Pensiunan Jenderal ini Dituding Lakukan Kebohongan besar dan Bisa Dipolisikan
Baca Juga: Luhut Penasaran, Taylor Swift tak Manggung di Indonesia
SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Siapa tak kenal link Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Benny K. Harman menyoroti peran Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, seperti perdana menteri. Tidak bagi Ketua DPD-RI, La Nyalla Matalitti.
Tokoh pemuda Surabaya ini menuding pensiunan jenderal bintang empat Luhut, telah kebohongan besar. Praktis, baru La Nyalla, penyelenggara negara yang berani kririsi Luhut, yang dikenal dekat dengan presiden Jokowi. Kritik La Nyalla ini terkait big data yang diumumkan Luhut berbeda dengan big data di DPD-RI. “Big data yanh saya miliki justru masyarakat Indonesia lebih banyak berbicara soal kelangkaan dan naiknya harga minyak goreng.
Apa yang disampaikan oleh Pak Luhut itu nggak benar. Orang rata-rata malah berbicara soal minyak goreng, itupun cuma 3,5 juta. Yang bicara masalah penundaan itu sama sekali nggak ada," ungkap La Nyalla di Jakarta, Selasa.
“Kita periksa, begitu saya lihat dia podcast di salah satu tempat, kemudian saya lihat 'Loh, kok Pak Luhut punya 110 juta?'. Begitu selesai saya dengerin itu, saya kumpulkan temen-temen 'Ayo kita lihat di big data, kita kupas'," ingat La Nyalla.
Luhut Bohong Besar
La Nyalla kemudian menyimpulkan bahwa apa yang disampaikan Luhut merupakan kebohongan besar.
Sebaliknya, dia menyampaikan dalam big data yang dia miliki bahwa masyarakat Indonesia justru lebih banyak berbicara soal kelangkaan dan naiknya harga minyak goreng.
"Apa yang disampaikan oleh Pak Luhut itu nggak benar. Orang rata-rata malah berbicara soal minyak goreng, itupun cuma 3,5 juta. Yang bicara masalah penundaan itu sama sekali nggak ada," ujar dia.
Terakhir, dia juga menyimpulkan bahwa Luhut bisa dilaporkan ke polisi karena diduga kuat telah menyebarkan kebohongan tentang big data terkait isu Jokowi tiga periode.
"Itu berita bohong bahaya tuh. Kalo ada yang jeli itu bisa dilaporkan ke polisi tuh," tuturnya Ketua DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti membantah kebenaran big data Menko Marves Luhut Pandjaitan yang menyatakan 110 juta publik setuju menunda Pemilu 2024.
La Nyalla Tentang 3 Periode
Sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI, La Nyalla mengaku menentang wacana tiga periode bagi Presiden Jokowi karena melawan konstitusi.
“Prinsip saya itu adalah menegakkan kebenaran, amal ma’ruf nahi munkar. Kita tahulah bahwa konstitusi kita itu selalu mengatakan dua periode. Kalau dua periode tetap kita bersikukuh kita di dua periode,” kata La Nyalla seperti terekam dalam Youtube Refly Harun, Selasa (5/42022).
Luhut kini makin tersudutkan setelah banyak penolakan dan tantangan untuk membuka big data–nya. Kekinian, La Nyalla menuding Luhut berbohong karena telah mengada-ada soal hasil big data tersebut. Bahkan La Nyalla punya big data tandingan yang hasilnya tidak sama dengan Luhut.
“Seperti yang disampaikan Pak Luhut bahwa ini masyarakat ada 110 juta minta tiga periode, minta perpanjangan menurut big data-nya beliau akhirnya membuat saya terusik, karena saya punya big data juga,” ungkap senat asal Jawa Timur itu.
“Kita periksa begitu saya lihat dia (Luhut) podcast di salah satu tempat, kemudian saya lihat, lo, kok Pak Luhut kok bisa 110 juta? Saya begitu selesai dengerin itu, saya kumpulkan teman-teman. Kita lihat di big data kita, pagi-pagi jam setengah enam itu sudah ketemu bahwa apa yang disampaikan Pak Luhut itu nggak benar,” lanjut dia.
