Baca Juga: Golkar Kota Kediri Dipastikan Usung Vinanda di Pilkada 2024
SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Pengelolaan dana hibah di Jawa Timur kerap bermasalah dan berujung kasus korupsi. Meski bermanfaat, dana hibah di Jatim menimbulkan pro kontra di kalangan politisi, jika penggunaanya masih disalahgunakan. Ada yang ingin mempertahankan dan adapula yang usul dana hibah dihapus.
Perdebatan soal dana hibah ini mencuat saat acara Jagongan Jurnalis bertajuk “Menyongsong Pemilu 2024 di Tengah Ranjau Hibah” di Agis Restaurant, Surabaya, Rabu (8/3/2023). Acara yang dihadiri tokoh lintas partai seperti PDI Perjuangan, NasDem, Golkar, Demokrat sepakat mempertahankan dana hibah agar tetap ada. Hanya PPP yang meminta secara tegas dana hibah untuk dihapus.
Surokim Abdusalam, dekan Universitas Trunojoyo Madura menjelaskan bahwa reputasi dalam mengelola dana hibah masuk kategori buruk.
“Ditambal sana, kena sini begitu sebaliknya. Dan semua bermula dari zona gelap (dana hibah, red) itu,” katanya.
Pihaknya pun setuju adanya perbaikan pengelolaan dana hibah. Sembari itu, dana hibah perlu di-off-kan minimal 2-3 tahun kedepan. Pasalnya, dana hibah akan menjadi zona gelap bagi pengusul, penyalur hingga penerimanya kalau sepanjang aksesnya tidak terbuka dan transparan.
“Nah, untul menyiapkan itu, ada 2 reformasi. Pertama reformasi struktur, kedua reformasi kultur. Reformasi kultur itu kan berkaitan dengan integritas. Dan yang perlu dipercepat adalah reformasi struktural melalui regulasi itu,” jelasnya.
Regulasi tersebut, menurut Dekan FISIP Universitas Trunojoyo Madura ini, cara yang paling cepat yakni melalui perubahan teknologi informasi dan komunikasi.
“Jadi semua program itu dimasukkan kepada sistem informasi yang bisa diakses oleh semua masyarakat. Sekaligus pengawasan dari masyarakat juga jalan,” paparnya.
Kedua, lanjut dia, perlu adanya tenaga independen untuk mengawasi alur dana hibah.
“Agar ada gregetnya. Melalui 2 strategi transparansi melalui IT dan kedua penguatan kapasitas pengawasan independen rasanya masih tetap ada gunanya dana hibah ini,” terangnya.
Dari perwakilan keempat partai tersebut yang menyetujui bahwa dana hibah agar tetap ada, PPP justru meminta dana hibah di wilayah Pemprov Jatim untuk dihapus. Hal itu ditegaskan oleh Wakil Ketua PPP Jatim, Mujahid Ansori.
“Saya tidak sepakat hibah ini dilanjutkan karena sudah 2 kali ganti model, hibah selalu bermasalah di Jatim,” katanya.
Mujahid menerangkan hibah ini adalah belanja langsung dan tidak langsung.
“Di Jatim ini belanja tidak langsungnya kebablasan. APBD-nya berapa? Dan hibahnya berapa?,” tanyanya.
Pihaknya mengaku tidak ada niatan untuk menghadang dana hibah, melainkan harus merubah sistem yang ada. Pasalnya, DPRD itu harusnya mengontrol, bukan malah dikontrol.
“Bukan kita tidak berpihak ke rakyat, tapi sistemnya dirubah. Orang yang layak mendapatkan itu seperti apa. Fakta di lapangan yang mendapatkan hibah ya itu itu saja,” ungkapnya.
Dari fenomena penyelewengan anggaran dana hibah yang mencatut tersangka Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak kemarin, fungsi pengawasan yang dilakukan anggota DPRD seperti logika terbalik, karena tidak sesuai secara fungsi.
Oleh sebab itu, Mujahid meminta agar ada evaluasi dana hibah agar fungsi DPRD bisa menjalankan fungsinya, yakni controlling.
“Sekarang ini seakan-akan eksekutif memeriksa Dewan, ini kan terbalik. Dan ini membuat situasi yang tidak stabil. Saya dulu sebagai dewan masih bisa marah ke eksekutif, gak tau sekarang masih bisa tidak,” herannya.
Selain Mujahid dari PPP, hadir juga Ketua Bapillu DPW NasDem Jatim Suhandoyo, Wakil Ketua DPD Golkar Jatim RB Zainal Arifin, Wakil Ketua Bidang Pemuda, Olahraga & Pariwisata DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Eddy Tarmidi Widjaja, Wakil Ketua Bapilu DPD Demokrat Jatim Dedy Prasetyo. rko
Editor : Redaksi
