SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Plt Direktur Regional II Bappenas Mohammad Roudo menyampaikan salah satu urgensi pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur adalah mengurangi beban ekologis Pulau Jawa pada umumnya dan Jabodetabek pada khususnya.
Ada beberapa poin yang mengemuka dalam Forum Merdeka Barat (FMB) 9 secara virtual, Rabu (2/2/2022).
Baca Juga: Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 70%, Jokowi Masih Sibuk Realisasikan Minat Investasi
Antara lain: mendorong kebijakan reorientasi pembangunan menuju Indonesia-Sentris atau fokus pada spasial Kawasan Timur Indonesia dalam perspektif pemerataan pembangunan nasional. Secara spasial Pulau Kalimantan tepat berada di tengah Indonesia Raya. Posisi ini berarti membangun kesetaraan akses bagi seluruh wilayah dari ribuan pulau-pulau di Indonesia.
Poin yang tak kalah pentingnya untuk disampaikan ialah komitmen pemerintah menjaga Pulau Kalimantan sebagai paru-paru dunia, menjamin posisi masyarakat adat dan pelestarian aneka ragam hayati termasuk di sini ialah perlindungan spesies orang utan.
Plt Direktur Regional II Bappenas Mohammad Roudo mengatakan rencana pemindahan IKN ini telah dilakukan kajian, penelitian, konsultasi publik yang cukup lama.
"Ini sudah dimulai pada 2 hingga 3 tahun ke belakang," ujarnya dalam Forum Merdeka Barat (FMB) 9 secara virtual, Rabu (2/2/2022).
Roudo menegaskan, beban DKI Jakarta dari sisi daya dukung dan konsentrasi ekonomi memang sangat bertumbuh di DKI Jakarta, Jawa dan Bali. Namun dengan visi pemerintah pada 2045 ini, yaitu bagaimana dapat dilakukan sharing pembangunan dan ekonomi dimana hampir 50 persen hingga lebih dari 70 persen dilakukan di Jawa, Bali dan Sumatera ini bisa terbagi manfaat atau bebannya untuk wilayah lain.
"Pemihakan dari daerah Timur ini belum cukup sukses sehingga ini salah satu upaya bagaimana lakukan transformasi ekonomi, mengurangi kesenjangan wilayah. Pemerataan dengan benar-benar bangun pusat pertumbuhan baru yang nyata," katanya.
Terdapat sejumlah kajian dan pilihan lokasi mulai dari Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur serta beberapa wilayah lainnya.
Baca Juga: Jokowi Bangun Masjid Negara Senilai Rp 940 Miliar di IKN, Bisa Tampung 61.000 Jemaah
Dengan beberapa kajian dan tentu juga konsultasi publik, maka dipilihlah Kalimantan Timur sebagai wilayah IKN. Menyinggung pemilikhan lokasi, menurut Roudo, ini karena sektor logistik yang sudah sangat siap di Provinsi ini.
"Kami sangat terbiasa di sana dan kota pemerintahannya bukan di kota terbesar di sana. Logistik di Balikpapan dan kota pemerintahan di Samarinda. Dengan IKN baru di PPU dan Kukar (Kutai Kartanegara) tidak menjadi masalah karena dukungan logistik sudah sangat baik," ucapnya.
Sementara dari sisi kehidupan biotanya, salah satunya ada endemik tertentu sehingga kehidupan bisa bertahan jauh di Kalimantan Timur.
Selain itu, masyarakat di Kaltim sudah terbiasa dengan akulturasi budaya dan penerimaan penduduk luar di mana di sana juga didominasi suku Jawa.
Baca Juga: Kaltim Perkuat Program Hilirisasi Industri dan Pasar Baru UMKM
"Dari sisi sosial, infrastruktur, ekonomi dan sebagainya. Kami mempertimbangkan dengan pemikiran yang matang dan diputuskan oleh bapak Presiden Jokowi, Ini saatnya pindah ibukota, dengan berbagai harapan yang tujuan bukan 2 tahun selesai RPJMN tetapi visi tahun 2045," tuturnya.
Menurut Roudo, saat ini Indonesia tengah memiliki kekuatan bonus demografi sehingga banyak penduduk produktif. Oleh karena itu, apabila tidak mendorong hal tersebut dan hanya dikonsentrasikan di wilayah Sumatera dan Jawa serta tidak didorong transformasi ekonomi dan bonus demografi digunakan maka tidak akan terwujud.
Jadi menurut Roudo, keputusan tepat saat ini untuk pindah ibukota di Kaltim. Pihaknya mengakui banyak tantangan dan masukan ke sana.
Jadi kata Roudo, pemindahan IKN ini upaya untuk mengatasi dampak pandemi disektor ekonomi, dimana akan dilakukan transformasi ekonomi 6 klaster industri dan 2 klaster pendukung. Kalau ini bergerak bisa menambah multiplier efek sektor ekonomi lainnya dan bisa memulihkan dampak ekonomi. jk
Editor : Moch Ilham
