SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Pakar ekonomi Universitas Indonesia Faisal Basri mengamati kini semakin banyak proyek-proyek yang mubazir. Ini karena ada korupsi di dalamnya.
Faisal menyoroti banyaknya konflik kepentingan yang berada dalam tubuh pemerintahan Jokowi menjadi faktor utama ambruknya pemerintahan Jokowi.
"Saya sih melihat sekarang sudah pada situasi critical moment, dimana para oligark ini kan sebetulnya mirip dengan koalisi jahat ya," kata Faisal dalam webinar, ditulis, Minggu (30/1/2022).
Menurut dia kalau koalisi jahat itu tidak langgeng, mereka akan saling buka-bukaan karena pembagiannya tidak merata.
"Saya prediksi sih nggak sampai 2024 secara moral pemerintahan ini sudah ambruk karena mayoritas elitnya sudah tidak bisa ditutup-tutupi lagi, melakukan skandal dan skandalnya makin besar," katanya.
Faisal Basri menduga, biaya pembangunan jalan tol pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo membutuhkan biaya lebih besar dibanding sebelumnya.
Tak Tutupi Skandal Elite
Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Faldo Maldini mengklaim bahwa negara selama ini tak pernah menutup mata soal skandal para elite di negeri ini.
Hal itu ia sampaikan merespons ekonom Faisal Basri yang memprediksi rezim Joko Widodo akan ambruk secara moral sebelum 2024 karena mayoritas elite di lingkaran pemerintahan sudah tidak bisa menutupi skandal-skandal yang telah dilakukan.
“Negara tidak pernah tutup mata soal skandal elite," kata Faldo dalam keterangan resminya, Minggu (30/1).
Faldo mengatakan semua lembaga penegak hukum yang awalnya diragukan masyarakat sudah membuktikan dan menjawab keraguan tersebut dengan mengungkap pelbagai skandal tersebut. Baginya, saat ini pemerintah masih berada di jalan yang baik meski dalam kondisi berat.
Selain itu, Faldo memaklumi bahwa Faisal Basri sebagai seorang ekonom pasti memiliki argumentasi sampai mengatakan demikian. Namun, pemerintah selama ini selalu mendengarkan masukan dari berbagai pihak.
"Kami pun punya kerja-kerja yang harus diselesaikan agar apa yang ditakutkan itu tidak terjadi," kata dia.
Tahun 2023 Masa Kritis
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan tahun 2023 akan menjadi masa kritis bagi keuangan negara. Sebab kebijakan Surat Keputusan Bersama (SKB) III akan kedaluwarsa tahun depan.
Dengan habisnya periode kebijakan SKB III, Bank Indonesia (BI) tidak akan lagi membeli surat utang negara untuk membantu pendanaan COVID-19 di APBN.
“Fokus kita tidak hanya di 2022 saat ini. Kami di Kementerian Keuangan mulai menyusun untuk 2023 which is ini adalah the most critical time. Karena pada 2023 SKB kami expired. Pak Perry (Gubernur BI) sudah tidak lagi menjadi penjaga kami,” ujar Sri Mulyani dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI, Kamis (27/1).
Selama ini BI dan pemerintah melakukan sistem burden sharing atau berbagi beban dalam mendanai penanganan kesehatan dan kemanusiaan sebagai dampak COVID-19. Namun kebijakan tersebut akan berakhir tahun depan.
Menurut Sri Mulyani, BI nantinya tetap akan membantu pemerintah namun tidak lagi secara langsung seperti yang dilakukan dalam SKB I, II dan III selama ini.
Berharap Fiskal Sehat
Untuk itu sebelum masuk ke masa kritis di 2023, dia berharap kondisi fiskal tahun ini sudah sehat atau paling tidak relatif kuat berdiri sendiri tanpa mendapat dukungan BI. Caranya yaitu dengan menekan tingkat defisit APBN di bawah 3 persen dan mengelola pembiayaan secara hati-hati.
Namun di sisi lain, hal tersebut harus dilakukan pemerintah di saat tingkat inflasi dunia sedang memanas. Seperti diketahui, inflasi di Amerika Serikat saat ini sudah mencapai 7 persen.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengatakan hal tersebut juga harus diwaspadai sebab kebijakan yang diambil AS akan berdampak pula ke negara lain termasuk Indonesia.
Untuk itu, di mengatakan saat ini yang dilakukan pemerintah adalah mencoba untuk menaikkan imunitas fiskal agar perekonomian tetap terus terjaga. n jk, er, 07
Editor : Moch Ilham
