SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Dalam situasi darurat seperti ini memang yang harus dikedepankan itu ya pertimbangan kemanusiaan. Surabaya mestinya ya nggak bisa kalau kemudian harus menolak warga non Surabaya, karena kan Surabaya kota metropolitan. Orang kan nggak boleh mudik dan harus stay di Surabaya dan Surabaya memiliki fasilitas yang lengkap.
Jadi persoalannya disitu, memang kapasitas rumah sakit itu overload, tidak kemudian menghalangi orang untuk berobat ke rumah sakit lalu bukan warga Surabaya ditolak seperti itu. Itu kan bukan berdiri diatas pertimbangan kemanusiaan, yang perlu diberi solusi itu kan berarti menambah jumlah rumah sakit darurat.
Berarti, harus ada kolaborasi dan kerjasama antara Pemprov dengan Pemkot. Sama-sama mereka punya aset. Aset mana yang di miliki Pemprov dan juga Pemkot yang bisa dipakai untuk rumah sakit darurat. Jadi solusinya betul-betul berdiri di atas pertimbangan kemanusiaan. Kalau Surabaya hanya ngurusin Surabaya itu tidak bisa, karena mobilisasi orang yang ber-KTP non Surabaya itu ratusan ribu. Karena mereka mengandalkan bekerja di Surabaya.
Jadi menurut saya memang ego sektoral yang begitu harusnya berdiri di atas pertimbangan kemanusiaan, karena situasinya memang rumit.
Namun, saya lihat disini, bisa berdampak pada politik sosial itu sendiri. Jadi memang dibutuhkan kepemimpinan yang empatik melindungi, jadi kepemimpinan empatik melindungi itu ya pertimbangan kemanusiaan itu di atas pertimbangan yang lainnya. Sehingga dalam posisi seperti itu jangan gunakan pertimbangan yang sifatnya politis, kalau politis nanti yang lain-lain tidak akan dapat efek apa-apa. Apakah efek citra, efek elektabilitas, apakah relasi kuasa untuk kontestasi dan lain-lain, tidak akan dapat apa-apa. Karena situasi saat ini publik sedang melihat, mengetes kepemimpinan baik yang ada di kota maupun di provinsi itu kepemimpinan dengan tipe seperti apa.
Jadi seperti ini, seorang pemimpin yang melindungi dan memiliki sifat empatik akan memiliki efek luar biasa secara politis. Hal ini berbeda kalau hanya mengandalkan ego sektoral saja. Publik bisa menilai sendiri. Karena, hal ini dapat menciderai kepentingan publik. Sangat bahaya.
Jadi saya harap, Wali Kota Surabaya sebagai pemimpin jangan terlalu panik menghadapi situasi Covid-19 ini.
Karena kondisi pandemi ini sudah mendunia. Dan hampir dialami seluruh pemimpin, karena memang tidak ada yang siap. Jadi semestinya langkah yang diambil itu langkah tenang. Tidak perlu harus mengklaim cara kepemimpinan dia lebih baik, memblaw kepemimpinan lain. Fokuslah pada kepemimpinannya dengan berlandas atau berbasis pada kemanusiaan tadi.
Jadi, menurut saya, Bu Risma tidak perlu panik, tetapi sekali lagi yang perlu di koreksi adalah pertimbangan ego sektoral itu mohon tidak dijadikan pertimbangan, tapi jadikanlah pertimbangan kemanusiaan sehingga dia bisa melindungi semua orang yang ada di Surabaya dengan cara kolaboratif. Jadi kuncinya adalah kepemimpinan transformatif dan kolaboratif. byt/cr2
Editor : Moch Ilham
