Realisasi Penyaluran Subsidi Kedelai Sangat Kecil, Zulhas Janji Syarat Penerima Dipermudah

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.

i

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Realisasi penyaluran subsidi kedelai sebesar Rp 1.000 per kg kepada para perajin tahu tempe dinilai masih sangat kecil. Para perajin tahu tempe masih mengalami kesulitan untuk memenuhi syarat-syarat penerima subsidi.

Seperti diketahui, program subsidi kedelai yang dilaksanakan pada April-Juli lalu terhambat penyalurannya akibat persoalan data penerima. Salah satunya, akibat banyaknya izin operasonal koperasi perajin tahu dan tempe yang sudah mati karena tidak diperpanjang.

Sementara, penyaluran subsidi kedelai menuntut persyaratan administrasi yang lengkap agar anggaran subsidi dapat dicairkan oleh pemerintah.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengusulkan syarat bantuan selisih harga kedelai untuk perajin tahu tempe dipermudah.

Pria yang akrab disapa Zulhas ini mengatakan, bantuan yang disalurkan saat ini baru di kisaran 10% hingga 20%. Bantuan ini sendiri diberikan untuk menjaga stabilitas harga kedelai di tingkat perajin.

"Baru kepakai 10-20%, maka saya lagi usul agar dipermudah syarat-syaratnya untuk dapat Rp 1.000 itu jangan sampai orang mesti punya ini, punya ini, maksudnya subsidi harga saja," kata Zulhas di Kementerian Perdagangan, Jakarta, Selasa (11/10/2022).

Sementara itu, Ketua Umum Gabungan Koperasi Produsen Tahu Tempe Indonesia (KOPTI) Aip Syarifuddin mengucapkan terima kasih kepada Zulhas atas usulan tersebut.

Syarif mengaku senang jika persyaratan untuk subsidi kedelai itu dikurangi. Ia merinci sejumlah syarat syarat mendapatkan bantuan subsidi kedelai antara lain Nomor Induk Koperasi(NIK), Nomor Induk Berusaha (NIB), keterangan domisili usaha sesuai KOPTI, dan terdaftar sebagai anggota KOPTI.

Aip memastikan, para koperasi juga sudah selesai mengurus perizinan usahanya sehingga nantinya dapat menerima subsidi.

"Intinya, kalau boleh urusan administrasi tidak usah ribet, karena masalah administrasi, perajin tahu dan tempe itu kurang bagus," ucapnya.

Adapun berdasarkan data terbaru Gakoptindo, total kebutuhan kedelai oleh para perajin di 17 provinsi mencapai 158,8 ribu ton. Volume tersebut dibutuhkan untuk produksi tahu dan tempe sepanjang Oktober-Desember 2022.

Selain itu, Zulhas mengatakan, bantuan selisih harga Rp 1.000/kg ini akan dilanjutkan pemerintah hingga akhir tahun ini. Dana subsidi itu sendiri bersumber dari anggaran cadangan stabilisasi harga pangan (CSHP) yang dialokasikan sebesar Rp 955 miliar.

"Kedelai juga sama selisih harga disubsidi masih berlaku sampai Desember jadi selisih harga dibantu pemerintah Rp 1.000," ujar Zulhas.

Mengutip Panel Harga Badan Pangan Nasional, Kedelai Biji Kering Impor secara rata-rata nasional seharga Rp 14.000 per kilogram. Sementara, di DKI Jakarta, dijual dengan rata-rata Rp 12.960 per kilogram. jk

Berita Terbaru

Puluhan Masa Yayasan Masjid Rahmat Surabaya Tuntut Pengembalian Tanah Wakaf di Pandigiling

Puluhan Masa Yayasan Masjid Rahmat Surabaya Tuntut Pengembalian Tanah Wakaf di Pandigiling

Jumat, 07 Agu 2026 16:00 WIB

Jumat, 07 Agu 2026 16:00 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Puluhan waraga dari Yayasan Masjid Rahmat Surabaya bersama warga sekitar mengelar aksi unjuk rasa menuntut pengembalian atas tanah…

10 Tiang Listrik Roboh di Manyar Gresik, Timpa Kendaraan Proyek dan Lumpuhkan Lalu Lintas

10 Tiang Listrik Roboh di Manyar Gresik, Timpa Kendaraan Proyek dan Lumpuhkan Lalu Lintas

Jumat, 07 Agu 2026 15:57 WIB

Jumat, 07 Agu 2026 15:57 WIB

SURABAYAPAGI.com, Gresik – Sedikitnya 10 tiang listrik di Jalan Raya Manyarsidomukti, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, roboh pada Jumat (7/8) sekitar pukul 1…

Rugikan Negara Rp3,6 M, Tunjangan DPRD Ponorogo Sempat Jadi Temuan BPK Tahun 2022

Rugikan Negara Rp3,6 M, Tunjangan DPRD Ponorogo Sempat Jadi Temuan BPK Tahun 2022

Jumat, 07 Agu 2026 13:38 WIB

Jumat, 07 Agu 2026 13:38 WIB

PONOROGO– Dugaan korupsi tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Ponorogo tahun 2023-2026, yang menyeret Mantan Ketua DPRD Sunarto dan Kabag K…

SMA Negeri 1 Porong Unggul Prestasi, Luhur Budi Pekerti Undang Wali Murid dalam Sosialisasi Program Sekolah

SMA Negeri 1 Porong Unggul Prestasi, Luhur Budi Pekerti Undang Wali Murid dalam Sosialisasi Program Sekolah

Jumat, 07 Agu 2026 11:17 WIB

Jumat, 07 Agu 2026 11:17 WIB

SURABAYAPAGI.com, Sidoarjo – SMA Negeri 1 Porong, Kabupaten Sidoarjo, mengundang seluruh para wali murid kelas X-1 sampai X-12 dalam acara Sosialisasi Program S…

Kuatkan Nilai Kebangsaan di Era Disrupsi, BHS Ajak Masyarakat Sebarkan Semangat Empat Pilar

Kuatkan Nilai Kebangsaan di Era Disrupsi, BHS Ajak Masyarakat Sebarkan Semangat Empat Pilar

Jumat, 07 Agu 2026 10:19 WIB

Jumat, 07 Agu 2026 10:19 WIB

SurabayaPagi, Surabaya - Di tengah derasnya arus informasi digital yang mengalir tanpa batas, ruang-ruang diskusi tentang nilai kebangsaan menjadi semakin…

Kontrak Impor Minyak dari Rusia, Dilakukan Negara, Bukan Lagi Pertamina

Kontrak Impor Minyak dari Rusia, Dilakukan Negara, Bukan Lagi Pertamina

Jumat, 07 Agu 2026 09:32 WIB

Jumat, 07 Agu 2026 09:32 WIB

  SURABAYAPAGI.com – Pemerintah Indonesia berencana membuat kontrak impor minyak jangka panjang dari Rusia. Saat ini proses impor tersebut sudah masuk tahap ke…