SURABAYAPAGI,Surabaya - Wakil Ketua Komisi C Bidang Infrastruktur Pembangunan DPRD Surabaya Aning Rahmawati menyampaikan Kota Surabaya akan segera punya perda penanggulangan banjir, perda ini akan masuk di prolegda 2022 sebagai perda inisiatif DPRD.
“Kota metropolis sebesar Surabaya sampai dengan detik ini belum punya perda banjir. Saat ini Surabaya masih mendasarkan penanganan banjir atau pengelolaan drainase pada SDMP 2018/2038 ( Surabaya drainage master plan), master plan drainase kota Surabaya” ujarnya.
Baca Juga: Wakil Ketua DPRD Surabaya Sambut Delegasi Perdagangan dari Tiongkok
Sementara SDMP ini mengcover saluran kota Surabaya, belum masuk pada drainase pemukiman atau lingkungan. “Disamping itu aplikasi SDMP di lapangan juga banyak yang perlu dievaluasi” jelas Aning.
Menurut Aning, permasalahan banjir dan genangan yang muncul di Surabaya adalah banyaknya titik titik genangan atau banjir yang dari tahun ke tahun belum berhasil diatasi.
“Salah satu contoh Rayon Gubeng dan Jambangan, selalu menimbulkan genangan dengan ketinggian diatas 0.4 meter, waktu genangan lebih besar dari 2 jam dan luas genangan lebih besar dari 20 ha, semua nya melebihi parameter genangan dari dinas PU. Dan anehnya infrastruktur pompa dan pintu air di kawasan tersebut sudah cukup banyak,”kata Aning.
Aning menyampaikan hal ini terjadi juga di daerah Wonocolo atas keluhan warga, ada rumah pompa tapi banjir masih tinggi “ Jadi bisa menjadi bahan kajian bahwa pompa dan pintu air yang selama ini menjadi andalan kota Surabaya ternyata belum menjadi solusi dan menyisakan masalah” ungkapnya.
Kenapa perlu adanya perda penanggulangan banjir? Aning sebagai Alumni Teknik Lingkungan ITS menyampaikan beberapa alasan. Pertama Infrastruktur pompa di Surabaya sesuai dengan SDMP sudah tertera di dalamnya dan sudah sesuai dengan kebutuhan saat SDMP dibuat, namun seiring dengan berjalannya waktu banyak pemukiman dibangun, unit usaha didirikan di kawasan setempat.
Baca Juga: KPU Kota Surabaya Mulai Seleksi Calon Anggota PPK dan PPS Pilkada 2024
“Sehingga menyebabkan kapasitas pompa sudah tidak sesuai lagi karena debit air yang dihasilkan dari kawasan sudah bertambah dengan adanya pemukiman dan unit usaha baru, belum lagi debit air hujan yang ada, karena saat ini saluran drainase masih jadi satu dengan saluran limbah pemukiman” terangnya.
Aning menambahkan inilah kenapa banyak kawasan genangan masih tinggi, jumlah dan letak pompa di SDMP perlu direview. Kedua masih banyak saluran yang fungsinya masih saluran irigasi bukan saluran drainase sehingga mengakibatkan banjir atau genangan.
“Konsep saluran irigasi adalah memberikan air sehingga badan air harus lebih tinggi dari saluran sekunder , tersier /lingkungan. Sedangkan saluran drainase kebalikan konsepnya, nah ini tentunya perlu untuk dievaluasi dan ditata ulang” jelasnya.
Ketiga belum adanya aturan untuk alih fungsi lahan, perkembangan industri yang sangat cepat di kawasan Kawasan tertentu berdampak sangat besar pada terjadinya genangan jika tidak diatur dengan baik.
Baca Juga: KPU Surabaya Paparkan Seleksi Calon Panitia Pemilihan Gubernur dan Walikota Tahun 2024
“Pada SDMP dimensi saluran untuk masing masing Kawasan sudah dikunci, namun alih fungsi lahan di banyak Kawasan sangat tinggi dan tidak dikunci, sehingga bisa jadi dimensi saluran sudah tidak sesuai lagi dengan SDMP. Inilah kenapa diperlukan Perda banjir yang didalamnya akan dikuatkan aturan untuk alih fungsi lahan” jelas Aning.
Terakhir, Aning menilai Surabaya perlu ada perda banjir adalah karena Surabaya belum punya parameter sekaligus alat ukur untuk mengetahui elevasi toleransi tinggi genangan, atau peil banjir untuk Kawasan-Kawasan terjadi genangan.
“Inilah kenapa perda penanggulangan banjir ini mutlak diperlukan, dan diharapkan menjadi solusi karena berdasarkan kajian system drainase Kawasan yang menyeluruh, dan menjadi pendamping SDMP Surabaya” pungkasnya.na
Editor : Mariana Setiawati
