Pembangunan Ibu Kota Baru di Kaltim, Masih Tertatih-tatih

author surabayapagi.com

- Pewarta

Kamis, 11 Nov 2021 20:30 WIB

Pembangunan Ibu Kota Baru di Kaltim, Masih Tertatih-tatih

i

Presiden Jokowi saat meninjau ibu kota baru di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (17/12/2019) lalu.

Menkeu Sri Mulyani Bongkar Perencanaan Awal. Juga Kepala Bappenas Suharso Monoarfa Mengingatkan. Akhirnya Presiden Jokowi, awal November 2021 lalu Roadshow Cari Dana Sampai ke UEA . Malah Kini Diungkap oleh Wakil Gubernur Kalimantan Timur Hadi Mulyadi, Terjadi Kelemahan Koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemprov Kalimantan Timur


SURABAYAPAGI.COM, Jakarta- Rencana perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimatan Timur, dinilai lamban atau tertatih-tatih. Impian Istana Kepresidenan sudah bisa terbangun di Penajem Paser Utara pada Juli 2024, bisa jadi hanya angan-angan .

Terbaru, Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Hadi Mulyadi malah mengabarkan tentang buruknya koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Baca Juga: Maksi Gratis, Defisit Anggaran dan Utang

Hadi Mulyadi bahkan menyebut Menteri Keuangan, Sri Mulyani dibuat terkejut dengan permintaan Presiden Jokowi soal ibu kota baru.
Sri Mulyani, pernah dipanggil Presiden Joko Widodo yang menyatakan telah menetapkan ibu kota negara Indonesia dari Jakarta dipindahkan di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur.

Hadi menyebut, sejak Jokowi mengumumkan rencana pemindahan ibu kota baru, Sri Mulyani mempertanyakan uangnya berasal dari mana?.

"Kata beliau 'uangnya dari mana', artinya belum terbayangkan berapa dana yang harus dialokasikan dari rencana itu," kata Hadi, yang dikutip dari Antara, belum lama ini.

Hadi menilai persoalan anggaran perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kaltim, tidak jelas. Sehingga komunikasi yang terbangun antara pemerintah pusat dan daerah, tidak baik.

"Kapan mereka mau membangun, berapa biayanya, sering kali tidak jelas," ucap Hadi Mulyadi.

"Anggaran tidak jelas karena memang ini proyek besar," Hadi menambahkan.

Karena itu, Hadi memaklumi apabila Menteri Keuangan kaget dengan catatan hal tetap harus diperjuangkan. Karena menurut Hadi, pemindahan IKN adalah hal yang sangat luar biasa dan manfaatnya bukan hanya untuk Kaltim, tapi untuk Indonesia secara umum.

Hadi mengakui perpindahan IKN akan membuat perimbangaan pembangunan di Indonesia akan menjadi semakin tangguh.
"Kalau pembangunan terus terpusat di Pulau Jawa maka akan terjadi kecemburuan," ucap Hadi.


Janji Jokowi 

Jokowi saat umumkan pada tahun 2019 menyatakan bahwa pembangunan ibu kota baru tidak akan menyedot dana APBN secara besar-besaran.

Awalnya, porsi anggaran negara dalam pembangunan IKN hanya sebesar 19,18% atau Rp 89,4 triliun dari keseluruhan anggaran yang diperkirakan mencapai Rp 466 triliun. Sisa pembiayaan akan dilakukan melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atau public-private partnership (PPP) dan swasta sebesar Rp 253,4 triliun atau 54,38%. Disamping BUMN-BUMD sebesar Rp 123,2 triliun atau 26,44%.

Jadi meskipun pembangunan IKN tidak sepenuhnya menggunakan APBN, namun tetap akan menjadi beban dalam kondisi sulit sekarang ini.

"Secara perhitungan ekonomi, bisnis pembangunan IKN jauh dari kata feasible (layak). Rencana Pemerintah terhadap sumber pembiayaan di luar APBN sebesar 81% tersebut di atas perlu dikaji ulang," kata kepala Bappenas.



Tawarkan ke UEA

Awal November 2021 lalu di Dubai, Presiden Joko Widodo menawarkan tiga sektor pembangunan Indonesia untuk prioritas kerjasama antara Indonesia dan Uni Emirat Arab (UEA). Saat itu Jokowi menghadiri Indonesia–UEA Investment Forum yang berlangsung di Dubai.

Dalam siaran pers Biro Pers Setpres, Jumat (5/11/2021), presiden menawarkan pembangunan ibukota baru Indonesia. Untuk membangun ibukota baru setidaknya dibutuhkan dana sebesar USD35 miliar atau setara Rp500,5 triliun (kurs Rp14.300). Kedua, mengajak kerjasama di bidang transisi energi, sektor perdagangan.

