itu pakai ditebang atau itu didorong dengan buldoser itu jadi indikasi nanti. Kalau buldoser di mana kejadiannya, kalau ditebang secara rapi berarti kira-kira di mana," jelasnya
Ngaku tak Keluarkan izin
Dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI, Raja Juli menekankan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga ketat kawasan huta. Serta berani menindak pelaku yang mengubah alih fungsi hutan.
"Perintah Bapak Presiden kepada saya ketika ditunjuk menjadi Menteri Kehutanan itu dua. Pertama beliau katakan kamu jaga hutan, yang kedua kamu harus berani," kata Raja Juli dalam rapat.
Raja Juli mengatakan bahwa kewenangan untuk mencopot atau mengganti menteri di kabinet sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden Prabowo Subianto.
Raja Juli bahkan secara percaya diri menyebut bahwa kekuasaan merupakan milik Allah SWT. Evaluasi kepada dirinya, kata Raja Juli, juga merupakan hak prerogatif dari Presiden Prabowo.
"Jadi monggo, tanggung jawab saya hanya bekerja semaksimal mungkin yang saya bisa. Selanjutnya itu adalah hak prerogatif Pak Presiden,” pungkasnya.
Raja Juli mengatakan tak pernah mengeluarkan izin pelepasan kawasan hutan termasuk di tiga provinsi yang terdampak bencana banjir dan longsor saat ini. Ia menegaskan selalu mengikuti arahan Prabowo untuk hati-hati memberikan izin.
"Saya bisa bersaksi, saya secara ketat seperti apa yang diperintahkan Pak Presiden Prabowo Subianto tidak pernah mengeluarkan atau menurunkan fungsi hutan," ujar Raja Juli.
"Termasuk Ketua, Pak Wakil Ketua, di 3 provinsi terdampak. Satu jengkal pun saya tidak pernah melakukan pelepasan kawasan di tempat tersebut," imbuhnya.
LSM Desak Menhut Mundur
Dedi Kurniawan, Ketua Foruqm Komunikasi Kader Konservasi Indonesia (FK3I) Pusat Dedi Kurniawan mendesak Presiden dan DPR RI segera melakukan upaya penegakan hukum secara transparan, serta mendesak Menhut mundur dari jabatannya.
“Keterkaitan menhut mundur karena sikap dan statement yang tidak masuk akal dan tidak memperhatikan situasi sebenarnya,” ungkap Dedi Kurniawan.
Keterkaitan menhut mundur karena sikap dan statement yang tidak masuk akal dan tidak memperhatikan situasi sebenarnya,” ungkap Dedi Kurniawan.
Kekayaan Raja Juli Antoni
Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni, kelahiran Pekanbaru, 1977, Pendidikan S1 IAIN Syarif Hidayatullah (UIN Jakarta), S2 Universitas Bradford, Inggris, S3 Universitas Queensland, Australia.
Setelah lulus dari pesantren, Raja Juli menempuh studi sarjana di IAIN Syarif Hidayatullah (sekarang UIN Jakarta) dan lulus pada tahun 2001 dengan fokus pada Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
Sekjen PSI ini sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang yang juga menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Kepala Otorita ibu Kota Nusantara (OIKN).
Sebelum terjun sepenuhnya ke dunia politik, Raja Juli Antoni adalah Direktur Eksekutif The Indonesian Institute (TII), sebuah lembaga pemikir di Indonesia. Ia juga aktif menulis opini dan artikel yang diterbitkan di berbagai media nasional. Selain itu, ia pernah menjabat sebagai Direktur Eksekutif Maarif Institute, lembaga yang didirikan oleh Ahmad Syafii Maarif, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah.
Dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disetor Raja Juli pada 16 Januari 2025, dia diketahui punya harta Rp 11 miliaran. Khusus isi garasi, ada empat kendaraan yang menjadi asetnya dengan rincian sebagai berikut.
1. Mobil Nissan Xtrail tahun 2014, hasil sendiri senilai Rp 138 juta
2. Mobil Ford Fiesta tahun 2014, hasil sendiri senilai Rp 86 juta
3. Mobil Toyota Innova tahun 2018, hasil sendiri senilai Rp 309 juta
4. Motor Honda Supra Fit tahun 2005, hasil sendiri senilai Rp 3,1 juta
Bila ditotal, mobil dan motor yang masuk dalam aset alat transportasi dan mesin itu nilainya Rp 536,1 juta. Alat transportasi dan mesin itu merupakan aset terbesar keempat setelah tanah dan bangunan senilai Rp 8.729.585.000 (8 miliaran), kas dan setara kas senilai Rp 3.106.826.820 (3 miliaran), harta bergerak lainnya senilai Rp 681,75 juta, dan surat berharga Rp 86 juta. Raja Juli juga melapor memiliki utang sebesar Rp 1.880.788.000 (1,88 miliaran). Secara keseluruhan, harta kekayaan Raja Juli senilai Rp 11.259.473.820 (11 miliaran). n erc/jk/ec/rmc
Editor : Moch Ilham
