SURABAYAPAGI, Washington – Salah seorang pejabat tinggi di Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengeklaim, Presiden AS Joe Biden dan sejumlah pejabat lain sudah meminta Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk menghentikan serangan disepanjang Senin (17/5) hingga Selasa (18/5).
"Pejabat tinggi itu menggarisbawahi bahwa waktu tak berpihak pada Israel sehubungan penolakan internasional terkait sembilan hari serangan Israel dan roket Hamas," tulis laporan yang dilansir pada Rabu (19/5) itu.
Baca Juga: Serbuan Israel Membabi Buta, 67 Jurnalis Meninggal Dunia per 7 Oktober di Gaza
Dikutip dari Associated Press , Presiden AS Joe Biden juga disebut mulai tertekan oleh kritik dari dalam negeri soal dukungan AS yang dinilai memungkinkan serangan Israel terus berlanjut.
Aksi kecaman terhadap Zionis Israel di seluruh dunia, dinilai membuat mereka tidak punya pilihan selain menghentikan serangan ke Jalur Gaza. Namun Pemerintah Zionis Israel dilaporkan masih terus menolak imbauan gencatan senjata serta menolak menghentikan serangan ke Jalur Gaza.
Sejauh ini, sedikitnya 221 warga Jalur Gaza telah gugur karena bom-bom yang dijatuhkan Israel sejak Senin (10/5). Di antara korban terdapat 61 anak-anak dan 38 perempuan. Pada Rabu (19/5), empat warga Gaza kembali gugur, salah satunya merupakan jurnalis.
Di Tepi Barat, aksi menentang Israel ditingkahi tembakan pasukan Israel dan otoritas Israel menyebutkan korban tewas sebanyak 12 orang di Israel. Korban teranyar adalah dua warga negara Thailand, di mana serangan roket berulang kali telah menyebabkan kepanikan dan membuat orang-orang bergegas ke tempat penampungan.
Upaya diplomatik regional dan yang dipimpin Amerika Serikat untuk mengamankan gencatan senjata telah meningkat tetapi sejauh ini gagal.
Dalam serangan selama 25 menit semalam, Israel membombardir sasaran termasuk yang menurut militernya adalah terowongan di Jalur Gaza selatan yang digunakan oleh Hamas, kelompok Islam yang memerintah Gaza.
Baca Juga: Tolak Undangan Hamas, Elon Musk Pilih Dukung Israel: Putus Jaringan Internet di Jalur Gaza
Sekitar 50 roket ditembakkan dari daerah kantong itu, kata militer Israel, dengan sirene berbunyi di kota pesisir Ashdod, selatan Tel Aviv, dan di daerah-daerah yang lebih dekat dengan perbatasan Gaza. Tidak ada laporan cedera atau kerusakan dalam semalam, tetapi tembakan roket selama berhari-hari telah meresahkan banyak orang Israel.
Hampir 450 bangunan di Gaza yang berpenduduk padat telah hancur atau rusak parah, termasuk enam rumah sakit dan sembilan pusat kesehatan utama, dan lebih dari 52.000 warga Palestina telah mengungsi, kata badan kemanusiaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Kekerasan oleh militer Israel yang menimbulkan jauh lebih banyak korban mendapatkan kecaman hampir seragam dari warga dunia. Aksi-aksi menentang kekerasan Israel dan membela Palestina digelar setiap hari di berbagai wilayah dunia sejak serangan terkini ke Jalur Gaza dilancarkan.
Baca Juga: KFC Indonesia Gandeng PMI Salurkan Dana Kemanusiaan untuk Palestina
Pemerintah AS menyatakan kepada Netanyahu, penghentian serangan diperlukan demi kepentingan Israel sendiri. Sikap di balik layar AS itu sejauh ini berkebalikan dengan aksi diplomat AS di Dewan Keamanan PBB. Sejauh ini, AS telah menggagalkan tiga proposal deklarasi bersama untuk menyerukan gencatan senjata.
"Utusan Palestina untuk PBB Riyad Mansour mengkritik keras sikap AS tersebut. Jika pemerintahan Biden tak bisa melakukan tekanan untuk menghentikan agresi terhadap rakyat kami maka tak ada yang bisa menghentikan Israel," ujarnya, Selasa (18/5).
Media sayap kiri Israel, Haaretz, melaporkan, Israel telah berulang kali menolak tawaran gencatan senjata selama penyerangan sembilan hari. Kendati demikian, pada Selasa (18/5) malam, seorang pejabat senior Israel mengungkapkan gencatan senjata bisa saja terjadi pada Kamis (20/5) ini.
"Ini jika tak ada kejadian yang mengejutkan," kata pejabat itu. Terlepas dari evaluasi itu, Benjamin Netanyahu sejauh ini masih menegaskan bahwa tak ada rencana menghentikan penyerangan ke Gaza.
Pada Rabu (19/5), Prancis kembali mengusulkan resolusi tentang seruan gencatan senjata di Jalur Gaza ke Dewan Keamanan PBB. Hal itu dilakukan setelah berkoordinasi dengan Mesir dan Yordania.
"Ketiga negara sepakat pada tiga elemen sederhana: Penembakan harus dihentikan, waktunya telah tiba untuk gencatan senjata, dan Dewan Keamanan PBB harus menangani masalah tersebut," tulis keterangan Istana Kepresidenan Prancis pada Selasa (18/5) malam. Prancis juga mendukung mediasi lewat kepemimpinan Mesir.
Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Yves Le Drian memperingatkan, konflik dapat menyebar ke seluruh wilayah jika tidak ada gencatan senjata yang disepakati. Dia juga mengatakan, Prancis berharap Israel tidak melancarkan operasi darat di Gaza.
"Setiap hari membawa risiko yang lebih besar: risiko konflik menyebar ke Tepi Barat, risiko kekerasan di dalam Israel sendiri, risiko bahwa konflik menjadi konflik regional," kata Le Drian kepada wartawan di Paris.
Menteri luar negeri negara-negara Uni Eropa (UE) juga menyerukan gencatan senjata untuk mengakhiri kekerasan Israel terhadap Palestina, Selasa (18/5) waktu setempat. Namun, Hungaria yang merupakan sekutu terdekat Israel di blok tersebut menolak untuk bergabung dalam seruan itu.
Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi telah bertolak ke Markas PBB di New York pada Rabu (19/5) dini hari. "Ibu Menlu menuju New York dini hari tadi untuk menghadiri General Assembly Joint Debate dengan agenda item37 (tentang situasi di Timur Tengah) dan 38 (per soalan Palestina)," ujar Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI Teuku Faizasyah, Rabu (19/5).re/ap/cr3/na
Editor : Mariana Setiawati
