SURABAYAPAGI.COM, Bogor - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memiliki peran penting dalam menjaga masyarakat dari berbagai shock atau guncangan pada 2023. Salah satu di antaranya yakni melalui alokasi anggaran subsidi dan kompensasi energi hingga ketahanan pangan.
Bendahara negara menyiapkan anggaran subsidi dan kompensasi energi, termasuk untuk bahan bakar minyak (BBM) sebesar Rp339 triliun pada APBN 2023. Sri Mulyani menyampaikan anggaran tersebut sebagai upaya untuk menekan harga BBM yang dipengaruhi harga minyak dunia, sehingga di Indonesia, harganya tidak terlalu tinggi bagi masyarakat.
Baca Juga: Pertamina Putuskan Tak Akan Naikkan Harga Jual BBM Jelang Lebaran
“Untuk subsidi dan kompensasi sehingga walaupun tadi harga BBM kalau di luar negeri karena terjadinya perang di Ukraina itu meningkatnya bisa dua hingga tiga kali lipat. Di Indonesia, harga BBM naik 30%, ini karena kita mengalokasikan subsidi kompensasi sebesar Rp551 triliun di 2022 dan tahun ini kita alokasikan Rp339,6 triliun," kata Sri Mulyani dalam Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda tahun 2023 di Sentul, Bogor, Selasa (17/1/2023).
Jika melihat nilai anggaran tersebut, ia mengatakan anggaran subsidi energi pada 2023 tercatat turun 38,4 persen atau Rp212 triliun dari alokasi 2022. Sri Mulyani menyebut bahwa pada 2022 terjadi fluktuasi harga minyak mentah dan terjadi kenaikan sebesar 71 persen sehingga mendorong besarnya kompensasi.
Pemerintah memberikan subsidi dengan tujuan menahan kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM, sehingga dapat dijangkau masyarakat.
Baca Juga: APBN Regional Jatim Tumbuh Positif, Penerimaan Pajak Tembus Rp18,22 Triliun
Selain itu, Dana Transfer Umum (DAU) sebesar Rp3,5 triliun di 2022 juga mengalir kepada daerah untuk melindungi masyarakat dan mengendalikan inflasi.
Secara umum, Kementerian Keuangan telah menyiapkan APBN 2023 sebesar Rp3.060 triliun yang siap dibelanjakan untuk menjaga daya beli masyarakat dan ekonomi Indonesia.
Dana ini terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp 2.246,5 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 814,7 triliun. Di pusat sendiri, pemerintah menyediakan anggaran ketahanan pangan Rp 92 triliun.
Baca Juga: USTDA Hibahkan Rp 31,3 Miliar, Fokus di Pengembangan Teknologi IKN
"Jadi, kalau kita lihat bagaimana perlindungan sosial yang juga kita berikan dalam menjaga daya beli masyarakat yang nilainya mencapai Rp476 triliun itu adalah salah satu strategi untuk menjaga daya beli sekaligus menopang pemulihan dan pertumbuhan ekonomi," ujarnya.
Sebagai informasi, anggaran subsidi dan kompensasi energi pada APBN 2022 sebesar Rp502,4 triliun, namun realisasinya mencapai Rp551 triliun. Realisasi sementara untuk kompensasi terbesar terjadi untuk BBM yang mencapai Rp307 triliun. bgr
Editor : Redaksi
