Realisasi Penyaluran Subsidi Kedelai Sangat Kecil, Zulhas Janji Syarat Penerima Dipermudah

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.

i

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Realisasi penyaluran subsidi kedelai sebesar Rp 1.000 per kg kepada para perajin tahu tempe dinilai masih sangat kecil. Para perajin tahu tempe masih mengalami kesulitan untuk memenuhi syarat-syarat penerima subsidi.

Seperti diketahui, program subsidi kedelai yang dilaksanakan pada April-Juli lalu terhambat penyalurannya akibat persoalan data penerima. Salah satunya, akibat banyaknya izin operasonal koperasi perajin tahu dan tempe yang sudah mati karena tidak diperpanjang.

Sementara, penyaluran subsidi kedelai menuntut persyaratan administrasi yang lengkap agar anggaran subsidi dapat dicairkan oleh pemerintah.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengusulkan syarat bantuan selisih harga kedelai untuk perajin tahu tempe dipermudah.

Pria yang akrab disapa Zulhas ini mengatakan, bantuan yang disalurkan saat ini baru di kisaran 10% hingga 20%. Bantuan ini sendiri diberikan untuk menjaga stabilitas harga kedelai di tingkat perajin.

"Baru kepakai 10-20%, maka saya lagi usul agar dipermudah syarat-syaratnya untuk dapat Rp 1.000 itu jangan sampai orang mesti punya ini, punya ini, maksudnya subsidi harga saja," kata Zulhas di Kementerian Perdagangan, Jakarta, Selasa (11/10/2022).

Sementara itu, Ketua Umum Gabungan Koperasi Produsen Tahu Tempe Indonesia (KOPTI) Aip Syarifuddin mengucapkan terima kasih kepada Zulhas atas usulan tersebut.

Syarif mengaku senang jika persyaratan untuk subsidi kedelai itu dikurangi. Ia merinci sejumlah syarat syarat mendapatkan bantuan subsidi kedelai antara lain Nomor Induk Koperasi(NIK), Nomor Induk Berusaha (NIB), keterangan domisili usaha sesuai KOPTI, dan terdaftar sebagai anggota KOPTI.

Aip memastikan, para koperasi juga sudah selesai mengurus perizinan usahanya sehingga nantinya dapat menerima subsidi.

"Intinya, kalau boleh urusan administrasi tidak usah ribet, karena masalah administrasi, perajin tahu dan tempe itu kurang bagus," ucapnya.

Adapun berdasarkan data terbaru Gakoptindo, total kebutuhan kedelai oleh para perajin di 17 provinsi mencapai 158,8 ribu ton. Volume tersebut dibutuhkan untuk produksi tahu dan tempe sepanjang Oktober-Desember 2022.

Selain itu, Zulhas mengatakan, bantuan selisih harga Rp 1.000/kg ini akan dilanjutkan pemerintah hingga akhir tahun ini. Dana subsidi itu sendiri bersumber dari anggaran cadangan stabilisasi harga pangan (CSHP) yang dialokasikan sebesar Rp 955 miliar.

"Kedelai juga sama selisih harga disubsidi masih berlaku sampai Desember jadi selisih harga dibantu pemerintah Rp 1.000," ujar Zulhas.

Mengutip Panel Harga Badan Pangan Nasional, Kedelai Biji Kering Impor secara rata-rata nasional seharga Rp 14.000 per kilogram. Sementara, di DKI Jakarta, dijual dengan rata-rata Rp 12.960 per kilogram. jk

Berita Terbaru

Sidak SPPG Grogol, DLH Ponorogo Temukan IPAL Tak Standar dan Larang Hasilkan Limbah 

Sidak SPPG Grogol, DLH Ponorogo Temukan IPAL Tak Standar dan Larang Hasilkan Limbah 

Jumat, 17 Jul 2026 19:43 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 19:43 WIB

SURABAYA PAGI, Ponorogo- Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Ponorogo bergerak cepat merespons keluhan masyarakat terkait dugaan pencemaran lingkungan oleh…

Wujudkan Pasar Pangan Aman, Balai POM di Bima Gandeng Pengelola Pasar dan Saka POM Sisir Pasar Amahami

Wujudkan Pasar Pangan Aman, Balai POM di Bima Gandeng Pengelola Pasar dan Saka POM Sisir Pasar Amahami

Jumat, 17 Jul 2026 17:19 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 17:19 WIB

SURABAYAPAGI.com, BIMA – Dalam upaya memberikan jaminan perlindungan kesehatan bagi masyarakat dari bahaya pangan yang tidak memenuhi syarat, Balai Pengawas O…

Bapenda Surabaya Periksa Pajak Rumah Makan Ny Suharti, Minta Dokumen Keuangan selama Setahun

Bapenda Surabaya Periksa Pajak Rumah Makan Ny Suharti, Minta Dokumen Keuangan selama Setahun

Jumat, 17 Jul 2026 17:16 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 17:16 WIB

SURABAYA PAGI, Surabaya– Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surabaya mulai mengintensifkan pemeriksaan kepatuhan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) t…

PLN UIT JBM Tegaskan Komitmen Hadirkan Sistem Transmisi Andal pada Surabaya Electric Forum 2026

PLN UIT JBM Tegaskan Komitmen Hadirkan Sistem Transmisi Andal pada Surabaya Electric Forum 2026

Jumat, 17 Jul 2026 16:41 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 16:41 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – PT PLN (Persero) Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Timur dan Bali (UIT JBM) turut mendukung penyelenggaraan Surabaya Electric Forum 2…

Penetapan Perwalian Serentak di 38 Kabupaten dan Kota Disebut Pertama di Indonesia

Penetapan Perwalian Serentak di 38 Kabupaten dan Kota Disebut Pertama di Indonesia

Jumat, 17 Jul 2026 14:49 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 14:49 WIB

SURABAYAPAGI com, Surabaya – Sebanyak 447 anak di Jawa Timur kini memiliki kepastian hukum yang menjadi pintu masuk untuk memperoleh berbagai hak dasar sebagai …

DPRD Minta Pemkot Madiun Kejar Lagi Opini WTP Usai BPK Beri WDP  ‎

DPRD Minta Pemkot Madiun Kejar Lagi Opini WTP Usai BPK Beri WDP ‎

Jumat, 17 Jul 2026 14:21 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 14:21 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Besarnya SILPA Tahun Anggaran 2025 yang mencapai sekitar Rp210 miliar menjadi perhatian DPRD Kota Madiun. Ketua DPRD Kota Madiun Arm…