Tata Kelola Beras Amburadul

author surabayapagi.com

- Pewarta

Kamis, 29 Feb 2024 20:14 WIB

Tata Kelola Beras Amburadul

i

Raditya M Khadaffi

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Usai pencoblosan pemilu 2024, rahasia tata kelola veras di Indonesia diungkap di ruang publik. Siapa yang mengungkap? Thomas Trikasih Lembong. Ia bukan orang sembarangan. Istilah gaulnya, bukan kaleng- kaleng.

Thomas adalah mantan Menteri Perdagangan Jokowi pada 2015-2016. . Ia juga pernah menjabat Kepala BKPM.

Baca Juga: Saksi Ahli Bisa Temukan Kecurangan, dari Kebenaran Ilmiah

Ia juga lulusan Universitas Harvard. Juga pernah berkarier di Deutsche Bank Jakarta 1998-1999, hingga menjadi wakil presiden senior di Badan Penyehatan Perbankan Indonesia (BPPB).

Dari Rumah Koalisi Perubahan, Jakarta Selatan, Kamis (28/2/2024), Thomas, mengatakan tata kelola beras saat ini sangat kacau balau. Masya Allah. Kacau balau sejauh apa?

Menurut KBBI arti Kacau balau adalah sangat kacau. Dalam bahasa Inggris, disebut It was complete chaos.

Akal sehat saya berbisik masukan Thomas ini mesti ditanggapi oleh otoritas pengelola beras. Minimal Bulog. Mengingat, Lembong menuding ada kebijakan bansos jelang Pemilu yang telah menguras habis 1,3 juta ton stok beras cadangan Pemerintah di Bulog.

"Ada indikasi bahwa kebijakan bansos yang ditempuh itu menguras stok bulog sampai 1,3 juta ton, itu angka yang sangat signifikan," beber Tom. Subhanallah.

Makanya, eks Kepala BKPM itu berharap pemerintah bisa segera kembali mengurus keperluan-keperluan masyarakat.

Dia khawatir sibuknya pejabat dengan politik, menghambat upaya-upaya preventif menjaga stok dan stabilisasi harga yang lazim dilakukan menjelang bulan Ramadan.

"Saya berasumsi pejabat sekarang lagi sibuk jadi pemadam kebakaran soal beras. Jadi berapa kapasitas pemerintah yang masih tersisa untuk persiapan jelang Ramadan misalnya," kata Lembong, bernada tanya.

Pernyataan Thomas ini menurut akal sehat bukan sekedar mengungkap, tapi mengkritisi perilaku pejabat di pemerintahan Presiden Jokowi. Ia malah sampai berasumsi

Pejabat sekarang sedang sibuk jadi pemadam kebakaran soal beras.

 

***

 

Apa yang diungkap, dianalisis dan dugaan oleh mantan anak buah Jokowi, telah dibaca publik se nusantara. Mengingat pernyataan anggota tim sukses Anies Baswedan - Cak Imin ini dimuat di media sosial. Dan publik tahu kekuatan medsos adalah mampu melakukan penyebaran informasi yang berlangsung secara cepat.

Akal sehat saya berbisik apa yang diungkap Thomas, adalah kepeduliannya pada publik. Mengingat menurut data yang saya punya 97% rakyat Indonesia makan nasi.

Suka atau tidak, sadar atau tidak, substansi yang diinformasikan oleh Thomas sebagai keterbukaan informasi publik.

Menurut akal sehat saya, keterbukaan informasi publik merupakan salah satu hal yang penting dalam mewujudkan good governance di suatu negara.

Dengan keterbukaan informasi publik, memungkinkan masyarakat untuk memperoleh informasi yang penting untuk bekalnya bermasyarakat.

Dengan informasi yang telah beredar di publik membuka ruang rakyat ikut serta dalam pengambilan kebijakan oleh pemerintahan Jokowi.

Baca Juga: Bulog Madiun Pastikan Stok Beras Selama Ramadhan Aman

Apalagi sejak digulirkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Saya catat ada upaya dari lembaga non pemerintah meningkatkan kompetensi dan kualitas rakyat Indonesia. Khususnya kelas terdidik.

Apalagi UU ini mengatur prinsip prinsip pengaturan informasi publik antara lain setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses.

Menteri sampai kepala Bulog adalah pejabat Publik. Mereka adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas oleh negara untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada Badan Publik.

Apalagi dalam era keterbukaan informasi seperti sekarang ini, keberadaan pejabat publik melekat tugas memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat yang membutuhkan.

Pertanyaannya, mengapa pernyataan Thomas Trikasih Lembong, yang disampaikan sejak, Rabu (28/2/2024), sampai Kamis sore (29/2/2024) belum ada tanggapan atau klarifikasi dari menteri menteri pembantu presiden Jokowi?

Ini tudingan yang menyentuh kehidupan 97% rakyat Indonesia yang bisa galau atas info tata kelola beras kacau balau.

 

***

 

Catatan jurnalistik saya menyebut, beras, selain merupakan makanan pokok bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, juga menyumbang lebih dari setengah kebutuhan kalori rata-rata makanan harian.

Baca Juga: Otto Hasibuan, Komentari Perbandingan Hukum, Mengapa Sedih

Saya mencatat, beras juga merupakan komoditas yang istimewa, karena menyediakan mata pencaharian bagi sekitar 14 juta rumah tangga petani.

Maklum, termasuk saya, nasi masih merupakan makanan pokok masyarakat Indonesia. Tercatat beras adalah sektor pertanian yang maju sejak zaman kemerdekaan.

Dan hampir 97% penduduk Indonesia mengkonsumsi beras sebagai makanan pokok utama. Hal ini mengindikasikan ketergantungan rakyat Indonesia terhadap beras sangat tinggi.

Saya pun miris saat mendengar pernyataan Gibran dalam debat capres-cawapres beberapa bulan lalu.

Gibran, menyebut bahwa Indonesia di era pemerintahan Presiden Jokowi, ayahnya telah mencapai swasembada beras.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) swasembada diartikan sebagai usaha mencukupi kebutuhan sendiri. Artinya, swasembada beras ya pangan. Benarkah era pemerintahan ayahnya telah terjadi kemampuan mengadakan sendiri kebutuhan pangan bagi Masyarakat.?

Penjelasan Gibran yang bakal cawapres masih sekedar asal omong.

Gibran, juga tidak melihat realita di pemerintahan Jokowi, yang terus menerus impor beras dari negara tetangga yang luasan lahan pertaniannya lebih sempit. Terbaru, bulan Januari 2024 lalu, saat Gibran bikin pernyataan itu, pemerintahan Jokowi, impor beras sebanyak 325 ribu ton.

Pertanyaan saya terkait tata kelola beras, mengap Indonesia yang dikenal sebagai negara agraris masih sering mengimpor beras dari negara tetangga?

Tak salah Thomas, menilai tata kelola Beras era Jokowi kacau balau atau amburadul. ([email protected])

Editor : Moch Ilham

BERITA TERBARU