SURABAYAPAGI.COM, Bogor - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi dana Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) mencapai Rp256,28 triliun per 28 Oktober 2022. Angka tersebut baru 56,2 persen dari pagu yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 yakni Rp 455,62 triliun.
“Untuk alokasi PEN kita sudah terealisasi 56,2 persen sampai dengan 28 Oktober lalu,” kata Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara Kementerian Keuangan Made Arya Wijaya dalam Media Briefing di Bogor, Jawa Barat, Jumat (4/11) malam.
Realisasi anggaran Program PEN tertinggi tercatat pada pos belanja perlindungan masyarakat, yang mencapai Rp113,9 triliun atau 73,6 persen dari pagu anggaran Rp154,76 persen.
Termasuk di dalamnya adalah untuk Program Keluarga Harapan (PKH) Rp 21,4 triliun, kartu sembako Rp 32,9 triliun, BLT minyak goreng Rp 7 triliun, BLT desa Rp 22,7 triliun, subsidi upah Rp 6,68 triliun, BLT BBM Rp 6,5 triliun, dukungan APBN untuk perlinmas Rp 1,6 triliun dan Bantuan Tunai untuk Pedagang Kakil Lima dan Warung Nelayan (BT-PKL WN) Rp 1,3 triliun.
Selanjutnya, realisasi anggaran Program PEN pada pos belanja penguatan pemulihan ekonomi telah mencapai Rp99,2 triliun atau 55,6 persen dari pagu anggaran Rp178,32 triliun.
Termasuk di dalamnya untuk sektor padat karya Ro 15,4 triliun, infrastruktur dan konektivitas Rp 12,3 triliun, pariwisata dan ekonomi kreatif Rp 6,1 triliun, ketahanan pangan Rp 16,2 triliun, TIK Rp 7,8 triliun, kawasan industri Rp 0,9 ttiliun, dan insentif perpajakan Rp 14, 1 triliun.
Sementara itu, pos belanja untuk penanganan kesehatan dalam program ini baru Rp43,2 triliun atau hanya mencapai 35,2 persen dari pagu anggaran Rp122,54 triliun. Termasuk di dalamnya adalah insentif tenaga kesehatan, program vaksinasi dan dukungan APBN untuk penanganan COVID-19.
Made mengatakan, realisasi yang kecil pada anggaran penanganan kesehatan ini justru menunjukkan bahwa penanganan Covid-19 oleh pemerintah berhasil dilakukan.
“Untuk penanganan kesehatan dari pagu Rp122 triliun, realisasinya masih kecil di 35,2 persen, artinya ini menunjukkan penanganan Covid-19 sudah berhasil, jadi tidak harus dipakai atau digunakan secara berhura-hura,” ujar Made.
Meskipun dana PEN masih banyak yang belum terserap hingga menjelang akhir tahun, namun pemerintah tidak berniat untuk merelokasikan anggaran. Padahal masih ada sekitar 43,8 persen dana PEN yang belum terserap.
"Kita belum ada arahan untuk merelokasi, kalau memang tidak digunakan ya tidak direalisasikan," tuturnya.
Pemerintah pun menegaskan tidak akan memaksakan membelanjakan anggaran tersebut hingga habis. Menurut Made, sisa anggaran yang tidak terserap ini akan menjadi cadangan di tahun depan. Sehingga bisa membantu pemerintah untuk tidak menarik utang di tahun depan.
"Jadi sisanya bisa jadi bantalan buat tahun depan dan untuk tabungan kan bisa," pungkasnya. bgr
Editor : Redaksi
