SURABAYAPAGI, Surabaya – Pendamping PKH (Program Keluarga Harapan) dan pendampingi BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) Surabaya, serta jajaran Dinas Sosial diminta menyamakan data terkait masyarakat berpenghasilan rendah di Kota Pahlawan. Sehingga nantinya, data terkait masyarakat berpenghasilan rendah yang ada di Kemensos dam Dinsos Surabaya, tidak tumpang tindih.
Hal ini diucapkan Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi saat menggelar pertemuan virtual dengan para pendamping PKH (Program Keluarga Harapan) se- Surabaya, pendamping BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) Surabaya, dan jajaran Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya, Sabtu (7/8/2021).
Baca Juga: Wakil Ketua DPRD Surabaya Sambut Delegasi Perdagangan dari Tiongkok
"Saya tahu bahwa teman-teman ini langsung berada di bawah Kemensos. Namun, yang perlu saya sampaikan adalah warga yang tinggal di Surabaya itu tidak hanya warga yang ber-KTP Surabaya. Tapi yang bukan KTP Surabaya juga banyak tinggal di Surabaya," kata Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, kemarin.
Eri menyadari, para pendamping PKH maupun pendamping BPNT melakukan survei di tingkat masyarakat untuk menghimpun sebuah data. Pemkot Surabaya juga melakukan yang sama untuk mengumpulkan data masyarakat berpenghasilan rendah.
"Sehingga saya berharap data ini bisa dikomunikasikan dengan kami, bisa menjadi satu. Jadi, nanti ke depan semua data menjadi satu bagian sebagai rumah besar atau rumah bersama yang ada di bawah naungan Dinsos, sehingga lebih gampang untuk menentukan keluarga ini dapat apa dan keluarga itu dapat apa," ujarnya.
Baca Juga: KPU Kota Surabaya Mulai Seleksi Calon Anggota PPK dan PPS Pilkada 2024
Eri pum berharap di setiap kelurahan ada pendamping PKH, pendamping BPNT, LPMK, serta jajaran Dinas Sosial Surabaya. Mereka menjadi satu kesatuan sebagai tim untuk mencari data warga tidak mampu sekaligus bersama-sama mensejahterakan warga tersebut.
"Jadi, semuanya ini jadi tim di tingkat kelurahan, sehingga apabila ada 100 warga di kelurahan tertentu yang tidak mampu, maka bisa didiskusikan dalam tim ini. Warga ini cocoknya dikasik PKH, warga ini dikasik BPNT, termasuk juga bantuan dari Pemkot Surabaya," katanya.
Baca Juga: KPU Surabaya Paparkan Seleksi Calon Panitia Pemilihan Gubernur dan Walikota Tahun 2024
Eri meyakini, dengan cara tersebut pemberian bantuan dari pemerintah akan bisa merata dan tidak bertumpu di satu keluarga saja. Selain itu, bantuan yang disalurkan juga bisa tepat sasaran pada keluarga yang memang membutuhkan.
"Saya sudah konsultasi kepada Bu Mensos, jika keluarga itu sudah mendapatkan PKH, jangan sampai mendapatkan lagi BPNT atau pun bantuan dari daerah, supaya keluarga yang lain juga dapat," ucapnya.sb1/na
Editor : Mariana Setiawati
