PDIP-PKB-PPP, tak Grogi Survei Ketidakpuasan Kinerja Jokowi Satu Tahun ini
SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - PKS (Partai Keadilan Sejahtera) menargetkan Pemilu 2024 menjadi momentum kemenangannya. PKS mengincar suara masyarakat yang tidak puas dengan setahun kepemimpinan Presiden Jokowi.
Baca Juga: BRUIN Siap Pasang Badan untuk Capres yang 'Nggak Hobi Nyampah'
Presiden PKS Ahmad Syaikhu, mengatakan ini setelah mencermati hasil survei Litbang Kompas. Menurut Syaikhu, berdasarkan survei Litbang Kompas sebanyak 52,5 persen responden tidak puas dengan kinerja Presiden Jokowi selama setahun menjabat.
"Survei Litbang Kompas pada Oktober 2020 menunjukkan ada sekitar 52,5 persen masyarakat yang tidak puas terhadap kinerja satu tahun pemerintahan," kata Syaikhu saat memberi sambutan di acara Musyawarah Wilayah (Muswil) V PKS yang disiarkan di kanal YouTube PKS, Minggu (27/12/2020)
PKS, kini berbenah untuk pesta demokrasi 2024. Syaikhu mentargetkan minimal raih 15% kursi di Parlemen. Dan calonkan Presiden dan Wakil Presiden sendiri.
Kinerja Pasca Reshuffle
PDIP meyakini kinerja pemerintah akan lebih maksimal di 2021.
"Wajar saja (PKS mengincar suara masyarakat yang belum puas dengan kinerja Jokowi), karena PKS yang berada di (luar) pemerintahan Jokowi. Setahun ini Pak Jokowi bekerja di situasi pandemi yang melanda di seluruh dunia. Tentu saja ada masyarakat yang belum puas. Tetapi, menurut saya, tidak bisa dijadikan patokan untuk perolehan suara di tahun 2024," kata Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat kepada wartawan, Minggu (27/12/2020).
Presiden Jokowi diketahui belum lama melakukan reshuffle kabinet. Djarot meyakini reshuffle yang dilakukan Jokowi akan lebih memaksimalkan kinerja pemerintah.
"Saya yakin dan percaya bahwa Pak Jokowi dan kabinet yang lebih segar pasca-reshuffle akan bekerja lebih maksimal di tahun 2021, untuk mengatasi berbagai problem sebagai dampak dari pandemi COVID-19," sebutnya.
Djarot juga mengingatkan bahwa masyarakat yang menurut hasil survei Litbang Kompas belum puas dengan kinerja Jokowi selama setahun memimpin, masih bisa berubah pandangan di kemudian hari. Anggota DPR RI itu menekankan hasil survei masih dinamis.
"Benar, sangat mungkin untuk berubah di tahun-tahun mendatang. Ingat, bahwa hasil survei sangat dinamis dan tidak bisa dijadikan satu-satunya patokan," jelasnya.
Jangan Sebar Fitnah
PKB, mempersilakan PKS mengambil keuntungan dari krisis akibat pandemi virus Corona (Covid-19).
Baca Juga: Debat Capres 'Memanas', Prabowo-Anies Saling Serang Soal Etik, Terciduk Tak Salaman Usai Debat
"Silakan saja kalau ada yang mau mengais keuntungan politik dari keadaan krisis yang tengah dihadapi pemerintah dan masyarakat akibat Covid-19. Kan sumber masalah utamanya itu pandemi Covid-19 yang masih terus mengancam," kata Waketum PKB Jazilul Fawaid kepada wartawan, Minggu (27/12/2020).
Namun Jazilul menitipkan satu pesan ke PKS. Wakil Ketua MPR RI itu mengingatkan PKS agar tidak mengambil keuntungan dengan cara menyebar fitnah.
"Tentu, dengan memberikan kontribusi positif bukan dengan menyebar fitnah dan intrik. Mari kita berlomba dalam kebaikan untuk merebut hati rakyat," sebutnya.
Ingat Pemilih Pemula Gen Z
PPP menanggapi pernyataan PKS yang akan menggaet 52,5 persen suara rakyat yang tidak puas dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Pilpres 2024. PPP menyebut pemilih dalam Pilpres tidak hanya memilih berdasarkan puas dan tidak puas terhadap pemerintahan sebelumnya.
"Pemilu 2024 yang akan datang, akan diwarnai dengan masuknya pemilih pemula Gen Z yang akan menambah lebih banyak lagi segmen pemilih kaum milenial. Namun pemilih di segmen ini akan menentukan pilihannya tidak hanya berdasarkan soal puas-tidak puasnya masyarakat terhadap Pemerintahan Jokowi," kata Sekjen PPP demisioner, Arsul Sani saat dihubungi, Minggu (27/12/2020).
Baca Juga: Bawaslu Kota Mojokerto Gandeng Media Ikut Sukseskan Pemilu 2024
Arsul mengatakan pemilih pada Pilpres 2024 akan memperhatikan sejumlah faktor lain selain kepuasan terhadap kinerja pemerintahan sebelumnya. Tak hanya itu, jika ada masyarakat yang memilih lantaran tidak puas dengan Jokowi, berarti itu memang pendukung partai oposisi Jokowi sejak Pilpres 2014.
"Ada banyak faktor lain yang akan turut mempengaruhi pilihan terhadap parpol, dan PPP melihat suara yang tidak puas terhadap pemerintahan saat ini otomatis akan lari ke partai yang tidak menjadi koalisi pemerintahan. Kalaupun ada segmen masyarakat yang tidak puas terhadap pemerintahan saat ini dan akan memilih partai yang tidak menjadi pendukung pemerintah di Pemilu 2024, maka menurut kami itu memang bagian dari segmen masyarakat yang memang sudah bersama partai yang tidak pernah bersama Jokowi sejak dari Pemilu 2014," jelas Arsul.
Tak Mudah Ditampung PKS
Lebih jauh, Arsul mengungkap masyarakat yang terlanjur kecewa dengan Jokowi namun tidak suka dengan partai koalisi di luar pemerintah juga tidak akan mudah ditampung oleh PKS. Menurutnya penilaian pemilih tidak semudah itu terlebih bagi pemilih generasi milenial.
"Sedangkan segmen masyarakat yang meskipun kecewa dengan pemerintahan yang ada, namun mereka juga tidak sreg dengan partai di luar koalisi pemerintahan, maka diyakini tidak akan mudah untuk digarap partai seperti PKS," ujar Arsul.
"Diatas semua itu, pertarungannya nanti adalah bagamaina partai-partai akan memperebutkan suara kelompok milenial yang akan melihat parpol tidak dengan kaca mata simpel apakah parpol tersebut di dalam atau di luar pemerintahan," sambungnya. n jk/erc/rmc
Editor : Moch Ilham
