MK tak Temukan Korelasi Cawe-cawe Jokowi, dengan Naiknya Suara Pasangan Calon Tertentu

author Erick Kresnadi Koresponden Jakarta

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news

SURABAYAPAGI.com, Jakarta - Hakim Mahkamah Konstitusi, Daniel Yusmic P Foekh, menyatakan MK tak menemukan korelasi cawe-cawe yang dilakukan presiden dapat menaikkan suara pasangan calon tertentu. Dengan demikian, MK memutuskan dalil tersebut tak beralasan menurut hukum.

"Demikian halnya, Mahkamah juga tidak mendapatkan bukti adanya korelasi antara bentuk cawe-cawe dimaksud dengan potensi perolehan suara salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden pada pemilu tahun 2024. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah menilai dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum," kataDaniel dalam sidang sengketa Pilpres di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin tadi (22/4/2024)

Penegasan itu terkait gugatan yang dilayangkan oleh pihak Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin). Hakim MK menilai dalil pemohon soal adanya cawe-cawe dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Pemilu 2024 tidak beralasan hukum.
Daniel mengatakan bentuk cawe-cawe yang dilakukan Jokowi tak dapat diuraikan lebih lanjut oleh pemohon.

"Dalil bahwa presiden akan cawe-cawe dalam Pemilu 2024 a quo, menurut Mahkamah tidak diuraikan lebih lanjut oleh Pemohon seperti apa makna dan dampak cawe-cawe yang dimaksud Pemohon, serta apa bukti tindakan cawe-cawe, demikian," kata Daniel dalam sidang.

Bukti Artikel dan Video
Ia mengatakan bukti yang diajukan oleh pemohon berupa artikel hingga rekaman video berita belum bisa membuktikan adanya kegiatan cawe-cawe itu. Ia menyebut bukti tersebut belum kuat untuk dipertanggungjawabkan dalam persidangan.

"Namun pernyataan demikian menurut Mahkamah, tanpa bukti kuat dalam persidangan, tidak dapat begitu saja ditafsirkan sebagai kehendak untuk ikut campur dalam penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024 dengan menggunakan cara-cara di luar hukum dan di luar konstitusi," ujar Daniel.

"Terlebih, terhadap dalil Pemohon a quo, Mahkamah tidak mendapatkan bukti adanya pihak yang keberatan, khususnya dari peserta pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024 setelah ada penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mempersoalkan pernyataan adanya cawe-cawe dari presiden terhadap penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden," pungkasnya. erc/jk/rmc

Berita Terbaru

Ayo Nonton Wayang Kulit di Depan Gedung DPRD Jatim, Lakon Wahyu Jitabsara

Ayo Nonton Wayang Kulit di Depan Gedung DPRD Jatim, Lakon Wahyu Jitabsara

Selasa, 27 Okt 2026 14:53 WIB

Selasa, 27 Okt 2026 14:53 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Pelestarian budaya tradisional terus dilakukan DPRD Jawa Timur melalui Pagelaran Wayang Kulit DPRD Jatim 2026 gratis dalam…

Cegah Penularan TBC, Dinkes Kota Batu Perkuat TPT Bagi Masyarakat Kontak Erat

Cegah Penularan TBC, Dinkes Kota Batu Perkuat TPT Bagi Masyarakat Kontak Erat

Selasa, 27 Okt 2026 14:44 WIB

Selasa, 27 Okt 2026 14:44 WIB

SURABAYAPAGI.com, Batu - Sebagai upaya menekan risiko penularan, mengingat kontak erat memiliki kemungkinan lebih tinggi terpapar bakteri Tuberkulosis (TBC),…

Pemkab Dukung Aksi Mewarnai Batik Pring Sedapur bagi Anak RA/TK se Magetan

Pemkab Dukung Aksi Mewarnai Batik Pring Sedapur bagi Anak RA/TK se Magetan

Selasa, 27 Okt 2026 14:37 WIB

Selasa, 27 Okt 2026 14:37 WIB

SURABAYAPAGI.com, Magetan - Menindaklanjuti adanya rencana kegiatan edukatif “Aksi Mewarnai Gambar Batik Pring Sedapur Anak RA/TK se-Kabupaten Magetan”, Pem…

DPRD Jatim Soroti Kasus Pertalite Tak Dijual saat Stok Masih Ada di Blitar

DPRD Jatim Soroti Kasus Pertalite Tak Dijual saat Stok Masih Ada di Blitar

Selasa, 27 Okt 2026 13:58 WIB

Selasa, 27 Okt 2026 13:58 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Guntur Wahono, menyoroti dugaan penghentian penjualan Pertalite saat stok masih…

Perkuat Akses Keadilan, Pemkot Surabaya Hadirkan Layanan Posbankum di 153 Kelurahan

Perkuat Akses Keadilan, Pemkot Surabaya Hadirkan Layanan Posbankum di 153 Kelurahan

Selasa, 27 Okt 2026 13:38 WIB

Selasa, 27 Okt 2026 13:38 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Sebagai paya memperkuat akses keadilan bagi masyarakat di Kota Pahlawan, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, menyediakan fasilitas…

Bangun TPA Baru di Desa Mrican, Pemkab Ponorogo Siapkan Anggaran Rp15 Miliar

Bangun TPA Baru di Desa Mrican, Pemkab Ponorogo Siapkan Anggaran Rp15 Miliar

Selasa, 27 Okt 2026 13:33 WIB

Selasa, 27 Okt 2026 13:33 WIB

SURABAYAPAGI.com, Ponorogo - Pada 2027, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo, bakal menyiapkan anggaran sekitar Rp15 miliar untuk membangun tempat pemrosesan…