SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (MenkopUKM) Teten Masduki menyampaikan, digitalisasi membantu Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam meningkatkan daya saing, mengembangkan usaha dan menjadi pondasi bagi Indonesia untuk mengoptimalkan potensi ekonomi.
Tercatat 86% UMKM masih bergantung pada internet untuk menjalankan kegiatan usahanya. Selain itu, 73% pelaku UMKM memiliki akun pada lokal pasar digital dan 82% berpromosi melalui internet. Sehingga, adaptasi transformasi digital dinilai sangatlah penting.
Baca Juga: Menkop UKM Dorong Pedagang Pasar Tradisional Berjualan Online
"Adaptasi transformasi digital menjadi kunci untuk UMKM agar lebih resilien. Perlu adanya jaminan perlindungan bagi kegiatan ekonomi UMKM," kata Teten saat menyampaikan sambutan dalam acara B20 Digital ID Workshop: Scaling Trust in the Digital World, Senin, (24/10/2022).
Nilai pangsa pasar ekonomi digital diprediksi sekitar 146 miliar USD dan terbesar di Asia Tenggara 2025.
Teten menerangkan, pemerintah tengah menyiapkan kebijakan digital ekonomi yang lebih terbuka untuk melindungi industri e-commerce dalam negeri, konsumen, dan para pelaku UMKM.
"Itu sebabnya, keamanan data dan digital trust sangat penting untuk keberlanjutan ekonomi digital Indonesia," ujarnya.
Baca Juga: Menteri Koperasi Ajak Menkopolhukam Sita Aset Bos KSP Senilai Rp 70 Triliun
Lebih lanjut, ia menambahkan, kegiatan ekonomi digital yang aman juga mendorong tercapainya inklusi keuangan. Sehingga UMKM bisa mendapatkan manfaat secara riil, seperti kemudahan mengakses layanan keuangan dan pemahaman literasi digital yang lebih baik.
Dalam kesempatan itu, Teten juga menjelaskan, UMKM yang memberikan kontribusi 61 persen produk domestik bruto (PDB) Indonesia memiliki peran penting, terutama dalam peta ekonomi digital.
"Sebanyak 20,2 juta saat ini sudah terhubung pada ekosistem digital, platform e-commerce menurut data IDEA bulan Agustus tahun ini," tuturnya.
Baca Juga: Dari Rp 106 T Baru Rp 15 T, Dikembalikan ke Nasabah
Sementara itu, sebanyak 1,6 juta produk UMKM sudah on boarding di e-catalog belanja pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
"Sekarang sudah ada keharusan 40% belanja pemerintah pusat dan daerah harus membeli produk koperasi dan UMKM," jelasnya. jk
Editor : Redaksi