Presiden Joko Widodo dalam Indonesia-PEA (Persatuan Emirat Arab) Investment Forum didampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Dalam forum ini, Indonesia-UEA membahas beberapa hal yang menjadi prioritas kerja sama antara Indonesia dengan PEA.
Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mengatakan Jokowi dan MBZ berkomitmen memperkuat kerja sama dan kemitraan dalam pembangunan ibu kota baru. Kedua pemimpin sepakat untuk menindaklanjuti secara intensif berupa pertemuan-pertemuan pada tingkat teknis.

"Beliau mengarahkan untuk terus diintensifkan khusus membahas mengenai pembangunan ibu kota baru," kata Retno dalam keterangan persnya yang ditayangkan di Kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (4/11/2021).

Janji tak Pinjam

Baca Juga: Tiga Menteri Bahas Makan Siang Gratis

Presiden Joko Widodo berjanji pembangunan ibu kota baru di Kutai Kartanegara-Penajam Passer Utara, Kalimantan Timur, tak akan menggunakan dana pinjaman dari mana pun.

Selain itu, pembangunan ibu kota negara baru ini juga tak akan menggunakan skema government guarantee.

Jokowi mengaku sudah menegaskan ini kepada sejumlah pihak yang ingin terlibat dalam pembangunan ibu kota baru seperti Softbank dan Uni Emirat Arab.

“Yang kita tawarkan, satu, tidak pinjaman, yang kedua tidak ada government guarantee. Enggak ada. Jadi semuanya kerja sama," kata JokowI saat berbincang dengan wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (17/1/2020).

Maka itu Pemerintah tetap ingin melanjutkan proyek ibu kota baru. Rencana ini terus dimatangkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Namun , pemindahan ibu kota Indonesia ke Penajam Paser Utara Kalimatan Timur dari DKI Jakarta ini tidak semudah membalikkan telapak tangan. Pemerintah membutuhkan perencanaan yang matang dan jika dilakukan maka membutuhkan waktu puluhan tahun.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, berdasarkan masterplan yang sudah dirancang, pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Penajam Paser Utara ini membutuhkan waktu tak kurang dari 20 tahun.



Harus Dirancang Matang

Anggota Komisi XI DPR, M Misbakhun, mengatakan pemerintah dan DPR harus membuat rencana pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur dengan matang. Selain itu, perencanaan pembangunan ibu kota baru tersebut, harus benar-benar kuat dari sisi aturan.

Menurut Misbakhun, pembangunan ibu kota baru di pulau Kalimantan membutuhkan waktu yang tidak singkat antara 15 tahun hingga 20 tahun. Karena itu, pembangunan tersebut membutuhkan perencanaan dan konsep yang matang dengan nilai filosofis yang memadai.

Salah satunya, dengan membuat aturan yang jelas dan kuat sehingga proyek pembangunan tidak menjadi terbengkalai atau mangkrak di tengah jalan," kata Misbakhun, Sabtu (9/10/2021).

Misbakhun menjelaskan, skema anggaran juga harus disiapkan agar pembangunan tidak macet. Begitu juga dengan infrastruktur pendukung seperti teknologi digital, transportasi publik, maupun dampak terhadap lingkungan dengan konsep green energy dan low emission.

Baca Juga: Menkeu Ingatkan Makan Siang Gratis, Timbulkan Utang Lebih Besar

Politikus Golkar itu menambahkan, pembangunan ibu kota negara (IKN) untuk membentuk wilayah pusat pemerintahan di Kalimantan Timur dan wilayah pusat ekonomi di Jakarta.

"Masalah sosial masyarakat akan susah dikendalikan karena mereka hilang kepercayaan dengan pemerintah pusat," katanya menjelaskan.



17 Agustus 2024

Wakil Gubernur Hadi ingat harapan Jokowi bahwa rencana peringatan HUT Kemerdekaan RI dilakukan di Istana Kepresidenan yang baru pada 17 Agustus 2024.

Namun hingga saat ini proses pembangunannya terkesan lamban. Saat ini masih dikoordinasikan antar-berbagai instansi, baik di pusat maupun di daerah.

Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam menyebutkan rencana pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru tidak layak dilakukan saat ini karena hanya akan menambah beban negara.

Menurutnya, pandemi Covid-19 membuat perekonomian sangat tertekan dan juga utang pemerintah meningkat tajam. Ini tercermin dari defisit anggaran yang melebar hingga 6% di tahun lalu.

Kondisi yang masih sulit ini, terutama saat angka positif Covid-19 juga melonjak tajam, seharusnya pemerintah fokus pada pemulihannya bukan melakukan rencana lain yang akan menambah beban anggaran.

"Semestinya Pemerintah berkonsentrasi penuh menangani pandemi Covid-19 yang secara jelas mempertaruhkan keselamatan warga, konstitusional. Sedangkan pemindahan IKN bukan merupakan tugas dan kewajiban konstitusional. Itu merupakan amanah," ingatnya dalam keterangan resmi, Rabu (30/6/2021).

Presiden Joko Widodo mengumumkan rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur, dalam konferensi pers negara di Istana Negara, Senin, 26 Agustus 2018, pukul 13.00 WIB. n t,07

Editor : Moch Ilham

BERITA TERBARU