Utang Bakrie Rp 1,91 Triliun, Kasus Lapindo Diusik Mahasiswa

Aliansi Mahasiswa Peduli Sosial Demokrasi (AMPSI) saat demo di depan Gedung Kementerian Keuangan, Kamis, (1/7/ 2021).

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Pemerintah didorong terus menagih hutang negara kepada PT. Lapindo Bratas selaku anak perusahaan Bakrie Group. Dukungan ini disampaikan Aliansi Mahasiswa Peduli Sosial Demokrasi (AMPSI) saat demo di tengah derasnya hujan di depan Gedung Kementerian Keuangan, Kamis, (1/7/ 2021).

Minarak Lapindo Memiliki hutang yang sangat besar kepada pemerintah Indonesia. Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2019, pemerintah mencatat hingga 31 Desember 2019 total hutang Lampido berantas dan minarak kepada pemerintah sebesar Rp. 1,91 Triliun.

"Kami memberikan jangka waktu satu bulan kepada Bakrie Group untuk menyelesaikan hutangnya. Kepada pemerintah kami mendorong untuk menyita aset milik Bakrie Group jika tidak ada niatan baik dari Bakrie Group dalam menyelesaikannya," ungkap Agus Maulidar, Korlap demonstrasi.

"Terhitung sejak tanggal 26 mei 2006 kasus lampindo di Sidoarjo, Jawa Timur masih menyisakan persoalan saat ini. Tiada lain adalah PT. Minarak Lampindo Jaya, sebab hutang negara adalah hutang masyarakat yang harus segera mungkin dilunaskan," tambah Agus.

 

Hak Masyarakat

Agus menegaskan kepada Pemerintah dan kepada Bakrie Group untuk sesegera mungkin menyelesaikan hutang piutang yang sampai saat ini belum juga diselesaikan oleh Bakrie Group.

Agus juga menegaskan, bahwasannya jika aspirasi dan suara mereka jika tidak diindahkan, maka mereka akan melakukan demonstrasi dengan masa yang lebih besar lagi. Baginya ini bukan persoalan biasa, ini terkait hak masyarakat yang harus dibayar.

"Pemerintah harus lugas dalam hal ini, dan Bakrie Group pun harus sadar akan hutangnya, jangan diam dan pura-pura tuli, sekali lagi saya tegaskan kepada Bakrie Group, BAYAR HAK RAKYAT!!!" tegas Agus pungkas . erc/cr2/rmc