Baca Juga: Okupansi Pesawat dan Hotel Singapura Naik Gegara Taylor Swift, Luhut Bakal Adakan Konser Tandingan
Bicara Minyak Goreng
Dari hasil big data yang dikelolanya, La Nyalla dan timnya justru rata-rata berbicara masalah minyak goreng. Jadi katanya, yang berbicara soal penundaan Pemilu 2024 itu sama sekali tidak ada.
Sebelumnya memang Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi itu menolak membuka big data-nya walaupun ia memastikan kebenarannya.
“Ya pasti adalah, masak bohong? Ya janganlah, buat apa dibuka?” ucap Luhut di Hotel Grand Hyatt Jakarta, seperti ditulis CNN Indonesia, Selasa, (15/4/2022).
Menurut klaim Luhut, masyarakat saat ini sedang resah dan ingin kedamaian sehingga tidak menyetujui penyelenggaraan Pemilu 2024 yang memakan anggaran banyak, padahal masih dalam masa Covid-19.
“Kalau saya, saya hanya melihat di bawah, saya kan sudah sampaikan, kok rakyat itu nanya, yang saya tangkap ini ya, saya boleh benar, boleh enggak benar,” kata Luhut.
ICW Datangi Kantor Luhut
Lima hari sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) mendatangi kantor Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenko Marves) untuk mempertanyakan big data 110 juta warga yang diklaim Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan meminta agar pemilu 2024 ditunda.
Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menjelaskan pihaknya mengirimkan surat resmi untuk Luhut agar dapat memberi keterangan tentang data tersebut.
“Kenapa kami concern ke sini? Karena setiap informasi yang disampaikan oleh pejabat publik yaitu saudara Luhut berdasarkan Undang-Undang (UU) Keterbukaan Informasi Publik harus mampu dijelaskan bagaimana metodologinya, kapan (pengumpulan data) dilakukan, dan untuk apa?,” papar Kurnia ditemui di Kantor Kemenko Marves, Jakarta, Rabu (30/3/2022).
Baca Juga: ICW dan Kontras: KPU Berpotensi Korupsi Terkait Dana Kampanye
Kurnia mengingatkan tidak ada aturan perundang-undangan tentang Kemenko Marves yang memberikan wewenang Luhut untuk berbicara tentang masalah politik.
Sementara itu, Juru Bicara Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, Jodi Mahardi, merespons Indonesia Corruption Watch (ICW) soal permintaan membuka big data 'penundaan pemilu 2024.' Menurutnya, data tersebut bukan data pemerintah, tapi data internal Luhut.
"Itu kan bukan data pemerintah. Internal Pak Luhut kok yang olah data tersebut," kata Jodi saat dihubungi, Minggu (3/4/2022).
Menurut Jodi, Luhut memiliki hak untuk membuka atau tidak data tersebut. Sebab big data tersebut katanya, tidak menggunakan anggaran pemerintah.
Jangan Muda Percaya
Pendiri Drone Emprit dan Media Karnels Indonesia, Ismail Fahmi meminta publik untuk tidak mudah percaya terhadap pihak yang mengklaim memiliki big data namun enggan transparan.
Ismail juga menyatakan bahwa klaim big data Luhut merupakan hal yang mustahil. Pasalnya, dari data yang dihimpun Ismail, perbincangan mengenai penundaan Pemilu di media sosial Twitter saja tidak sampai 1 juta pengguna.
"Orang bicara tentang topik yang menurut saya elitis, ini high level. Bicara soal pemilu, soal penundaan pemilu itu kan hubungannya dengan konstitusi. Masyarakat umum biasanya tidak tertarik," ucap dia.
Ismail khawatir klaim seperti itu memanfaatkan ketidaktahuan publik terhadap big data.
Menurut Ismail, seharusnya Luhut terbuka dengan metodologi pengumpulan big data yang menyatakan 110 juta pengguna media sosial mendukung penundaan Pemilu 2024.
"Karena kalau kita bicara big data di media sosial itu gampang direplikasi ulang," kata Ismail. n jk, erc, 07
Editor : Moch Ilham
