SURABAYAPAGI, Surabaya - Di masa pandemi masih banyak pemerintah daerah merencanakan dan mengesekusi APBD tidak tepat.
Banyak pemda masih menghabiskan anggaran untuk aparatur ketimbang program yang manfaatnya dirasakan langsung masyarakat.
Baca Juga: Gibran Absen di Otoda 2024 Surabaya, Mendagri Tito Bocorkan Alasannya
Ini juga menjadi atensi Presiden (Joko Widodo), belanja aparatur banyak yang lebih besar daripada belanja modal dan barang.
Belanja modal dan barang itu betul-betul menyentuh kepentingan masyarakat tapi yang banyak (justru) belanja aparaturnya. Pihak kami juga masih menemukan daerah yang alokasi anggaran tak selaras dengan program prioritas nasional
Contohnya belum semua pemda mengalokasikan 20 persen anggaran untuk sektor pendidikan dan 10 persen untuk kesehatan. Kami tidak ingin tampilkan di sini, tapi suatu saat kita akan tampilkan.
Banyak juga daerah yang sudah mengalokasikan anggaran pendidikan 20 persen dan kesehatan 10 persen. Namun, program tak tepat perencanaan sehingga minim dampak.
Pihak kami juga menemukan daerah yang membelanjakan anggaran untuk keperluan yang justru tidak benar-benar dibutuhkan.Masih banyak yang hanya sent tapi belum delivered.
Baca Juga: Permintaan Tinggi, Mendag Terbitkan Izin Impor Bawang Putih 300 Ribu Ton
Ada eksekusinya tapi tidak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat terutama membeli barang-barang yang belum diperlukan sehingga akhirnya nganggur. Karena di situ ada potensi, peluang untuk terjadinya fraud.
Selama pandemi juga masih ditemukan aktivitas perjalanan dinas, rapat-rapat, atau kegiatan ramai dan masif. Namun,lagi-lagi manfaatnya minim bagi masyarakat.
Saya menegaskan hal itu mestinya bisa diminimalisasi. Karena roda pemerintahan bisa tetap berjalan tanpa kegiatan-kegiatan besar dengan anggaran besar.
Baca Juga: Pasokan Migor Curah Menipis, Kemendag: Masih Mencukupi, Bisa Pakai ‘Second Brand’
Presiden Joko Widodo pun turut menaruh perhatian terkait hal ini. Agar anggaran di daerah bisa maksimal dampaknya ke masyarakat.
Pandemi ini memberikan pelajaran banyak, di antaranya mekanisme kerja WFH dan sebagian WFH serta WFO. Pemerintah tetap berjalan meskipun work from home, tidak banyak kegiatan besar yang melibatkan belanja aparatur yang banyak.
(Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara Nasional (Rakorwasdanas) 2021 yang digelar virtual, Selasa, (31/8/2021).
Editor : Mariana Setiawati
