Menkeu Ajak Bersih-bersih Kantornya dari Youtube Setpres

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Disorot Menko Polhukam  Mahfud MD dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, dua hari ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati muncul melalui Youtube Sekretariat Presiden (Setpres), Jumat (10/3/2023).

Lulusan UI ini berjanji akan bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dan Kepala PPATK  untuk membereskan persoalan transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Baca Juga: Suami Sandra Dewi, Disidik 2 Kasus Korupsi Timah dan TPPU

 Sri Mulyani mengajak Mahfud untuk bersih-bersih kementerian yang dipimpinnya itu.

Ini bermula, Mahfud mengungkap adanya transaksi mencurigakan dari 2009 dengan nilai Rp 300 triliun.

"Dan saya berjanji sama Pak Mahfud 'Ayo Pak Mahfud aku dibantuin, Aku seneng dibantuin kita mau bersihin, kita bersihin,' tapi dengan data yang sama, dengan fakta yang sama," katanya dikutip dari Youtube Sekretariat Presiden, Jumat (10/3/2023).

Pengakuan Sri Mulyani

Sri Mulyani mengaku telah menerima surat terkait transaksi mencurigakan tersebut. Namun, ia tak melihat angka Rp 300 triliun dalam surat tersebut. Sri Mulyani berjanji akan bertemu Mahfud MD dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana untuk bicara asal angka Rp 300 triliun itu.

"Mengenai Rp 300 triliun terus terang saya tidak lihat dalam surat itu nggak ada angkanya, jadi saya nggak tahu juga Rp 300 triliun dari mana angkanya. Nanti saya akan kalau kembali ke Jakarta, saya akan bicara lagi dengan Pak Mahfud dan juga Pak Ivan angkanya itu dari mana. Sehingga saya juga bisa punya informasi yang sama dengan anda semua," jelasnya.

Selain itu, Sri Mulyani juga akan bertanya mengenai cara perhitungan transaksi itu. Kembali, Sri Mulyani menyebut surat dengan 36 lampiran itu tidak memuat keterangan Rp 300 triliun.

"Tentu saya tanya kepada Pak Ivan cara menghitungnya gimana, datanya seperti apa, karena di dalam surat yang disampaikan ke saya yang dalam hal ini ada lampirannya 36 halaman itu nggak ada satupun angka," ujarnya.

Saham 134 Pegawai Pajak

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan sebanyak 134 pegawai Ditjen Pajak Kementerian Keuangan memiliki saham di 280 perusahaan. Hal ini bakal langsung dilaporkan ke Kementerian Keuangan.

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengatakan pihaknya akan memberikan laporan terperinci soal temuan ini ke Kemenkeu.

"Mungkin besok (lapor temuan ke Kemenkeu)," kata Pahala ditemui di Kantor Bappenas, Jakarta Pusat, Kamis (9/3/2023).

Baca Juga: Ganjar-Mahfud Md, tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Presiden dan Wapres Terpilih

Sri Mulyani Pasti Gelisah

Anggota Komisi XI DPR RI F-PDIP, Hendrawan Supratikno, terkejut dengan pernyataan Menko Polhukam Mahfud Md soal transaksi mencurigakan Rp 300 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Hendrawan mengatakan pihaknya memberi atensi terkait kasus ini.

"Kami terkejut dan sangat tertarik untuk mengikuti dan mencermati perkembangan rangkaian kasus yang belakangan terjadi di Kemenkeu. Kita semua prihatin karena Kemenkeu merupakan salah satu kementerian yang paling berkewenangan (powerful) dalam ekosistem penyelenggaraan pemerintahan," kata Hendrawan kepada wartawan, Kamis (9/3/2023).

Hendrawan mengatakan Kemenkeu menjadi lembaga yang semestinya tampil dengan kinerja yang kredibel. Ia menyebutkan saat ini Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani pasti gelisah dengan temuan transaksi janggal Rp 300 triliun.

"Menkeu Sri Mulyani Indrawati pasti gelisah, jangan-jangan temuan tersebut baru merupakan puncak gunung es, yang lebih besar potensial bisa terkuak. Ini momentum untuk melakukan bersih-bersih berskala besar," tuturnya.

Legislator PDIP ini mengingatkan semestinya Kementerian Keuangan bisa menjadi birokrasi teladan. Namun kini kabar di Kemenkeu justru bertolak belakang.

"Menkeu sendiri berkali-kali menyampaikan dan menyuarakan arti penting membangun lembaga yang kredibel dan berintegritas tinggi.

Kemenkeu harus menjadi contoh dari program reformasi birokrasi dan revolusi mental," jelas Hendrawan.

"Kejadian-kejadian yang terjadi belakangan sangat detrimental terhadap proses dan progres yang selama ini rajin dikumandangkan," imbuhnya.

Baca Juga: KMSS Demo KPK Desak Tersangka Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Ditahan

Penanaman Nilai-nilai Integritas

Sementara Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar, Puteri Komarudin, mengatakan, jika info itu benar adanya, ada wujud penyelewengan integritas oleh pegawai. Ini mengherankan.

"Kejadian ini merupakan wujud penyelewengan integritas oleh oknum tertentu. Padahal selama ini pegawai Pajak dan Bea-Cukai mendapatkan remunerasi yang tergolong tinggi seiring beban tugasnya untuk mengejar penerimaan negara," kata Puteri kepada wartawan, Kamis (9/3/2023).

Puteri menyebut aksi penyelewengan tersebut dapat memberikan persepsi negatif bagi Kemenkeu. Ia meminta Kemenkeu menegakkan integritas kepada jajarannya.

"Saya rasa Kementerian Keuangan juga perlu segera meninjau kembali dan mengevaluasi atas upaya penegakan integritas yang selama ini berjalan. Karena semestinya perlu upaya identifikasi dan pencegahan lebih dini supaya kejadian serupa tidak kembali terulang," kata dia.

Menurutnya, penanaman nilai-nilai integritas menjadi landasan penting untuk mendukung tahapan reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan yang telah berjalan sejak 2002. Kemenkeu, lanjut Puteri, harus melakukan transformasi dari segi organisasi, kelembagaan, proses bisnis dan infrastruktur.

"Dengan begitu, harapan kami di Komisi XI sebagai mitra kerja tentu agar pegawai Kementerian Keuangan senantiasa menunjukkan kinerja positif untuk mengawal keuangan negara," imbuhnya. n erc/jk/rmc

Editor : Moch Ilham