Harga Beras Melonjak, Benarkah Ada Politisasi Beras?

author surabayapagi.com

- Pewarta

Jumat, 23 Feb 2024 20:07 WIB

Harga Beras Melonjak, Benarkah Ada Politisasi Beras?

i

Raditya M Khadaffi

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Berbulan-bulan terakhir ini ada gejolak harga beras yang tidak turun. Suara di pasar-pasar, ibu-ibu protes karena mahalnya beras.

Kaum ibu-ibu mulai ada yang bingung mau makan apa jika harga beras terus melonjak.

Baca Juga: Gerakan Buruh, Jaringan dan Aspirasi Politiknya

Banyak ibu rumah tangga yang terus mengeluh, karena harga beraa terus mengalami kenaikan.

Ini berlaku, baik beras jenis premium ataupun medium. Beras premium naik dari Rp 14.600/Kg menjadi Rp15.600/Kg, sedangkan untuk beras medium narik dari Rp 11.750/Kg menjadi Rp 14.650/Kg.

Bahkan kualias beras premium yang dijual di tingkat pedagang banyak dioplos dengan kualitas beras lainnya. Kenaikan harga beras tersebut, masih tetap dijual seharga Rp16 ribu hingga Rp18 ribu per kilogram. Ini membuat para pembeli mengeluhkan dengan harga mahal.

Kenaikan tersebut, membuat masyarakat mengeluhkan karena beras murah yang disediakan bulog setiap kios tidak sesuai kualitas.

Sebagai informasi, harga beras premium naik pada Sabtu (10/2) mengutip data panel harga Badan Pangan Nasional.

Mulanya, harga beras premium berkisar Rp 8.000 per liter, hingga kini hampir menyentuh Rp 17.000 per liter.

Meski begitu, pada Minggu (11/2) ini harga beras premium mengalami penurunan -1,51 persen atau Rp -240 menjadi Rp 15.630 per kilogram. Beras medium pun turun -0,65 persen atau Rp 13.720 per kilogram.

“Saya tidak habis fikir, mengapa harga beras semakin naik. Sehingga yang menjadi korban kita para ibu rumah tangga,”kata seorang ibu rumah tangga asal Gubeng, selasa (20/2/2024).

Menurutnya, saat pergantian tahun baru 2024 lalu harga beras sudah melambung. Warga berharap ada stabilisasi harga dari pemerintah. Namun saat ini malah semakin naik.

Jokowi gelontorkan bansos saat kampanye.

Padahal pemerintah tercatat sudah menggelontorkan bantuan pangan beras sejak Maret 2023. Sebanyak 10 kg beras disalurkan kepada 21,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Namun, harga beras tak kunjung turun hingga kini.

selama Maret hingga Agustus 2023, harga beras cenderung stagnan hingga akhirnya melonjak pada September 2023. Harga beras medium dibanderol Rp 12.840 per kg, sementara harga beras premium Rp 14.470 per kg.

Sejak saat itu, harga beras stabil di harga yang tinggi. Pada Oktober 2023 harga beras medium Rp 13.210 per kg dan harga beras premium Rp 14.950 per kg. Kemudian pada November 2023, harga beras medium Rp 13.170 per kg dan beras premium Rp 14.980 per kg. Lalu Desember 2023, harga beras medium Rp 13.190 per kg dan beras premium Rp 14.990 per kg.

 

***

 

Memulai tahun 2024, harga beras medium Januari 2024 sebesar Rp 13.310 per kg dan beras premium menembus Rp 15.110 per kg. Harga beras melonjak kembali di Februari 2024, harga beras medium Rp 13.600 per kg dan beras premium Rp 15.490 per kg.

Namun demikian, harga tersebut lebih tinggi dibandingkan harga eceran tertinggi (HET) beras. HET beras dibagi berdasarkan zonasi wilayah yakni zona 1 untuk Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Bali, NTB, dan Sulawesi.

Untuk HET beras medium zona 1 Rp 10.900, untuk zona 2 Rp 11.500, zona 3 Rp 11.800. Selain itu, HET beras premium zona 1 Rp 13.900, zona 2 Rp 14.400, dan zona 3 Rp 14.800 per kg.

Baca Juga: Emil Dardak, Si Genius, Bisa Menteri, Bisa Tetap Wagub

Catatan jurnalistik saya, presiden Jokowi awalnya menugaskan Perum Bulog menyalurkan cadangan beras Pemerintah (CBP) untuk bantuan pangan pada Maret, April dan Mei 2023. Tujuannya menjaga stabilitas harga pangan dan menekan lonjakan inflasi.

