Pemprov Jatim Fasilitasi Layanan Perizinan Usaha Gratis bagi UMKM

author surabayapagi.com

- Pewarta

Minggu, 04 Jun 2023 11:09 WIB

Pemprov Jatim Fasilitasi Layanan Perizinan Usaha Gratis bagi UMKM

i

Gubernur Khofifah saat mengunjungi Pameran 'Kampoeng Kreasi' di Royal Plaza Surabaya. Foto: Pemprov Jatim.

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil (KUMK) terus berupaya mendekatkan layanan fasilitas pengurusan perizinan usaha gratis kepada masyarakat.

Salah satunya yakni melalui jemput bola pemberian layanan untuk tujuh item perizinan usaha yang digelar di Pameran Kampoeng Kreasi di Center Point, Lt. Ground Royal Plaza, Surabaya, pada 1-4 Juni 2023.

Baca Juga: Songsong Indonesia Emas 2045, Plh Gubernur Jatim Ajak Generasi Muda Kuasai Teknologi

“Kami memberi fasilitas ‘jemput bola’ pada 1-4 Juni 2023 bersamaan dengan Pameran Kampoeng Kreasi di Royal Plaza,” kata Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Surabaya, Sabtu, (3/6/2023).

Pembukaan booth khusus itu, melayani pengurusan tujuh item perizinan. Mulai dari fasilitasi pendaftaran merek, fasilitasi sertifikasi halal, fasilitasi uji laboratorium, fasilitasi HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point), fasilitasi desain kemasan, fasilitasi Produk Industri Rumah Tangga atau PIRT, dan pelayanan Nomor Induk Berusaha (NIB).

Maka dari itu, Khofifah mengajak para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Jatim untuk bisa mengakses serta memanfaatkannya. Ia menegaskan, kegiatan ini merupakan wujud komitmen Pemprov Jatim untuk memajukan sektor UMKM di Jatim.

“Silakan, bagi pelaku UMKM di Jatim untuk mengakses dan memanfaatkan layanan yang kami sediakan khusus secara gratis. Ini adalah bentuk kami mendekatkan layanan sekaligus sosialisasi pengurusan perizinan gratis,” ujarnya.

“Ini merupakan wujud komitmen Pemprov Jatim untuk memajukan sektor UMKM di Jatim,” ucap mantan Menteri Sosial tersebut.

Khofifah menyampaikan, pelayanan perizinan gratis untuk tujuh item perizinan usaha tersebut merupakan bagian dari program Millenial Job Center di bawah komando Dinas KUKM Jatim.

Selain itu, giat tersebut termasuk dalam bagian dari “Nawa Bhakti Satya” yang merupakan program kepemimpinan Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak sebagai pemimpin di Jatim di periode kali ini.

Sebagai informasi, sejak awal dilaksanakan tahun 2019 hingga 2022, Dinas K-UKM Jatim telah memfasilitasi pembuatan desain kemasan sebanyak 425 pelaku usaha. Sedangkan untuk layanan uji laboratorium telah dilayani sebanyak 66 pelaku usaha, 524 layanan sertifikasi halal, 48 layanan standarisasi produk, dan pendaftaran kekayaan intelektual merek sebanyak 2.757 pelaku usaha.

Baca Juga: DBD Meluas, Anggota Komisi E Deni Wicaksono Soroti Tiga Aspek Penanganan Pemprov Jatim

Kemudian pada tahun 2023, lanjutnya, layanan tersebut terus ditingkatkan dan terdapat 200 UMKM mendapat pendampingan desain kemasan mulai logo hingga foto produk.

Berikutnya, layanan HACCP ditargetkan dimanfaatkan sebayak 6 UKM, target fasilitasi sertifikasi halal untuk 136 pelaku usaha, pelayanan SNI sebanyak 2 pelaku usaha, dan pelayanan pendaftaran merek sebanyak 150 pelaku usaha.

“Kami berharap layanan gratis ini bisa dimaksimalkan manfaatnya. Seperti pendaftaran merek, ini sangat penting untuk mencegah orang lain menggunakan merek yang sama pada usaha pokoknya dan dalam usaha sejenisnya,” jelasnya.

“Begitu juga dengan sertifikasi halal, kita tengah mendorong peningkatan produk halal dari Jawa Timur. Kita tengah berikhtiar untuk mencapai 1,5 juta produk bersertifikasi halal di Jatim,” imbuhnya.

Menurutnya, sertifikasi halal dinilai berperan penting dalam membangun ekosistem halal dan dalam rangka mewujudkan Jatim sebagai pusat industri halal di Indonesia.

Baca Juga: UNICEF, Unusa, dan Pemprov Jatim Kompak Perangi Wasting hingga Stunting

Selain makanan dan minuman, Sejumlah produk yang juga didorong agar segera memiliki sertifikasi halal di antaranya kosmetik, obat-obatan, produk kimia dan biologi, produk rekayasa genetika, hingga produk gunaan maupun jasa penyembelihan.

“Begitu juga dengan izin PIRT, merupakan jaminan yang diberikan terhadap hasil produksi industri rumah tangga yang memenuhi standar keamanan pangan oleh Dinas Kesehatan. PIRT ini penting untuk menunjukkan produk telah teruji layak dipasarkan,” ungkapnya.

Di samping itu, mengenai desain kemasan produk, Mantan Menteri Sosial RI ini menyebut bahwa Pemprov Jatim serius dalam memberikan pendampingan dalam menjadikan produk UMKM memiliki daya saing tinggi. Adapun tenaga ahli di bidang design grafis dikerahkan untuk bisa menciptakan desain yang lebih menarik konsumen.

“Mari kita bersama meningkatkan kualitas produk-produk UMKM Jatim akan naik kelas dan berdaya saing tinggi. Semoga layanan gratis yang kami berikan bisa bermanfaat,” tutupnya. sb

Editor : Redaksi

BERITA TERBARU