SURABAYA PAGI, Bangkalan- DPRD kabupaten Bangkalan menggelar Paripurna Pandangan Umum (PU) Fraksi-Fraksi atas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2023. Salah Fraksi yang memberikan kritik keras ialah Fraksi Keadilan Hati Nurani DPRD Bangkalan yang meminta kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Bangkalan dievaluasi secara menyeluruh.
Sebab, Fraksi Keadilan Hati Nurani menganggap OPD-OPD di Bangkalan telah gagal dalam melaksanakan tugasnya khususnya dalam melaksanakan pembangunan Bangkalan. Juru bicara Fraksi Keadilan Hati Nurani DPRD Bangkalan, Musawir menyampaikan banyak kegagalan pembangunan Bangkalan akibat gagalnya perencanaan.
Baca Juga: Momen Kemerdekaan, Pemkab Santuni Anak Yatim, Disabilitas dan Berikan Apresiasi Kepada Veteran
Menurutnya, dalam beberapa tahun terakhir Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bangkalan melakukan kegiatan Program Penelitian atau Survei. Padahal, kata dia, hal itu melanggar ketentuan Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 60 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 33 Tahun 2022.
"Jadi, Survei Indeks Kesalehan Sosial dan kegiatan penelitian atau survei lain di BAPPEDA Tahun 2022 dan tahun sebelumnya menabrak regulasi. Oleh karena itu, kegiatan survei di BAPPEDA pantas untuk diusut, baik kegiatannya maupun anggarannya," katanya, Selasa (14/03/2023).
Baca Juga: Dinas Pertanian TPHP Bangkalan Fokus Benahi Data Poktan
Untuk itu, Musawir meminta agar kinerja OPD-OPD Kabupaten Bangkalan dievaluasi agar anggaran di OPD berdayaguna dan berhasilguna, sehingga ada kemajuan pembangunan ekonomi dan sosial-ekonomi di Kabupaten Bangkalan.
"Perlu dilakukan reformasi birokrasi di Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan. Bahkan, jika perlu ganti Kepala OPD yang tidak produktif, seperti OPD Bappeda dan Disdik," ucapnya.
Baca Juga: Pemkab Launching Rumah Daur Ulang Berkonsep Energi Terbarukan
Menanggapi hal itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Bangkalan mengaku akan mengevaluasi kinerja OPD yang dianggap gagal untuk kebaikan Bangkalan.
"Sebenarnya tidak ada yang gagal, karena ini atas dasar kesepakatan bersama antara eksekutif dan legislatif. Namun nanti kita akan tetap evaluasi," katanya.wah
Editor : Redaksi
