SURABAYAPAGI.com, Jombang - Warga Desa Jombang tetap kekeh meminta proyek DAK integrasi program pengetasan kawasan kumuh, yang menelan anggaran Rp 24 miliar di Kabupaten Jombang dihentikan. Lantaran, menimbulkan dampak terhadap kesehatan dan lingkungan sekitar. Hal ini terungkap saat rapat dengar pendapat (RDP) warga desa Jombang dengan DPRD Komisi C bersama dinas terkait.
Proyek DAK integrasi program pengetasan kawasan kumuh itu meliputi pengerjaan instalasi pengolahan air limbah (IPAL), sistem penyediaan air minum (SPAM), drainase, jalan, dan TPS3R.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Jombang, Miftahul Huda mengatakan jika ada beberapa warga desa Jombang yang tetap kekeh meminta proyek dihentikan.
"Tapi karena proyek sudah berjalan ya mau tidak mau, masyarakat harus menerimanya," ungkap Huda usai RDP, Kamis (04/01/2024).
Kurang Sosialisasi
Pihaknya juga tidak bisa mengeluarkan rekomendasi penghentian proyek DAK integrasi program pengentasan kawasan kumuh. "Kalau kita hentikan nanti ada dampak ke Kabupaten Jombang, takutnya nanti dana alokasi khusus (DAK) akan kena moratorium atau dihentikan oleh pemerintah pusat. Jadi proyek ini tetap berjalan dengan catatan, jika ada dampak ke masyarakat segera diatasi oleh instasi tekait," tandas Huda menegaskan.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga tidak memungkiri, jika sebelum berjalannya proyek program pengentasan kawasan kumuh kurang sosialisasi.
"Ada miskomunikasi antara pihak desa, instansi terkait dengan KSM maupun masyarakat sekitar lokasi proyek," kata Huda menambahkan.
Warga 3 RT Rasakan Dampak Langsung
Sementara itu warga terdampak Muhammad Indra Maulana, meminta pelaksana maupun instansi pemerintahan terkait, lebih terbuka kepada masyarakat. "Juga yang terpenting melibatkan masyarakat lokal. Intinya RDP tadi kita ingin dapat keterbukaan dari dinas soal proyek ini," kata dia.
Karena, dinilai Indra selama ini warga RT 7, 8 dan 3 yang merasakan dampak secara langsung terhadap kesehatan dan lingkungan, tidak pernah mendapatkan sosialisasi maupun kompensasi dalam bentuk apa pun.
"Pada prakteknya masih belum dilaksanakan, pekerjaan juga tidak melibatkan masyarakat sekitar. Selain itu kualitas udara juga tidak bagus, banyak debu akibat proyek ini. Apalagi dampak sosial. Ini kan seharusnya sudah diantisipasi sejak awal oleh dinas terkait, sebelum melaksanakan proyek DAK integrasi," tuturnya.
Apalagi menurut Indra, warga khawatir jika nantinya proyek pengeboran air minum dengan kedalaman sekitar 150 meter tersebut memberikan dampak keringnya sumber mata air milik warga.
"Kalau ini tidak ada komitmen di awal atau sosialisasi, takutnya nanti jika ada dampak keringnya sumber air sumur warga yang kena imbasnya lagi-lagi masyarakat," tegas dia.
"Apalagi debu, warga sudah berkali-kali mengeluhkan debu imbas proyek ini juga tidak pernah didengarkan. Bukti sudah banyak, mengganggu kesehatan dan sebagainya," ujarnya memungkasi.
Swakelola, Tapi Pakai Sistem Paket
Terpisah, Ketua kelompok pengelola sistem penyediaan air minum (KSPAM), Muhammad Syaifuddin membantah jika proyek DAK integrasi yang dikerjakan secara swakelola tidak melibatkan masyarakat sekitar.
"Sebenarnya semua sudah dilibatkan mulai dari pekerja dan sebagainya. Tidak ada yang tidak dilibatkan. Kecuali yang tenaga ahli, memang kita ambil dari luar. Namun, itu pengecualian," katanya.
Ditegaskan Syaifuddin, semua proyek dikerjakan secara swakelola. "Jadi tidak menggunakan kontraktor, kan pakai sistem swakelola. Akan tetapi kita pakai sistem paket, kayak pekerjaan A atau B dikerjakan orang lain. Namun pekerjanya tetap warga sekitar," tandanya.
Untuk progres pengerjaan dikatakan Syaifuddin tinggal 10 persen proses finishing. "Tinggal taman, dua minggu kedepan paling sudah selesai," pungkasnya. Sarep
Editor : Desy Ayu
