Gandeng Kejari, Dinkes Bangkalan Awasi Pembangunan 3 Puskesmas

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Kepala Dinas Kesehatan kabupaten Bangkalan Nor Hotibah. SP/ BGK
Kepala Dinas Kesehatan kabupaten Bangkalan Nor Hotibah. SP/ BGK

i

SURABAYAPAGI.com, Bangkalan - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bangkalan, menggandeng pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat untuk mengawasi proyek pembangunan tiga puskesmas bernilai miliaran rupiah di wilayah itu.

"Kerja sama dengan Kejari Bangkalan ini kami lakukan untuk mencegah terjadinya praktik korupsi," kata kepala Dinkes Bangkalan Nur Hotibah saat meninjau tahapan pelaksanaan proyek, Kamis (24/07/2025).

Ia menuturkan, Kejari Bangkalan menjadi pendamping dalam pengerjaan proyek itu sejak tahap perencanaan. Tujuannya agar pengerjaan proyek sesuai dengan Standar Operasional Prosedural (SOP) dan tidak menimbulkan temuan pelanggaran oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Selain itu, pendampingan oleh Kejari Bangkalan tersebut juga untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan tindak pidana korupsi. "Intinya, kerja sama dengan Kejari Bangkalan ini dalam rangka mencegah terjadinya praktik korupsi," katanya.

Ketiga puskesmas yang kini sedang direnovasi itu masing-masing Puskesmas
Tanah Merah, Tanjung Bumi, dan Puskesmas Burneh.

Proyek pembangunan Puskesmas Tanah Merah sebesar Rp7,5 miliar lebih, lalu renovasi dan penambahan ruang Puskesmas Burneh sebesar Rp1,2 miliar lebih dan renovasi serta penambahan ruang Puskesmas Tanjung Bumi sebesar Rp1,4 miliar lebih.

Menurut Nur Hotibah, keberadaan Kejari Bangkalan pada pelaksanaan proyek tiga puskesmas itu juga sebagai pengingat bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proyek, seperti kontraktor, konsultan perencana, dan pengawas, agar lebih berhati-hati dan disiplin dalam menjalankan tugas.

Lebih lanjut, menurut Kepala Dinkes Nur Hotibah, Kejari Bangkalan menurunkan sekitar lima personel di masing-masing lokasi proyek dalam melakukan pendampingan.

"Dengan langkah ini, kami berharap proses pembangunan fasilitas kesehatan tersebut berjalan lancar, akuntabel, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, dan proses pembangunan sesuai dengan ketentuan atau tidak terjadi korupsi," katanya. bg-01/dsy

Berita Terbaru

Ormas Gerakan Lingkungan Dukung Kortastipidkor Polri Tegakkan Hukum Tanpa Pandang Bulu

Ormas Gerakan Lingkungan Dukung Kortastipidkor Polri Tegakkan Hukum Tanpa Pandang Bulu

Jumat, 10 Jul 2026 21:13 WIB

Jumat, 10 Jul 2026 21:13 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gerakan untuk Lingkungan, Rusdi Legowo, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Korps Pemberantasan…

Di Tengah Efisiensi Anggaran, Fraksi DPRD Pertanyakan SILPA Rp154,7 Miliar

Di Tengah Efisiensi Anggaran, Fraksi DPRD Pertanyakan SILPA Rp154,7 Miliar

Jumat, 10 Jul 2026 19:50 WIB

Jumat, 10 Jul 2026 19:50 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp154,79 miliar di tengah kebijakan efisiensi anggaran …

Sidang Kasus Maidi: Sekda Soeko Akui Minta Rp.50 Juta ke Thariq Megah 

Sidang Kasus Maidi: Sekda Soeko Akui Minta Rp.50 Juta ke Thariq Megah 

Jumat, 10 Jul 2026 19:11 WIB

Jumat, 10 Jul 2026 19:11 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Madiun Soeko Dwi Handiarto mengakui pernah meminta uang sebesar Rp50 juta kepada mantan Kepala Dinas …

APROKI Ungkap Tantangan Sektor Konstruksi Jatim Serap hingga 210 Ribu Pekerja

APROKI Ungkap Tantangan Sektor Konstruksi Jatim Serap hingga 210 Ribu Pekerja

Jumat, 10 Jul 2026 18:47 WIB

Jumat, 10 Jul 2026 18:47 WIB

SurabayaPagi, Surabaya - Industri konstruksi di Jawa Timur tak hanya menjadi penggerak pembangunan infrastruktur, tetapi juga berperan besar dalam menciptakan…

APCI Tolak Kemasan Rokok Seragam, Sebut Ancam Nasib 1,5 Juta Petani Cengkeh

APCI Tolak Kemasan Rokok Seragam, Sebut Ancam Nasib 1,5 Juta Petani Cengkeh

Jumat, 10 Jul 2026 18:44 WIB

Jumat, 10 Jul 2026 18:44 WIB

SurabayaPagi, Surabaya - Rencana pemerintah menerapkan kebijakan penyeragaman kemasan rokok kembali menuai penolakan. Kali ini, keberatan datang dari Asosiasi…

Reputasi Digital Tak Boleh Jadi Alasan Menghapus Karya Jurnalistik

Reputasi Digital Tak Boleh Jadi Alasan Menghapus Karya Jurnalistik

Jumat, 10 Jul 2026 18:42 WIB

Jumat, 10 Jul 2026 18:42 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Upaya menjaga reputasi digital semakin marak dilakukan di tengah mudahnya informasi ditemukan melalui mesin pencari. Namun, permintaan …