Kemudian, bantuan beras tahap kedua disalurkan hingga November 2023, namun Jokowi memerintahkan untuk disalurkan sampai akhir 2023. Terakhir, pemerintah memutuskan memperpanjang bantuan ini sampai Juni 2024.

"Tadi sudah diputuskan, harusnya bansos beras itu sampai September, Oktober, November, diperpanjang Desember kemudian Januari, Februari, lanjut sampai kuartal kedua 2024 [di] Maret, April, Mei, Juni," kata Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (6/11).

Zulhas menyebut, pemberian bansos beras diperpanjang karena harga beras yang masih belum turun."Mengingat harga beras yang masih terus, memang tidak naik lagi tapi belum turun. Oleh karena itu bantuan dilanjutkan," tuturnya.

Bantuan pangan tersebut kini disetop sementara oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) mulai 8 Februari hingga 14 Februari 2024. Alasannya dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemilu 2024.

Ketua Bapanas, Arief Prasetyo Adi, menyebut langkah ini sebagai bukti tidak ada politisasi bantuan pangan beras. Apa iya?

Sebelumnya, isu bansos merebak karena Jokowi jor-joran memberikannya ke berbagai daerah yang dinilai sebagai 'bantuan' untuk mendongkrak pencalonan pasangan 02 Prabowo-Gibran.

“Bantuan Pangan Pemerintah dihentikan sementara karena memang tidak ada politisasi Bantuan Pangan, dan menegaskan bahwa program ini sudah terencana sudah lama dan tidak terkait Pemilu,” katanya Arief dalam keterangan resmi, Rabu (7/2/2024) .

Pemerintah memutuskan menghentikan sementara penyaluran bantuan beras 10 kg kepada sekitar 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Penghentian penyaluran dilakukan sementara pada 8-14 Februari 2024.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menjelaskan, penghentian sementara itu untuk menghormati Pemilu pada 14 Februari 2024 . Alasan lain, sedang dilakukan pemutakhiran data. Oleh sebab itu, pihaknya memutuskan untuk memberhentikan sementara penyaluran bantuan tersebut.

Arief memastikan tak ada politisasi dalam penyaluran bantuan beras. Ia menjelaskan, lantaran tanggal 8-9 Februari merupakan hari libur, 10 Februari hari terakhir kampanye, 11-13 Februari hari tenang, dan 14 Februari hari pencoblosan. Maka, penyaluran Bantuan Pangan akan mulai dilakukan kembali pada tanggal 15 Februari 2024, selepas Pemilu Pilpres mendatang.

Baca Juga: "Memeras" Uang Rakyat

Arief menambahkan, instruksi penyetopan sementara ini merupakan perintah langsung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Jokowi bukan tak beralasan. Yaitu, agar tidak terjadi polemik bantuan beras dipolitisasi

Menurut catatan jurnalistik saya kenaikan harga beras ini bisa dampak dari strategi pemerintah yang menyerahkan harga beras ke mekanisme pasar.

Akal sehat saya berbisik, kenaikan beras seharusnya bisa dicegah. Terutama pemerintah perlu menyesuaikan harga pembelian pemerintah (HPP). Ini untuk dijadikan acuan sehingga pedagang tidak menaikan harga beras di luar batas wajar atau seenaknya.

Dengan situasi seperti ini, saya berharap pemerintah sebagai wasit segera mememuhi beras rakyat atau mengatur produsen dan tidak terlalu tinggi harganya.

Alhamdulillah, sejak tanggal 20 Februari Bulog gelontorkan beras impor mencapai 325 ribu ton. Rencananya pada bulan berikutnya ada 181 ribu ton.

Bulog pastikan beras impor ini tersebar di berbagai gudang Bulog daerah se Indonesia.

Ibu ibu mesti paham beras yang kini mulai ada jangan dirasakan kualitasnya, sebab impor beras ini dilakukan Bulog untuk memenuhi kebutuhan dan stabilisasi harga. Maklum, Bulog mengakui saat ini tidak dapat menyerap beras lokal karena harga gabah sudah di atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP).

Semboyan cintailah produk produk Indonesia lupakan. Ganti sukai beras impor. Ini bagian dari politisasi beras.

Bulog mengakui mendapatkan penugasan impor sebanyak 2,5 juta ton pada tahun ini.

Penugasan dari mana? Tidak jelas.? Inilah politisasi beras. ([email protected])

Editor : Moch Ilham

BERITA TERBARU